Menanti Puzzle Paket Calon Pemimpin Kabupaten Bima Tersusun

Iklan Semua Halaman

.

Menanti Puzzle Paket Calon Pemimpin Kabupaten Bima Tersusun

Rabu, 12 Juni 2019
Ilustrasi.



Selain isu seputar Pemilu 2019 yang masih menyisahkan PHPU di Mahkamah Konstitusi, kanvas-kanvas media sosial (Medsos) facebook dan whatsapp group (WAG) warga Bima dua bulan terakhir dihiasi tentang bakal calon kepala daerah Kabupaten Bima. Mulai dari potensi petahana, prediksi saingan petahana, prediksi potensi paket petahana bubar, “paket lanjutkan”, mantan kepala daerah, daftar nama-nama figur muda hingga kelompok potensial dari kalangan pengusaha yang dapat menggaet simpati pemilih. Beberapa foto figur bahkan disanding-sandingkan warga net.

Suara sumbang melalui Medsos, utak-atik, dan perdebatan serta ramal meramal bakal figur calon kepala daerah Kabupaten Bima sebelum  partai politik bermufakat dan sebelum KPU menetapkan, sah-sah saja dilakukan masyarakat melalui media sosial selama yang disebar bukanlah informasi hoaks yang menyesatkan. Walaupun pada takaran tertentu dalam suasa politik, kampanye negatif diperkenankan.

Pesta demokrasi atau Pilkada selalu menarik untuk dibahas, apalagi tentang siapa figur calon pemimpin yang maju pada gelanggang pertarungan. Karena pemimpin erat kaitannya masa depan rakyat, masa depan pembangunan daerah. Maka wajar saja masyarakat selalu tertarik membahasnya dengan argumen dan instrumen masing-masing. Di luar kanvas media sosial, ingar bingar pembahasan dan dukung mendukung figur bakal calon kepala daerah Kabupaten Bima mulai menempati rating teratas dan saban hari menjadi menu perbincangan menarik di warung-warung kopi, gang dan lapak di pinggir jalan. Sesuatu yang positif menunjukkan publik semakin peduli menyeleksi sosok bakal calon pemimpin. Di luar itu, sebagian merasa cuek dan berdiam mengamati hingga  berpotensi menjadi kelompok swing voters hingga menjelang pencoblosan 2020 mendatang.

Kendati saat ini umumnya Parpol masih fokus dengan tahapan terakhir Pemilu 2019 yang masih tersisa karena adanya sangketa hasil atau PHPU di MK, beberapa kalangan intelektual seperti akademisi dan lembaga analisis politik lebih awal memberikan catatan terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020, mulai dari pola rekruitmen calon pemimpin hingga catatan kritis berkaitan komitmen Parpol dan pemimpin untuk publik. 

Pengamat Politik dari Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP) Universitas Indonesia yang juga Akademisi STKIP Taman Siswa Bima Dr Ibnu Khaldun M.Si misalnya memberikan tantangan kepada Partai Golkar dan Parpol lain yang mendapatkan mandat terbanyak dari konstituen pada Pemilu 2019 agar berani menanggalkan cara-cara konvensional atau pendekatan organisasi yakni dengan melakukan modernisasi pola rekruitmen calon kepala daerah, memberikan kesempatan yang terbuka untuk figur di luar Parpol untuk maju sebagai calon kepala daerah. Selama figur itu memiliki kepemimpinan kuat (strong leadership), kamampuan atau kapasitas dan tak sekadar mendasarkan semata pada elektablitas.

Menurut Dr Ibnu, dengan karakter daerah yang khusus dan banyaknya tantangan yang dihadapi sekarang, Kabupaten Bima membutuhkan kemimpinan kuat, pemimpin yang dapat mengurai dan menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat.  Tantangan akademisi tersebut mewakili ekspektasi publik yang gamang, suara-suara yang tidak nyaring terdengar di pojok-pojok ruangan rapat legislator. Karena politik sejatinya tak hanya menakar kekuasaan di Kabupaten Bima ke depan, namun bagaimana menghadirkan sosok mumpuni sesuai harapan rakyat. Mengemban tugas jabatan kepala daerah tak sekadar sebagai jabatan karir politik, namun lebih dari itu, mampu mengaplikasikan amanah rakyat sebagai pengabdian dengan mewujudkan percepatan-percepatan pembangunan untuk rakyat sebagai kue termanis. Kekuasaan mestinya mampu disubstitusi dengan kepuasan rakyat melihat hasil pembangunan.

