Dr Ibnu: Visi Religius belum Jelas, Perhatian untuk Qori bukan Tiba Masa Tiba Akal!

Iklan Semua Halaman

.

Dr Ibnu: Visi Religius belum Jelas, Perhatian untuk Qori bukan Tiba Masa Tiba Akal!

Minggu, 02 Juni 2019
Foto Bersama Bupati Bima, Wakil Bupati Biima, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima dengan Juara 1 MTQ ke-7 Internasional Syamsuri Firdaus dan Keluarga Usai Penyerahan Hadiah dari Pemkab Bima, Minggu (2/6/2019). Foto Ahmad Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Akademisi STKIP Taman Siswa Bima yang juga peneliti Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP) jaringan Universitas Indonesia, Dr Ibnu Khaldun M.Si menilai sejumlah visi-misi Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Bima H Dahlan M Noer capaiannya pada tahun terakhir kepemimpinan belum nampak jelas.

Salah satu poin itu termasuk visi religius seperti yang didengung-dengungkan pemerintah daerah. Ibnu melihat kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima saat ini belum memiliki komitmen dan realisasi program yang jelas mewujudkan visi tersebut.

Salah satu hal yang disorotnya bahwa perhatian terhadap qori harusnya bukan tiba masa tiba akal.
Respon pemeritah daerah justru ada setelah ada yang juara, tiba masa tiba akal. Masih sifatnya bukan by design. Jadi istilahnya bagi kami ynag sering berdiskusi. Harusnya Bima ini bekerja auto pilot, ada tidaknya bupati itu, masyarakat itu bergerak secara mandiri, apakah petani dan macam-macam. Karena intervensi kebijakan ini masih lemah dan masih rendah. Dilihat dari politik anggaran dan seterusnya,” ujar Dr Ibnu Khaldun kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Rabu lalu.

Menurutnya, sampai hari ini publik belum bisa melihat apa saja percepatan visi religius seperti yang didengung-dengungkan pemerintah daerah sesuai yang dituangkan dalam visi-misi Bima Ramah.

“Apakah menciptakan 1.000 hafiz, 1.000 dai, 100 pesantren yang melahirkan generasi yang qurani atau sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang dapat diukur per tiga bulan (progresnya). Kita belum mendengar, adakah best practicenya?  Kita belum mendengar, sekolah-sekolah yang menjadi best practice, yang menjadi model dengan karakter Islam begitu,” ujar Ibnu.

Dikatakannya, yang menjadi problem di daerah saat ini adalah generasi muda. Mulai dari usia 12 -19 tahun, bahkan hingga 23 tahun harus dibenahi oleh pemerintah daerah sebagai tulang punggung pembangunan daerah.

Maka ndak kelihatan tadi capaiannya, orang-orang muda ada di SMP, ada di pesantren. Adakah dilakukan afirmasi, percepatan misalnya dari sekian sekolah dipanggil dan akan dikirim ke sekolah pesantren-pesantren bagus ke Jawa. Nanti (dididik) tentang fiqih, tentang ilmu-ilmu agama lainnya,” kata mantan Staf Ahli DPR RI ini.

Hingga kini, pemerintah daerah masih terjebak dengan kegiatan prosedural (seremonial) seperti MTQ kecamatan, tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun belum menetapkan dan melaksanakan upaya percepatan untuk mencapai visi yang digaungkan.

Kan sekarang masih sifatnya prosedural, MTQ kecamatan, di kabupaten, provinsi. Tapi tidak ada pengembangan, apakah mereka (generasi muda kritis) bisa menjadi aktor-aktor yang dapat menyiarkan Islam secara kafah, secara baik. Berapa persen kah itu bisa mempengaruhi ituRespon pemeritah daerah justru ada setelah ada yang juara, tiba saat tiba akal. Bukan by design,” katanya.

Menurut Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Bima dan Dompu ini, salah satu tantangan yang harus dijawab pemerintah daerah adalah  mengubah mindset masyarakat yang tertuju menjadi pegawai negeri, para aktor-aktor muda banyak yang belum tertampung di lapangan pekerjaan. Padahal daerah memiliki seluruh potensi untuk maju bagi Bima. “Nah itu yang langkah-langkah terobosan yang belum banyak dikerjakan oleh kepala daerah,” katanya.


Problem Radikalisme dan Program Upaya Deradikalisme juga Erat Kaitan Peran Pemerintah Daerah

Menyinggung program dan upaya deradikalisme di wilayah Bima, menurut Dr Ibnu Khaldun M.Si juga erat kaitannya dengan isu kesenjangan, masalah ekonomi dan isu kesejahteraan yang mestinya harus diatasi pemerintah daerah.

Manakala umatnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan belum sejahterah, ada kesenjangan, maka akan mudah dilakukan indroktinisasi. Bahkan dengan pasal-pasal dengan tentang jihad, bahwa harus bunuh diri dan sebagainya,” katanya.

