APPRA Minta Bupati Evaluasi Izin Pertambangan Batuan di Kabupaten Dompu

Iklan Semua Halaman

.

APPRA Minta Bupati Evaluasi Izin Pertambangan Batuan di Kabupaten Dompu

Sabtu, 29 Juni 2019
Kondisi DAS di Desa Kwangko. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Maraknya aktifitas kegiatan usaha pertambangan batuan khususnya di Kabupaten Dompu NTB, menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), termasuk kegiatan ekplorasi (penggerukan) material bahan tambang di sungai yang mengakibatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi rusak.

Hal itu yang membuat Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Amirullah, SH meminta Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin untuk segera mengevaluasi izin pertambangan batuan di Kabupaten Dompu.

Menurut dia, Salah satu penyebab rusaknya lingkungan yakni adanya pola penambangan yang tidak teratur yang dilakukan beberapa perusahaan menggunakan eksavator (alat berat), sehingga terjadi kerusakan keaslian DAS, sebagai sumber kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

"Sungai menjadi kering, lebar dan berlubang serta rawan terjadinya longsor," kata Amirullah pada Berita11.com via pesan WhatsApp, Sabtu (29/6/2019) malam.

Selain terjadi kerusakan DAS, lanjut dia, pada tahap pengangkutan material menggunakan dump truck sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan jalan sepanjang jalur yang dilalui kendaraan pengangkut material milik perusahaan.
Kondisi DAS di Desa Rasabou. Foto ist

"Kapasitas muatan melebihi daya dukung jalan menjadi pemicu rusaknya jalan desa, kabupaten, juga jalan negara," terangnya.

Dikatakan pria yang berprofesi sebagai Lewyer ini, Eksplorasi dan eksploitasi sebagai lanjutan dari kegiatan operasi produksi material bahan tambang menggunakan mesin cluster stone menimbulkan polusi udara kotor sehingga mengakibatkan warga setempat hampir setiap hari menghirup udara kotor.

"Debu dan asap yang dimuntahkan oleh mesin pengilingan batu dan pembuatan aspal mixing plan milik perusahaan bertebrangan dimana-mana," tutur dia.

Untuk memastikan penyelenggara (perusahaan) pertambangan batuan telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah propinsi selaku pihak yang berwenang yang menerbitkan IUP batuan di daerah, melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Dompu selaku pemilik wilayah di mana potensi tambang diperoleh.

Ia menegaskan, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kegiatan perusahaan pertambangan di dompu, guna mencegah terjadinya  kegiatan yang melanggar ketentuan Undang-undang.

"Merusak lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal disekitar WIUP batuan, tanpa melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuat oleh perusahaan," tegasnya.
DAS di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa. Foto ist

Berdasarkan hasil investigasi APPRA, sedikitnya ada dua DAS yang tingkat kerusakanya cukup parah akibat penggerukan material yakni, DAS Sori Nae Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa dan DAS Rasa Bou, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u.

"Kedua DAS ini sampai hari ini belum dilakukan reklamasi pasca tambang oleh perusahaan," ungkap Amirullah.

Padahal anjuran mengenai reklamasi pasca tambang sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang minerba Pasal 100 ayat (1) yang mengatakan, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang didirikan.

Kemudian ayat (2) mengatakan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai aturan reklamasi dan pasca tambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. [RIS]