APH Diduga telah Menghentikan Kasus K2, LPPKP Ajukan PP di PN Dompu

Iklan Semua Halaman

.

APH Diduga telah Menghentikan Kasus K2, LPPKP Ajukan PP di PN Dompu

Rabu, 19 Juni 2019
Berkas gugatan Praperadilan usai diregistrasi PN Dompu. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Aparat Penegak Hukum (APH) diduga telah memberhentikan proses penyelidikan terkait penanganan dugaan kasus korupsi dalam Pengrekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu.

Atas prihal tersebut, pada Rabu (19/6/2019) sore, Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) Dompu resmi mengajukan gugatan permohonan Praperadilan (PP) di Pengadilan Negeri (PN) Dompu dengan Nomor teregistrasi S/PID.Pra/2019/PN DPU.

Sekertaris LPPKP Syahri Rente melalui Divisi Hukum dan Advokasi Muhammad Nor, S.Pt mengatakan, terkait dengan penuntasan kasus K2 yang melibatkan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2016 lalu hingga saat ini belum ada kejelasan dan menurut mereka proses penyelidikan diduga telah diberhentikan.

"Dugaan kami sudah dilakukan penghentian penyelidikan oleh teman-teman APH baik penyidik Polda maupun Jaksa Peneliti Kejati NTB," ungkapnya.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 220K/TUN/2018 yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2018 lalu, lanjut M. Nor, yang telah membatalkan putusan PTUN baik Surabaya maupun Mataram atas gugatan yang diajukan Abubakar Dkk. Bahwa Jaksaan peneliti Kejati NTB saat pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di Kejati NTB pada tanggal 31 Mei 2018 lalu. Hal itu lah yang membuat mereka beranggapan bahwa APH tidak profesional dalam menjalankan tugas.

"Dengan adanya dasar PTUN itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada unsur kerugian negara. Di samping itu juga terjadinya pengembalian berkas sebanyak enam kali," ungkapnya.
Saat serah terima berkas gugatan praperadilan. Foto ist

Sementara, Kepala divisi Humas Polda NTB, kata dia, menyatakan bahwa berkas tersebut telah memenuhi unsur untuk dinaikan ke tahapan P-21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

"Kalau kami melihat pernyataan Polda NTB melalui kepala divisi Humasnya bahwa berkas yang mereka ajukan ke Kejati peneliti itu sudah memenuhi syarat untuk dinaikan ke tahap P-21," jelasnya.

Sementara, kuasa hukum yang telah diberikan kepercayaan oleh LPPKP untuk mendampingi atas perkara tersebut Muktamar SH, pihaknya membenarkan adanya permohonan PP tersebut guna mengetahui kejelasan proses penyelidikan kasus K2 Dompu.

"Benar, Saya selaku kuasa hukum yang dipercaya, berharap APH untuk melakukan penyidikan tambahan dan berharap APH menegakkan supermasi hukum itu dengan cara melanjutkan terkait kasus K2 ini, ke tingkat P-21," jelas Muktamar.

"Dengan adanya putusan MA yang membatalkan putusan PTUN Mataram dan Surabaya yang dijadikan acuan Jaksa Peneliti bahwa kasus K2 tidak ada kerugian negara, jadi tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum baik itu Jaksa peneliti untuk menghentikan kasus ini," sambungnya.

Berikut sejumlah institusi dan lembaga sebagai termohon antaralain, Kapolres Dompu, Kajari Dompu, Kapolda NTB, Kejati NTB, Kapolri dan KPK. [RIS]