Setelah Lebaran, Disnaker Sebut tak Ada Laporan di Posko Pengaduan THR

Iklan Semua Halaman

.

Setelah Lebaran, Disnaker Sebut tak Ada Laporan di Posko Pengaduan THR

Rabu, 19 Juni 2019

Ilustrasi.

Kota Bima, Berita11.com Meskipun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR), tidak ada laporan khusus pengaduan dari tenaga kerja yang diterima dinas setempat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi PPHI dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima, Hidayat S.Sos. Pihaknya menyimpulkan bahwa badan usaha atau pemberi kerja yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja telah melaksanakan kewajiban kepada karyawan atau pekerjanya.
“Sampai hari ini tidak ada pengaduan yang kita terima. Itu artinya perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan sudah paham tentang peraturan menteri,” ujarnya di Disnaker Kota Bima, Selasa (28/6/2019).
Disebutkannya, di Kota Bima terdapat 400 badan usaha skala kecil, sedangkan sisanya perusahaan skala besar merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN dan perbankan. Adapun sejumlah perusahaan kategori skala menengah merupakan perusahaan pembiayaan (finance). “Sampai hari ini kita belum menerima pengaduan terkait hal tersebut,” ujarnya didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Drs Jufri M.Si.
Sebelumnya Disnaker Kota Bima membuka posko khusus pengaduan THR. Hal itu itu sebagai upaya Disnaker  menfasilitasi hak karyawan dengan kewajiban perusahaan. Umumnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bima didominasi perusahaan kecil sekelas UMKM, sedangkan perusahaan skala menengah hanya sebagian kecil. “Kalau skala menengah itu mempekerjakan karyawan 100 orang ke atas. Itupun banyak juga yang menggunakan pekerja harian lepas dan outsourching,” ujar Kepala Disnaker Kota Bima, Drs Jufri M.Si.
Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan THR Keagamanan 2019 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, Menteri Ketenaga Kerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikan lima poin di antaranya besaran THR bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara terus menerus 12 bulan diberikan upah. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang 12 bulan diberikan secara proporsional dengan penghitungan masa kerja dibagi 12 dikali dengan satu bulan upah.
Selain itu, THR keagaman dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagaman dan apabila ada perusahaan terlambat atau tidak membayar THR keagaman dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administrasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. [US]