Supaya tak Berefek Negatif untuk Daerah, Pemkot Mataram Imbau Semua Pihak Tempuh cara-cara Konstitusional Sikapi Pemilu

Iklan Semua Halaman

.

Supaya tak Berefek Negatif untuk Daerah, Pemkot Mataram Imbau Semua Pihak Tempuh cara-cara Konstitusional Sikapi Pemilu

Jumat, 03 Mei 2019
Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Foto Kanal NTB.


Mataram, Berita11.com— Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengimbau semua pihak termasuk masyarakat dan para pendukung peserta Pemilu 2019 agar menempuh cara-cara konstitusional dalam menyikapi hasil Pemilu. Hal tersebut agar jangan sampai berefek negatif terhadap pembangunan daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang mengajak semua pihak agar mendukung pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta jajarannya.

Menurutnya, dalam menyelenggara Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu sudah sungat terbuka, sudah sangat transparan, serta memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat.  Penyelenggara Pemilu membuka ruang seluas-luasnya sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, pihaknya mengimbau semua pihak agar menyalurkan aspirasi dalam koridor hukum sesuai  mekanisme undang-undang.

Pihaknya tidak sepakat atas upaya-upaya inkonstitusional (people power) dalam menyikapi Pemilu. Karena Pemilu sudah berlangsung sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Jikapun ada hal yang ingin dikoreksi maka bisa menempuh kanal-kanal atau jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi produk legislatif sebagai perpanjangan suara rakyat banyak.

“Kami mengimbau kepada seluruh stake holder yang terlibat dalam proses Pilpres maupun Pileg ini untuk tidak menggunakan kekuatan-kekuatan yang mempresure atau mempengaruhi opini dengan cara-cara yang inkonstitusional,” imbau Asisten I Setda Kota Mataram di Mataram, Kamis (2/5/2019).

Dikatakannya, upaya-upaya inkonstitusional justru akan menimbulkan efek buruk bagi orang banyak termasuk kegiatan pembangunan dan perekonomian. Salah satu contohnya citra negatif terhadap sebuah daerah. Misalnya NTB khusunya Kota Mataram yang telah terbangun sebagai bagian destinasi wisata.

“Salah satu kata kunci dikunjungi oleh orang di luar. Kata kuncinya dia (pengunjung) merasa aman dan nyaman mengunjungi daerah tersbut. Jangan gara-gara Pilpres dan Pileg, menyebabkan orang takut untuk datang ke Mataram, orang takut untuk datang ke Pulau Lombok, orang takut datang ke NTB, siapa yang bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang kondusif ini, bukan hanya aparat keamanan, bukan hanya pemerintah daerah tapi seluruh masyarakat Pulau Lombok, NTB dan Mataram khususnya, maka kita menciptakan aman dan nyaman,” ujarnya.

Pada pelaksanaan Pemilu 2019, Pemkot Mataram memiliki target khusus terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Adapun target Pemkot Mataram di atas target partisipasi nasional 77,5 persen. Sebelumnya pada Pilkada NTB tingkat partisipasi masyarakat 70 persen.

“Target pemilih meningkat, kalau waktu Pilkada tingkat partisipasi 70 persen dan target nasional 77,5 persen, maka target kami di atas 77,5 persen. Alhamdulillah dari hasil rilis sementara, angka partisipasi menunjukkan partispasi pemilih di atas 80 persen,” katanya.

Target lain Pemkot Mataram pada Pemilu 2019 menjadikan Kota Mataram sebagai barometer pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan bertanggungjawab.

“Pemilu yang demokratis tentu yang menjadi pelaksananya KPU dan Bawaslu. Undang-undang sudah mengatur bagaimana mekanisme, bagaimana struktur itu dijalankan. Kalau adas yang keberatan berkaitan sesuatu proses, masuklah di lini bagian meluruskan, kalau itu keluar dari proses yang seharusnya. Masuklah dalam sistem yang berlaku, jangan membangun di luar sistem yang berlaku,” tandasnya. [RD]