Ekspektasi rakyat yang coba diterjemahkan oleh akademisi tersebut sejatinya menjadi pertimbangan Parpol setelah mendapatkan mandat dari rakyat dalam menentukan calon pemimpin, meskipun partai politik tentu akan menyiapkan instrumen sendiri dalam menentukan figur bakal calon kepala daerah dengan pertimbangan konsekuensi dan kalkulasi politik yang panjang.  Kemampuan Parpol meramu paket calon pemimpin tentu saja juga menentukan potensi turbulensi dari rakyat yang dapat menyeruak di ruang publik, jika nalar Parpol tidak sepadan dengan harapan rakyat.

Di luar tantangan akademisi tersebut, otak-atik dan prediksi publik menyusun beberapa nama, walaupun belum ada isyarat jelas. Gonjang ganjing politik di Medsos membawa nama mantan Bupati Bima, Drs H Zainul Arifin yang pada Pemilu 2019 berhasil melenggang ke Senayan, dapat menjadi pesaing terbaik petahana jika menyatakan maju pada Pilkada Kabupaten Bima. Apalagi jika berpaketan dengan figur pemimpin Parpol di Kabupaten Bima. Kepercayaan konstituen pada perhelatan Pemilu 17 April 2019 lalu menjadi bukti begitu potensialnya mantan Camat di Jakarta itu kembali memimpin Kabupaten Bima. 
Demikian  halnya prediksi publik tentang potensi paket Ady Mahyudi dengan Mori Hanafi, dua legislator utusan Dapil VI di Udayana yang memiliki basis loyalis di Kabupaten Bima yang sudah mengakar dan dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Bima, terutama kalangan pemilih milenial, diyakani mampu menjadi pesaing berat petahana jika menyatakan maju sebagai kepala daerah. 

Dalam politik dan lintasan sejarah Bima, konon Kabupaten Bima yang juga dikenal “dana mambari” belum pernah dipimpin dua periode oleh kepala daerah kecuali saat zaman Letkol H Umar Harun  yang memimpin pada periode 1979-1984 dan 1984 hingga 1989. Selain itu, hanya melanjutkan kemimpinan sebelumnya dan sebagian belum sampai menuntaskan dua periode kepemimpinan.

Terlepas dari gonjang ganjing dan otak atik bakal figur calon kepala daerah Kabupaten Bima, publik menginginkan Parpol menghadirkan banyak paket pada Pilkada 2020 sehingga wajah yang tampil tak hanya head to head dua pasang calon. Semakin banyak figur dan warna yang maju bersaing pada Pilkada Kabupaten Bima, maka semakin banyak opsi bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang berkualitas. Karena Pilkada tak sekadar memilih pemimpin dalam komunitas kecil. Kepala daerah adalah sosok yang dapat memastikan bagaimana sektor-sektor di daerah untuk terus bergerak. Meminjam istilah Dr Ibnu Khaldun, apakah by design atau tiba masa, tiba akal. Untuk itu, Parpol harus mampu menerjemahkan kegamangan rakyat menghadapi Pilkada 2020, sehingga rakyat tak hanya melaksanakan tugasnya sekadar memilih pemimpin untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Lebih dari itu, rakyat harus memahami esensi pesta demokrasi adalah menentukan pemimpin yang berkualitas. Setidaknya Parpol harus meminimalisasi bahwa suara rakyat, input akademisi bukanlah alunan heavy metal sebagai pelengkap setelah “dessert” distribusi kekuasaan.

Tak berbeda dengan gonjang ganjing di Medsos, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto memprediksi akan ada kejutan pada Pilkada serentak di NTB tahun 2020 termasuk di Kabupaten Bima. Yaitu kesempatan bagi figur-figur muda untuk maju di gelanggang persaingan politik Pilkada serentak, tak terkecuali figur yang ada di belakang petahana atau wakil kepala daerah, memiliki kans untuk menjadi pesaing pada Pilkada. Pemilu 2019 (Pileg) menghadirkan warna baru dengan tumbangnya figur-figur petahana, sehingga memberikan spirit baru bagi sosok muda. Tanpa Parpol, sosok baru yang tidak mendapatkan dukungan mesin partai dapat menggalang lebih awal dukungan langsung dari rakyat melalui jalur independen.

