Akademisi Lingkungan: Eksploitasi Logam di Bima tak Masalah, Asalkan... -->

Iklan Semua Halaman

.

Akademisi Lingkungan: Eksploitasi Logam di Bima tak Masalah, Asalkan...

Monday, July 22, 2019
Akademisi STKIP Taman Siswa Bima yang juga Peneliti Lingkungan, Zulharman M.Ling. Foto US Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Akademisi lingkungan yang juga peneliti lingkungan di NTB, Zulharman M.Ling menilai tidak ada masalah jika perusahan tambang termasuk skala kontrak karya melaksanakan eksploitasi logam (bijih) selama mengikuti peraturan dan konsisten dengan dokumen lingkungan yang disusun.

“Dari aspek lingkungan, Bima saya rasa cocok, yang menjadi soal, perusahaan tambang itu konsisten (tidak) dengan dokumen yang dibuat itu. Misalnya seperti di Lambu, daerah tambangnya cocok di Baku karena lokasinya jauh dari tempat tinggal masyarakat, tetapi dokumen AMDAL (Analisis Menengai Dampak Lingkungan, red) harus benar-benar dijalankan dengan baik,” tandasnya.

Menurutnya, kegiatan perusahaan tambang menjadi momok karena tidak melaksanakan dokumen lingkungan dengan baik. “Bagaimana mengelola lingkungan, bisa jadi ada oknum yang memiliki kepentingan terselubung. Kan itu diselesaikan di belakang meja.  Bisa jadi ada hal seperti itu,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu (13/7/2019).

Dosen STKIP Taman Siswa Bima ini juga menilai problem pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang atau bahan galian strategis A maupun galian B karena pengelolaannya oleh pemerintah daerah belum terbuka.

“Sebenarnya kalau Pemda itu mengikuti aturan yang berlaku, setiap ada perusahaan pertambangan yang akan mengajukan izin, itu ada tahapannya, mereka itu harus eksplorasi untuk melengkapi dokumen lingkungan, tahap-tahap eksplorasi itu dalam penyusunan AMDAL itu, kalau yang galian C nggak AMDAL tapi UPL/ UKL. Dia itu harus terbuka dalam eksplorasi itu, harus melibatkan banyak pihak,” tandas Zulharman.

Menurutnya, banyak aspek yang mesti menjadi pertimbangan ketika pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menerbitkan izin. “Tetapi sekarang ini ketika ada perusahaan yang membuka tambang seperti tidak kedengaran. Tiba-tiba prosesnya itu sudah terlewati dan mereka mendapatkan izin. Itu ke depan Pemda harus terbuka terutama pada aspek eksplorasi. Kalau tambangnya besar misalnya, eksplorasi itu melihat kondisinya dulu, setelah itu dibuatkan dokumen AMDAL sesuai kondisi, dan itu melibatkan seluruh elemen,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh Berita11.com terdapat tujuh perusahaan tambang skala besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bima termasuk PT Sumbawa Timur Mining. Bidang usaha pertambangan emas, mineral dan pengikut lainnya. Lokasi proyek perusahaan tersebut berada di Desa Lere Kecamatan Parado dengan realisasi investasi tahun 2017 sebesar 87.971.167,00 dollar. Nomor dan tanggal perijinan meliputi izin PM (pendaftaaran penanaman modal), IP PM, izin RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing), dan izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor: 925/A.1/1997, tanggal 10 November 1997, Nomor :B.53/Pres/1/1998, tanggal 19 Januari 1998, KEP. 15663/PPTK/PTA/2016, tanggal 16 Juni 2016 dan Nomor :500/667/IMB-KPPT/2015, tanggal 18 Agustus 2015.



Kepala Sub-Bagian Analisis dan Informasi Bagian Sumber Daya Alama (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Firdaus ST, menyebut setiap tahun Pemkab Bima menerima laporan perkembangan kegiatan dan PAD/dana bagi hasil dari perusahaan tambang PT STM tersebut.

Selain  perusahaan tambang tersebut terdapat tujuh izin usaha pertambangan (IUP) logam yang wilayah operasinya di Kabupaten Bima yaitu PT Indomining Karya Buana dengan tiga nomor SK dan luas lahan yang dikelola berbeda. SK: 188.45/349/004/2010 dengan status: tahapan operasi produksi mangan, luas: 2.701,25 hektar dan batas  akhir izin 30 April 2020. 

Selain itu, PT Indomining Karya Buana No. SK: 188.45/350/004/2010, status tahapan operasi produksi mangan, luas: 1.012,90 hektar dan batas akhir izin 30 April 2020. Nomor SK 88.45/352/004/2010, status tahapan operasi produksi mangan, luas: 832,70 hektar, batas akhir izin30 April 2020, Nomor SK: 188.45/353/004/2010,  status tahapan operasi produksi mangan, luas1.350,50 hektar batas akhir izin 30 April 2020.

Adapun perusahaan lain yang beroperasi dan mengantungi izin di wilayah Bima yaitu PT Bima Feroindo, Nomor  SK 188.45/659A/004/2014, status tahapan operasi produksi bijih besi, luas 14.430,00 hektar, batas akhir izin 24 September 2034. Selain itu, PT Jagad Mahesa Karya, Nomor  SK: 184.45/191/01.16/2012, status: tahapan operasi produksi bijih besi, dengan luas  3.772,00 hektar, batas akhir izin 18 Maret 2022.

Pemerintah juga mengeluarkan delapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan selain perusahaan tersebut untuk kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Bima.

Sebagaimana diketahui potensi SDA mineral di wilayah Lambu dan Parado Kabupaten Bima telah dilakukan penyelidikan sejak puluhan tahun lalu oleh PT Antam (Aneka Tambang). Hal itu dilihat dari jejak kegiatan survei yang dilakukan.

Adapun perusahaan PT STM masih dalam tahap eksplorasi yang meliputi  survey tinjau (reconnaissence), prospeksi (prospecting), eksplorasi umum (general exploration), dan eksplorasi rinci (detailed exploration).  Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum untuk mengetahui kadar, letak, bentuk dan cadangan mineral sehingga diketahui kelayakan untuk ditambang atau tidak. Sementara itu, di wilayah terdekat dengan Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kecamatan Parado yakni di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Kegiatan PT STM/ Vale Eksplorasi dalam tahap studi kelayakan (feasibility study). Sesuai planning perusahaan tersebut, kegiatan eksploitasi untuk tambang mineral sulfidah yang direncanakan menggunakan sistem underground mining tersebut paling cepat dilakukan perusahaan tersebut pada tahun 2023.

Seperti diketahui aktivitas tambang bijih atau mineral sulfidah umumnya menghasilkan air asam tambang (AAT) yang bisa berdampak terhadap lingkungan. Akan tetapi jika dikelola secara tepat melalui teknologi pertambangan, maka dampak tersebut dapat diminimalisasi. [RD]