Tuntut Kenaikan Upah yang Layak serta Kesejahteraan, Ratusan Buruh di Dompu Unras

Iklan Semua Halaman

.

Tuntut Kenaikan Upah yang Layak serta Kesejahteraan, Ratusan Buruh di Dompu Unras

Senin, 17 Juni 2019

Dompu, Berita11.com - Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi buruh di Kabupaten Dompu NTB, Senin (17/6/2019) melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemetintah Daerah (Pemda) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Massa dari buruh yang bekerja di PT Lancar Sejati (Perusahan 35) ini, menuntut kenaikan upah yang Layak serta kesejahteraan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Kemenakertrans Nomor 226 tentang upah layak.

Kemudian Undang-undang Nomor 3 pasal 99 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan dan jaminan kematian.

Menurut koordinator lapangan (Korlap) Tedi Kurniawan, para buruh yang sudah puluhan tahun bekerja di Perusahan 35 ini, tidak pernah mendapatkan hak mereka seperti yang telah diamanatkan tersebut.

Tak hanya itu, mereka juga meminta agar diberikan status atau legalitas yang jelas, kemudian mereka juga meminta agar diberikan hak dasar berlibur atau cuti serta tunjangan hari raya.
Massa buruh saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Dompu. Foto Ris

"Apapun bentuk hubungan kerja sama. Apapun pekerjaannya dengan perusahaan, semuanya telah diatur dalam Undang-undang," tagas Korlap.

Setelah berjam-jam melakukan orasi di depan gedung DPRD, namun sebanyak 30 orang anggota DPRD tidak ada satupun yang keluar untuk menemui massa aksi guna menanggapi atas tuntutan tersebut.

Begitu juga dengan Pemda, baik pimpinan daerah Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin maupun staf lainnya, tidak ada yang sudi keluar menemui massa aksi hingga orasi selesai.

Pantauan Berita11.com mengatakan, setelah melakukan orasi secara bergantian, dengan dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian dari Mapolres Dompu yang dipimpin Kasubbag Humas IPTU Sabri, SH, massa aksi bergegas menuju Disnakertrans.

Tak lama tiba di Disnakertrans, massa aksi yang menyuarakan hak-haknya itu, mendapat respon baik dari Kepala Disnakertrans Ir. H. Muh. Syaiful HS, M.Si.

Dalam dialognya, Kepala Disnakertrans memberikan sinyal baik terhadap massa aksi dan berjanji dalam waktu dekat bakal memanggil pihak Perusahan 35 untuk melakukan dialog.
Massa saat berorasi di depan Disnakertrans. Foto Ris

"Saya melihat sejumlah tuntutan ini sesuai ketentuan Undang-undang, saya akan memanggil PT Lancar Sejati (Perusahan 35, red) dan memfasilitasinya guna melakukan dialog, hari ini juga saya akan buatin surat panggilannya," ujar Kepala Disnakertrans.

Menurut dia, apa yang menjadi tuntutan massa aksi semua telah diatur dalam Undang-undang. Dan aturan tersebut, kata dia, telah mengirim disejumlah perusahan yang ada di Kabupaten Dompu.

"Kemarin sudah ditetapkan upah minimum tingkat provinsi, dan sudah saya kirim penetapan SK Gubernur itu di seluruh perusahan di Kabupaten Dompu tentang upah ketenagakerjaan berdasarkan UMR senilai Rp2.160.000. Termasuk THR, sudah saya copy surat dari Kementerian dan Gubernur serta Bupati untuk dibagikan ke seluruh perusahan wajib untuk dibayar," beber Syaiful.

Syaiful bakal memanggil pihak perusahaan 35 nanti pada hari Kamis (20/6) mendatang, dengan catatan pihaknya meminta kepada korlap untuk memberikan beberapa tuntutan sebagai bahan diskusinya dengan bagian tehnik yakni Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Safarudin, SE.

"Hari Kamis kita panggil dan beberapa perwakilan dari massa aksi kita melakukan dialog tapi saya minta berikan kami beberapa tuntutan itu sebagai bahan diskusi kami," pintanya. [RIS]