Meski viral, gonjang ganjing awal politik publik di Medsos belum tentu menjadi anasir bagi Parpol. Beberapa kelompok partisan di Medsos boleh saja muncul dengan keyakinan dan argumen masing-masing soal potensi figur yang dijagokan. Namun menakar kekuatan politik dan peta Pilkada ternyata tak semudah berorasi melalui media sosial. Selain survei, setidaknya harus pengamatan secara mendalam dan analisis. Paling tidak membuat peta arah dukungan atau maktriks secara detail kelompok pemilih seperti kelompok milinial, arah dukungan dan kecendrungan aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat (prominen), tokoh politik, kecendrungan arah dukungan LSM/ media massa di belakang layar, kesetiaan kader Parpol, kelompok etnis, basis massa setiap kecamatan, pemilih pemula dan instrumen-instrumen lain untuk mengukur kekuatan dan kelemahan figur yang diusung.

Selain ekspektasi terhadap Parpol yang diminta agar melakukan modernisasi rekruitmen bakal calon kepala daerah, tantangan Pilkada Kabupaten Bima membutuhkan peran maksimal penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Parpol agar tak sekadar menfokuskan perhatian menggenjot partisipasi pemilih atau fokus melaksanakan pemilihan kepala daerah secara prosedural sesuai tahapan-tahapan yang ditetapkan. Namun lebih dari itu, berupaya membangkitkan kesadaran secara luas bagi pemilih dengan menghadirkan substansi pemilihan kepala daerah. Fakta-fakta mencengangkan seperti yang diungkap pengamat politik CEPP dan peneliti Pemilu lainnya bahwa KPU baru mampu meningkatkan kuantitas pemilih dan mengabaikan kualitas pemilih adalah tantangan serius yang harus mampu dijawab. Setelah lebih dari 20 tahun reformasi, pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di negeri ini selalu diwarnai politik transaksional (money politics) baik yang teregistrasi di kantor Bawaslu maupun yang tidak dijangkau penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus mampu menjangkau ruang-ruang kesadaran publik bahwa substansi pesta demokrasi adalah memilih sebenarnya bukan karena dasar uang, kesamaan suku, ras, agama, keturunan, melainkan kekuatan visi-misi maupun kekuatan kepemimpinan (kapasitas, kualitas dan integritas). Jargon-jargon politik yang ditawarkan Parpol mestinya memberikan opsi kepada rakyat,  mampu mencerdaskan sebagian rakyat belum “dewasa” dalam memahami makna sesungguhnya pemilihan pemimpin.

Belajar dari Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019, politik identitas adalah potensi yang dapat tereplikasi pada Pilkada 2020 Kabupaten Bima. Singgungan arah dukungan politik kepala daerah pada Pilpres 2019 di luar nalar politik merupakan narasi yang harus dihindari publik dan mesti menjadi atensi Parpol untuk meningkatkan pendidikan politik rakyat.

Bagaimanapun daerah ini membutuhkan figur yang sensitif terhadap keinginan rakyat, yang dapat menerjemahkan harapan banyak orang melalui akselerasi pembangunan. Fakta-fakta permasalahan kualitas SDM yang masih rendah, tenaga kerja yang mengantri menunggu lapangan pekerjaan, kasus kriminalitas tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan, penurunan angka kemiskinan yang tidak mencapai 1 digit, luberan buruh migran yang mengadu keberuntungan di negari orang, gairah investasi yang tak kunjung meningkat, permasalahan lingkungan akibat dampak tingkat kesejahteraan dan perambahan hutan, angka perceraian yang berderet sebagai gambaran permasalahan sosial, etos kerja aparatur dan pelayanan badan publik, pertumbuhan UMKM yang tidak signifikan terhadap penanganan kemiskinan, belanja aparatur yang tidak sepadan dengan belanja publik, pengelolaan keuangan dan rancang bangun daerah yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh publik serta inovasi mewujudkan pemerintahan yang modern (smart governance), permasalahan serapan anggaran serta sejumlah permasalahan lain adalah hal-hal yang menyeruak di kanvas maya yang diperkuat data instansi terkait. 

Hal tersebut tentu saja membutuhkan sentuhan tangan dingin kepala daerah yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, yang mampu mengkolaborasi berbagai dinamika masyarakat.

Publik tentu masih memiliki harapan terhadap paket pemimpin Kabupaten Bima saat ini. Harapan utama adalah mengelaborasi sederet suara-suara publik melalui kerja nyata. Tahap awal mewujudkan pemimpin yang kuat (strong leadership) berada di tangan pemimpin partai politik. Mewujudkannya adalah mimpi ratusan ribu jiwa di Kabupaten Bima. semoga (*)