Pertanyakan Legal Standing Usaha, APPRA Bakal Ajukan Permohonan Akses Publik ke Pemprov

Iklan Semua Halaman

.

Pertanyakan Legal Standing Usaha, APPRA Bakal Ajukan Permohonan Akses Publik ke Pemprov

Minggu, 30 Juni 2019
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM APPRA Amirullah, SH. Foto ist

Dompu, Berita11.Com - Melihat potensi kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) khususnya di Daerah Kabupaten Dompu, Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) isyaratkan bakal mengajukan permohonan akses informasi publik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat.

Hal itu diisyaratkan Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) lembaga APPRA Amirullah, SH, Sabtu (29/6/2019) malam.

Menurut dia, permohonan tersebut tertuju pada Dinas Pertambangan di Mataram, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Dinas Pertambangan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.

"Perihal permohonan ini mengenai izin usaha pertambangan batuan dan galian C yang beroperasi di Kabupaten Dompu," isyaratnya.

Ia menegaskan, hal itu bertujuan untuk memastikan apakah perusahaan dalam melakukan usaha atau kegiatan pertambangannya memiliki legal standing usaha atau tidak, yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

"Sehingga tidak terkesan kegiatan yang hanya merugikan masyarakat dan daerah saja. Penggunaan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang juga menjadi tuntutan kami untuk meminta pihak terkait untuk segera memulihkan dan mengembalikan rona lingkungan yang rusak." tegasnya.

Amirullah menjelaskan bahwa sebagaimana amanat dalam Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang serta ketentuan lain dalam laporannya nanti.

"Ketentuan lain yang belum kami sampaikan, akan tertuang dalam laporan, dan gugatan dugaan pelanggaran pertambangan setelah permohonan akses informasi publik kami diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB," pungkasnya. [RIS]