LP3 NTB Desak Kejari Dompu untuk Ikut Kawal Pengelolaan Anggaran Pokir Tahun 2019

Iklan Semua Halaman

.

LP3 NTB Desak Kejari Dompu untuk Ikut Kawal Pengelolaan Anggaran Pokir Tahun 2019

Jumat, 14 Juni 2019
Surio Sulistio saat melakukan orasi di depan Kejari Dompu. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) Tahun anggaran 2019, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan Nusa Tenggara Barat (LP3-NTB), Kamis (13/6/2019) siang, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu.

Kedatangan mereka guna mendesak Kejari Dompu untuk ikut serta dalam mengawal pengelolaan dana Pokir Tahun 2019. Dan aspirasi itu nantinya akan ditindaklajuti para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Salah seorang orator Surio Sulistio mengatakan, upaya yang dilakukan itu merupakan langkah yang dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya tata kelola institusi DPRD Kabupaten Dompu dan terhindar dari melanggar ketentuan aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Bagaimana Bapak dan Ibu dan segenap kepala dinas atau SKPD, Kepala bidang serta pejabat pembuat komitmen dapat bersikap tegas dan tidak memberikan ruang intervensi oknum-oknum anggota DPRD dalam pelaksanaan paket proyek pokir fisik maupun non fisik," ujar Surio

Menurut pria sapaan Rio ini, sikap ketegasan mereka jalankan itu, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, grafikasi, suap menyuap yang menyebabkan terjadinya kerugian  terhadap keuangan negara yang dilakukan penjabat lain atau mitra dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Dompu
Koordinator lapangan Muhammad Fazrin saat berorasi di depan Kejari Dompu. Foto ist

"Sikap tegas yang kami harapkan dalam kondisi ini adalah sikap untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan undang undang kepada dinas SKPD tehnik yaitu yang melaksanakan tahapan dan proses Penunjukan Langsung (PL) dari proyek yang didanai APBD 2019 tanpa intervensi dan tanpa memperhatikan PL atau rekomendasi yang dibuat oleh anggota DPRD Kabupaten Dompu," terang Rio.

Menurut Rio, apa yang dilakukan itu adalah merupakan atensi khusus dari LP3-NTB dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Dompu dan mengajak kepada dinas SKPD sebagai awal untuk  memperbaiki tata kelolah pemerintah yang berkualitas

"Kami mengajak Dinas atau SKPD tentang teknis ditahun anggaran APBD 2019 ini agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan gonjang gonjing politik yang sangat merugikan keuangan negara, daerah dan rakyat dompu pada khususnya," ungkapnya.

Sementara Kasi Intelijen Kejari Dompu Muhammad Sulhan, SH mengatakan, langkah yang diambil LP3-NTB mendapa apresiasi dari pihak Kejari Dompu dan berjnaji bakal mengawal jalannya proses penggunaan anggaran dana Pokir supaya tepat pada sasarannya dan tidak menghambat pembagunan daerah.

"Kami juga sepakat dengan tuntutan rekan-rekan pemuda yang tergabung dalam LP3-NTB kami akan bersurat ke pak Bupati dan DPRD sesuai dengan fungsi tim TP4D meminta untuk ikut serta mengawal dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan anggaran dana pokir untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme," sinyal Sulham. [RIS]