Kominfo Provinsi NTB dan Diskominfo Dompu Gelar Sosialisasi Gebyar dan DBIP

Iklan Semua Halaman

.

Kominfo Provinsi NTB dan Diskominfo Dompu Gelar Sosialisasi Gebyar dan DBIP

Jumat, 21 Juni 2019
Sosialisasi sedang berlangsung di ruang rapat Bupati Dompu. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Komisi Informasi Provinsi NTB bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu menggelar sosialisasi Gerakan Bersama Layanan Dasar (Gebyar) dan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di ruang rapat Bupati Dompu, Kamis (20/06/19).

Kegiatan tersebut diikuti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimulai dari Puskesmas, Sekolah maupun PPID perwakilan Desa Benderang Informasi.

Adapun yang hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Ir. Fakhrudin A. Wahab, M.Si, Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi SE, ME, dan dua orang Komisioner yakni H. Dahlan A. Bandu, M.Si dan Ajeng Roslinda Motimori.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dompu,
Ir. Fakhrudin A.Wahab, M.Si mengatakan, bahwa sosialisasi ini memiliki arti penting sebagai wahana untuk lebih mendorong peningkatan peran lembaga pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat.

"khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik Iebih banyak lagi guna mensukseskan agenda Pemerintah daerah kabupaten Dompu kedepan guna dapat memberikan pelayanan informasi publik Iebih maksimal,” ujarnya.

Ketua Komisi Provinsi NTB, Hendriadi SE,ME Menyampaikan , bahwa sosialisasi Gebiyar DBIP ini didasarkan Undang Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga dapat memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik."Sesuai undang-undang diwajibkan bagi badan publik dapat memberikan layanan informasi yg baik bagi masyarakat. Ungkapnya.

Menurutnya Elemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik. Dengan demikian dapat memberikan partisipasi pada masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik di badan publik.

“Salah satunya yang paling utama adalah pada badan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan layanan dasar bersentuhan langsung dengan layanan dasar bagi rakyat untuk meningkatkan layanan derajat dan kesejahteraan," jelasnya.

Untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya khususnya bagi sekolah dan puskesmas harus dapat melakukan layanan informasi publik yang berkualitas dan baik serta mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang pentingnya layanan informasi publik yang berkualitas disekolah, puskesmas, dan desa atau kelurahan. Harapnya. [Rif]