Komnas HAM Resmi Terima Data Tambahan Dugaan Pelanggaran PT SMS dan Bupati Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Komnas HAM Resmi Terima Data Tambahan Dugaan Pelanggaran PT SMS dan Bupati Dompu

Kamis, 20 Juni 2019
Staf Sub-bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan KomNasHam RI Nisa dan Ketua LSM-LPKB NTB Burhan Metty saat serah terima data tambahan Foto ist

Dompu, Berita11.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) melalui Staf Sub-bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Nisa, Rabu (19/6/2019) pagi, resmi menerima data tambahan terkait dugaan pelanggaran PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang telah melakukan penggusuran paksa lahan warga Desa Doropeti dan Desa Soritatanga dan dugaan pelanggaran Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin yang telah melakukan pembiaraan atas penggusuran itu.

Data tambahan tersebut diajukan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Lembaga Penegak Kebenaran (LPKB) Provinsi NTB Burhan Husen (Metty) yang diajukan pada tanggal 7 Maret 2019, teregistrasi Nomor 03/LSM-LPKB.NTB/III/2019 dengan prihal Mohon penetapan dugaan kejahatan pelanggaran HAM terhadap Bupati Dompu dan PT Sukses Mantap Sejahtera.

Staf Sub-bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan usai menerima surat satu bundel lengkap dengan data yuridis tentang kepemilikan warga itu, ia mengatakan akan menyampaikan ke komisioner.

"Kami akan sampaikan kepada Komisioner untuk ditindak lanjut," Kata Nisa.

Nisa mengisyaratkan bahwa diperkirakan Minggu depan akan turun ke Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima guna menjemput laporan masyarakat lain supaya tidak harus ke Jakarta sekaligus membuka Biro Pengaduan

"Kami akan buka pelayanan sementara di dompu tiga hari dan di bima tiga hari, mohon diinfokan kepada masyrakat lain yang ingin pengaduan terkait pelanggarah HAM," isyarat dia.

Namun sebelumnya, data tambahan terkait peta tata batas wilayah diterima Staf Pemantau dan Penyelidikan Ana Munasyiro, kemudian usai menerima data tambahan itu ia mengatakan, pihaknya akan mendalami atas data yang diajukan Ketua LSM-LPKB NTB.

Bupati Dompu, kata dia, baru-baru ini pada tanggal 10 Juni 2019 telah menjawab surat dari KomNasHAM, yang terigistrasi Nomor: 188/65/Kom dengan perihal klarifikasi atas hasil pemeriksaan bulan lalu.

"Kami akan mempelajari dulu semua data-data yang disampaikan LSM-LPKB NTB sebagai bahan rekomendasi kami dan Bupati juga sudah menjawab surat kami terkait klarifikasi persoalan ini," kata Ana.

Ana menjelaskan secara singkat, jawaban surat itu, diantar langsung Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Dompu Furkan, SH. Menurut dia, surat yang diantar masih banyak yang kurang.

"Suratnya belum lengkap, termasuk lampiran-lampiran seperti hasil temuan kami di lapangan masih berupa data," beber Ana.

Setelah pelajari surat klarifikasi dari Bupati Dompu, lanjut Ana, kemudian KomnasHAM bakal merekomendasikan kembali untuk dimintai jawaban dan KomnasHAM nantinya akan sampaika tembusan kepada LSM-LPKB NTB. Ana mengisyaratkan, dalam waktu dekat bakal memanggil pihak PT SMS guna dimintai klarifikasi.

"Dalam waktu dekat, kami juga akan bersurat kepada PT. SMS agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan SK Bupati untuk menyelesaikan semua yang bermasalah dengan masyarakat, dan kami juga akan memanggil PT SMS untuk klarifikasi," ungkapnya.

Sementara Ketua LSM-LPKB NTB Metty mengatakan, data tambahan itu, merupakan dari kronologi Kepala Desa Doropeti, berdasarkan peta tata batas dari Kementerian Kehutanan yang meliputi peta tata batas wilayah antara Desa Soritatanga dengan Desa Doropeti.

"PT. Bali Anakardia (BA) BPTHMT Serading Sumbawa berada di wilayah hukum pajak Desa Soritatanga sedangkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri  PT Ivat berada di wilayah hukum pajak Desa Doropeti," kata Metty.

Sebelumnya, pada Kamis (13/6) sore, berdasarkan informasi yang dihimpun Berita11.com melalui salah satu warga yang juga merupakan korban Jafar Sidik mengatakan, lahan miliknya yang terletak di Dusun Ngguwu Wune Desa Doropeti seluas 4 Heaktar digarap paksa pihak PT SMS setelah dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tanpa kompensasi apapun.

"Lahan itu digarap oleh pemerintah desa pada tahun 2000, kemudian pemerintah desa membagikan ke masyarakat, sejak itu, kami melakukan pematokan dan melakukan pemagaran hingga dibuatkan SPPT nya," kata Jafar sedikit nada sedih.

Menurut Jafar, penggusuran dilakukan PT SMS dengan dalil bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT BA yang telah dikuasi PT SMS

"Kami berharap kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kami, saat ini kami sangat membutuhkan keadilan, kasihanilah kami," ujar dia penuh berharap.

Dalam waktu bersamaan, penuturan senada yang disampaikan Ama Sawal, ia mengutarakan saat melakukan perlawan, malah masyarakat dianggap menolak kehadiran PT SMS dan jika melawan, masyarakat dianggap provokasi hingga beberapa orang sempat dimasukan ke dalam tahanan selama tiga bulan oleh PT SMS.

"Kami sempat melakukan perlawanan, namun kami tidak ada jalan untuk menguasai, sampai ada tiga orang dimasukan ke dalam tahanan gara-gara masalah ini," urainya.

Jumlah keseluruhan lahan milik warga khususnya di Dusun Ngguwu Wune, ia kembali membeberkan, seluas kurang lebih 500 Heaktar yang terdiri dari pemiliknya sebanyak 30 lebih KK.

"Harapan kami, meskipun kami tidak bisa menguasai kembali, setidaknya lahan kami itu ada ganti ruginya, lahan di sana kira-kira 500 Heaktar. Pemiliknya ada 30 lebih orang," terangnya.

Mengetahui tentang persoalan tersebut sedang diproses di KomNasHam, warga setempat sangat bersyukur dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada LSM-LPKB NTB yang telah berjuang untuk kemanusiaan.

"Alhamdulillah, semoga ada titik terang, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada orang yang telah sudi membantu kami lebih khususnya LSM itu," ujarnya dengan nada yang gembira. [RIS]