Dinilai tidak Transparansi Kelola Anggaran ADD/DD, APMAK Demo Desa Nowa

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai tidak Transparansi Kelola Anggaran ADD/DD, APMAK Demo Desa Nowa

Jumat, 21 Juni 2019
Massa aksi saat berdialog dengan Kades. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (APMAK) melakukan aksi demonstrasi Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB, Kamis (20/6/2019) pagi.

Massa menilai, pengangkatan perangkat desa dan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun anggaran 2018 dilakukan tidak transparansi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 tentang keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan akuntabel partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, massa menolak pembangunan kantor desa baru karena kantor desa lama masih sangat layak digunakan. Kemudian segera merubah struktur lembaga Desa karena dinilai tidak memenuhi secara substansi dan

Segera pecat perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan juga segera mengembalikan keuangan negara yang diberi gaji oleh Kepala Desa terhadap perangkat desa yang bermasalah karena telah merugikan negara.

Menurut Koordinator lapangan (Korlap) Apriadin SH, pengelolaan keuangan disejumlah perangkat desa baik organisasi LPM, Karang Taruna maupun BumDes tidak diketahui anggarannya.

"Pembangunan rumah jumpa dan pembangunan paud yang hingga saat ini belum diketahui pemiliknya serta melakukan permusyawaratan  tanpa diketahui warga desa setempat termasuk pendamping desa," ujar Apriadin.

Pantauan Berita11.com mengatakan, orasi selama kurang lebih 3 jam ini dikawal kepolisian dari Mapolres Dompu dibawah kendali Kasubbag Humas IPTU Sabri, SH. Kemudian usai melakukan orasi secara bergantian Kepala Desa (Kades) Nowa Kurais A. Bakar, S.Sos keluar menemui massa aksi guna memberikan tanggapan terhadap sejumlah tuntutan massa aksi.

Dalam dialognya, sebelum menangapi atas tuntutan massa aksi, terlebih dahulu Kades menyampaikan apresiasi terhadap warganya yang telah melakukan pengawalan tentang proses pembangunan melalui anggaran ADD/DD tersebut.

"Pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah dan diwujudkan dengan keputusan kemudian berkaitan dengan rumah singgah itu dibangun berdasarkan visi dan misi takutnya kami dibilang pembohong, dan itu bukan keinginan saya sendiri, itu berdasarkan musyawarah," jelas Kades.

Berkaitan dengan perangkat desa, lanjut Kades, hal itu dilakukan perekrutan untuk menyelamati kelengkapan administrasi supaya bisa dapat cair anggaran dan Kades mengakui bahwa itu bagian kelelaian mereka yang telah membiarkan hal itu terus berjalan dan pada saat itu juga pihaknya mengisyaratkan bakal diadakan pemilihan perangkat baru.

"Yang berkaitan perekrutan perangkat desa itu kami lakukan agar administrasi supaya lolos mendapatkan anggaran, itu memang kami akui kesalahan dan segera kami lakukan proses pemilihan perangkat baru," paparnya.

Terkait dengan mobil ambulans Kades mengaku, bahwa berhubung anggaran pembayaran mobil tersebut masih kurang pihaknya terpaksa menjual harta pusakanya sendiri untuk penuhi kekurangan itu.

"Ambulans ini dianggarkan Rp. 250.000.000, insya Allah kami membeli melalui deller tapi kendalanya kami ditipu dengan angka Rp. 113 juta sampai hari ini kondisi mobil masih ada di bengkel," terangnya. [RIF]