Terima 3.801 Proposal, Kadis Pertanian Kabupaten Bima Ngaku Sering Dipaksa soal Alsintan

Iklan Semua Halaman

.

Terima 3.801 Proposal, Kadis Pertanian Kabupaten Bima Ngaku Sering Dipaksa soal Alsintan

Selasa, 25 Juni 2019
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya. Foto Arif.


Bima, Berita11.com— Hingga awal Juni 2019 tercatat 3.801 proposal permohonan alat mesin pertanian (Asintan) yang masuk dan diterima Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Kabupaten Bima. Padahal jumlah Alsintan yang tersedia hanya 47 unit.

Menurut Kepala Distambun Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya, pihaknya sering dipaksa oleh kelompok-kelompok tertentu yang meminta Alsintan. Bahkan ada yang memasukan proposal dan pada saat bersamaan langsung meminta Alsintan dikeluarkan.

“Dari proposal yang masuk 3.801 biji, malaikat manapun tidak bisa (membagi) traktor itu. Jadi proposal yang masuk untuk Alsintan 3.801 per juni. Kalau Alsintan yang dijual, pembinaan di lapangan dan diberikan kewenangan penuh terhadap kelompok, bukan orang per orang itu ada 10. Kloter 4 itu bisa 20 orang,” ujarnya kepada wartawan di Distambun, Jumat (21/6/2019) lalu.

Pihaknya memastikan tak ada pembagian atau pemberian Alsintan dengan model pengajuan proposal belakangan. Pihaknya juga menjamin tak ada kelompok fiktif yang mengajuan bantuan. Karena jika pun itu terjadi, maka yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah desa, pemerintah kecamatan bawah yang memberikan rekomendasi kepada dinas.

Tidak ada pembagian Alsintan baru proposal, tidak ada seperti itu karena CPCL dulu.  Kita jamin tidak ada kelompok fiktif yang mendapatkan bantuan Alsintan. Kalau ada kelompok fiktif, berarti (yang salah) kepala desa, berarti camat yang memberikan rekomendasi. Babinsa juga ikut membina, kan dari sana datanya fiktif. Kan dinas hanya menindaklanjuti datangnya proposal dari bawah,” ujar dia.

Menurutnya, setiap transaksi pembagian bantuan Alsintan sudah disertai tanda tangan hitam di atas putih. Bahwa bantuan yang bersumber dari anggaran negara yang diberikan tidak boleh dijual. Bahkan setiap kelompok sudah menandatangani pernyataan di atas materai 6000, sehingga jika pun ditemukan adanya transaksi penjualan bantuan Alsintan dapat ditindaklanjuti oleh aparat terkait.

“Sudah ada hitam di atas putih bahwa alsintan yang diadakan itu tidak boleh dijual. Seperti sudah ada tanda tangan di atas materai, yang memberikan sanksi itu bukan saya. Kita hanya memberikan pembinaan dan melapor, pihak yang berwajib yang menindak,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima ini mengakui terdapat penurunan kuota bantuan Alsintan dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Bima. Hal itu tidak terlepas dari sejumlah masalah yang ada di daerah. Termasuk pengelolaan bantuan.

“Bantuan ini berkurang karena kejadian-kejadian seperti itu, sehingga kepercayaan pemerintah pusat berkurang. Menurun kepada kita, tidak hanya kepada kita, banyak petani yang tidak mematuhi apa yang menjadi aturan. Jadi mereka sendiri yang melanggar, padahal kalau untuk dapatkan alat itu melalui bank, itu lumayan,” katanya.

Diakui Indra Jaya, terlepas pengelolaan bantuan yang buruk, keberadaan Alsintan yang bersumber dari anggaran negara itu sangat efektif membantu petani. Bahkan semula petani di Bima yang hanya mampu paling banyak mengelolah lahan 0,5 hektar secara manual, kini dapat mengolah hingga lima hektar lahan setelah mendapatkan bantuan seperti hand tractor dan pompa mesin pertanian.

“Sehingga sangat efektif dengan adanya bantuan pemerintah. Cuma jumlah petani kita banyak, jumlah kelompok banyak, tetapi alat yang dikirim terbatas. Untuk APBD belum mampu mengarah kepada pengadaan Alsin karena ketersediaan anggaran  belum cukup. Jadi kita masih mengandalkan baantuan dari pusat,” ujarnya. [RD]