“Kita misalnya seperti di kampus membangun generasi yang qurani untuk mengembalikan kejayaan Islam, salat tepat waktu. Ada kultum, zikir dan melahirkan banyak hafiz-hafiz. Itu karakter qurani yang kita bangun. Kita kan ruang lingkupnya masih relatif kecil jika dibandingkan kepala daerah yang punya power, punya anggaran dan punya mesin-mesin birokrasi dan lainnya itu, mestinya banyak berbuat tentang ini,” sambung Ibnu.

Berkaitan isu radikalisme atau kesejanjangan, mestinya ada program percepatan yang dilakukan kepala daerah. Harus ada target-target per enam bulan agar visi religius bisa diimplementasikan secara utuh.

Jadi isu radikalisasi, isu agama dan sebagainya bisa dengan sendirinya hilang. Coba kita lihat di daerah-daerah yang sudah relatif sejahtera. Misalnya daerah Banyuwangi dulu isunya daerah radikal santet. Coba sekarang setelah sejahterah adakah masyarakatnya yang melakukan radikalisasi? Tidak,” katanya.

Selain Banyuwangi yang memiliki topografi dan karakter seperti Bima, beberapa daerah lain seperti Bantaeng Sulawesi Selatan juga bisa mengatasi isu itu, dengan menghilangkan kesenjangan di tengah masyarakat serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan melakukan berbagai percepatan-percepatan pembangunan.

Ibnu mengamati, berdasarkan data daerah, bahwa belum nampak progres pembangunan yang dilaksanakan paket pemimpin Dinda-Dahlan menjelang satu periode kepemimpinannya. Fakta-fakta mencegangkan di antaranya permasalahan dan kondisi investasi yang masih rapor merah, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah serta permasalahan program oleh birokrasi seperti serapan anggaran yang belum maksimal. Angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) masih tinggi yakni Rp70 miliar.

Harusnya Pemda menyampaikan hasil-hasil kebijakan pembangunan yang sesuai dengan RPJMDnya, sudah berapa persen tercapai. Kalau diukur dari potensi misalnya yang diukur  secara potensi nasional itu seperti garam masih lemah. Kalau kita ukur tata kelola birokrasi di seperti Dinas Pertanian masih merah itu. Kalau tahun 2016 mereka dapat Rp46 miliar menjadi Rp4 miliar saja. Apakah mereka sudah melakukan pembenahan, di situ kita mengukur kinerja kepala daerah," ujar Ibnu.

Pemerintah daerah harus menyampaikan informasi secara jujur kepada publik atas capain-capain pembangunan. Mestinya Bupati Bima memiliki terobosan dalam menyerap suara-suara (aspirasi) masyarakat. Misalnya dalam sepekan melakukan dialog atau jumpa rakyat melalui radio (teleconference), mengadopsi kecangihan teknologi seperti yang diterapkan daerah lain yang telah menerapkan konsep smart city dan smart governance.

“Kaitan dengan aspirasi, kalau kita ikuti pola yang smart city, yang smart governance daerah-daerah seperti Banyuwangi Jawa Timur. Mereka itu, kalau ada aspirasi itu terhubung dengan HPnya kepala dinas, kemudian kepala dinasnya langsung ditegur oleh kepala daerahnya,” katanya.

Dikatakannya, kepala daerah tak harus intens turun terus menerus ke masyarakat. Karena justru yang tertangkap oleh publik adalah upaya penciteraan. Namun pemerintah meningkatkan kinerja dan mengefektifkan kerja dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, pencapain visi-misi seperti yang tertuang dalam RPJMD.

Ini soal strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Ini juga soal memberikan akses kepada publik. Kepala daerah siap dikritik sesering mungkin dan sepahit mungkin. Karena itu mencirikan kepala daerah itu punya komitmen yang tinggi untuk membangun daerah,” kata Ibnu.

“Dengan mahasiswa saja sampai empat tahun tidak ada diajak diskusi, apa yang harus kita bangun bersama. Itulah sebenarnya yang kita ingatkan, tentang tidak adanya kolaborasi dengan stake holder. Kolaborasinya, itu kalau dalam governance itu adanya pemerintah, sipil dan pengusaha. Nah masyarkaat sipil organisasi kemasyarakatan, termasuk perguruan tinggi itu yang akan bisa mendorong melahirkan regulasi-regulasi sehat untuk percepatan pembangunan daerah,"  pungkas Ibnu.

Seperti dilansir Berita11.com sebelumnya, Ketua LPTQ Kabupaten Bima yang juga pimpinan Ponpes Al Maliki, Drs H Fitrah Malik menyebutkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bima terhadap pengembangan qori dan qoriah masih rendah dan lemah. Demikian halnya pengembangan Ponpes.

Hal itu tidak sejalan dengan visi religius yang dikonsep pemerintah daerah seperti yang dituangkan dalam visi-misi Bima Ramah.

Secara terpisah, sejumlah warga menyorot perhatian Pemkab Bima. Karena pemerintah daerah tak memerhatikan juara MTQ tersebut saat proses perjuangan hingga mencapai level sekarang, namun memerhatikan setelah mencapai hasil.  
[RD]