Dinilai Kurang Transparan Kelola ADD, AMPDT Gelar Aksi Unras di Desa Tekasire

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai Kurang Transparan Kelola ADD, AMPDT Gelar Aksi Unras di Desa Tekasire

Rabu, 26 Juni 2019
Massa AMPDT saat berorasi di depan Desa Tekasire. Foto RIF

Dompu, Berita11.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tekasire (AMPDT) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Kantor Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB, Rabu (25/6/2019) pagi.

Massa aksi menilai, pengelolaan anggaran alokasi dana BUMDes tahun 2018 tidak tepat sasaran. Kemudian dana Pansimas ditambah dana talangan dari Pemerintah Kabupaten Dompu mereka mendesak harus transparan.

Tak hanya itu, massa juga meminta pertanggungjawaban Kepala Desa Tekasire terkait APBDes Tahun 2019 dan Dana Desa harus lebih tepat sasaran.

Menurut koordinator lapangan (Korlap) aksi Salman Faris mengatakan, Anggaran tahun 2017 diduga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak di setor kembali ke negara, kemudian anggaran BUMDes diduga dipergunakan kepentingan pribadi.

"Anggaran dana Bumdes tahun 2018 kami indikasikan dipergunakan oleh kades Tekasire untuk memperkaya diri sendiri," ujar korlap dalam orasinya.

Dalam orasinya Arif mengatakan, setiap pencairan alokasi dana desa, pihak pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat setempat baik dengan cara musyawarah atau kesepakatan masyarakat di desa setempat.

"Setiap realisasi anggaran dana desa, masyarakat tidak dilibatkan sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan dengan lancar," teriaknya.
Kades Tekasire dan Bhabinsa saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Foto RIF

Sementara Kepala Desa (Kades) Tekasire Yan Sofian Herali, saat ditemui media ini di ruang kerjanya mengatakan, anggaran silva pada tahun 2017 itu merupakan anggaran sebelum ia menjadi Kades dan anggaran sisa di tahun 2017 semua di pertanggung jawabkan sepenuhnya oleh kepala desa yang lama dan bendahara.

"Anggaran Bumdes 2017 itu diketuai M. Tahir M. Ali dan bendaharanya Lilis Angriani dengan anggaran Rp. 50 juta. Namun dari uang Rp. 50 juata itu, hanya Rp. 10 juta yang diambil ketua pada saat itu, sementara 40 juta di kelola langsung bendahara dan yang saya tahu hanya ketua kembalikan 10 juta," ungkap Kades, Rabu siang (25/6).

Menurut Kades, bendahara BUMDes, Lilis Angriani saat itu membuat pernyataan bersama masyarakat dan surat itu tembusan ke Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) dan Inspektorat.

"Jadi anggaran itu dipertanggung jawbkan oleh ibu Lilis sebagi bendahara pada saat itu," terang dia.

Kemudian terkait keterbukaan infomasi publik, lanjut Kades, menurut dia sudah terbuka, bahkan laporan keuangan dan penggunaan anggaran terpampang di depan jalan dan bisa dilihat oleh siapapun.

Sementara, Pamsimas lembaga pendamping, perpajangan tangan dari Dinas PU melalui anggaran pusat, berdasarkan proposal program air bersih dan sanitasi dengan tujuan untuk mensejahterkan masyrakat setempat.

"Anggarannya Rp 200 juta melalui sumber dana APBN dengan dana sering desa 10% bentuk pengelolaan swadaya masyarakat. Jumlah KK yang terima bantuan sebanyak 30 KK, terdiri dari dua Dusun yakni Dusun Janamawa dan Dusun Tekasire," tandasnya. [RIF]