Diduga Hina Suku Donggo, Lamdo Laporkan Akun Facebook “Hilmi Kecik” ke Polres Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Hina Suku Donggo, Lamdo Laporkan Akun Facebook “Hilmi Kecik” ke Polres Dompu

Rabu, 31 Juli 2019
Ketua Lamdo Kabupaten Dompu Drs Nasrullah M. Saleh, M.Pd dan Wakil Ketua Drs. Masran Yasin saat memberikan laporan di Polres Dompu, Selasa (30/7/2019) siang. foto ist

Dompu, Berita11.com - Lembaga Adat Masyarakat Donggo (Lamdo) Kabupaten Dompu melaporkan akun facebook "Hilmin Kecik" ke Polres Dompu, Selasa (30/7/2019). Akun tersebut diduga telah menghina suku Donggo dengan kata-kata yang menyakitkan yaitu "Suku Donggo Anjir"

Laporan tersebut disampaikan Ketua Lamdo Dompu Drs. Nasrullah M. Saleh, M.Pd sekira pukul 14.30 Wita, ditemani Sekretaris Kahar Muzakar, Wakil Ketua Drs. Masran Yasin, Mustamin, SE, dan sejumlah pengurus lain dan perwakilan pemuda dari beberapa desa.

Sebelum langkah hukum itu diambil, terlebih dulu sejumlah pengurus Lamdo menggelar rapat di rumah Ketua sekaligus Sekretariat Lamdo.

Rapat dipimpin Ketua Lamdo Drs. Nasrullah M. Saleh, M.Pd. dihadiri dan diikuti Sekretaris Kahar Muzakar, Wakil Ketua Drs. Masran Yasin, Mustamin, SE dan Jamal Kasim, SH, Ketua Bidang Hukum Suharto Baco, SH, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Teknologi (Humas dan IT) Sarwon Al Khan, S.Sos, Tokoh Agama Ustadz Abdul Haris, unsur pemuda Jonifrianto, Rikiman, S.Pd dan M. Nur, S.Pd.

Rapat mendadak tersebut, menyikapi situasi dan kondisi memanas di kalangan etnis Donggo Dompu dan Bima beberapa hari terakhir. Sikon itu terkait adanya ujaran yang dianggap melecehkan dan menghina suku Donggo oleh akun facebook Hilmin Kecik.
Akun facebook Milik Hilmin Kecik saan komentar penghinaan suku dongga. foto ist

Setelah mendengarkan berbagai pandangan, pendapat, usul dan saran dari peserta rapat, akhirnya diputuskan masalah tersebut dilaporkan secara hukum ke Polres Dompu.

Ketua Lamdo Dompu Drs. Nasrullah M. Saleh, M.Pd pada wartawan mengatakan, alasan melaporkan akun tersebut karena telah melakukan penghinaan terhadap etnis Donggo dengan cara memberikan komentar di kolom akun facebooknya.

“Komentar tersebut telah menimbulkan reaksi yang luar biasa dari kalangan etnis Donggo, baik di dunia nyata maupun dunia maya atau medsos. Bahkan, pada Senin (29/7/2019) malam perwakilan pemuda Donggo dari sejumlah desa di Dompu berkumpul dan hampir mengambil langkah (tindakan) sendiri,” terang Ketua Lamdo.

Karena itu, ia menambahkan, untuk meredam reaksi serta gejolak yang lebih luas, dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus dilaporkan dan diproses secara hukum. Ia kembali mengaskan, Agar ada kepastian hukum, maka penyelesaian kasus tersebut secara hukum adalah harga mati.

“Hingga saat ini sudah beberapa kali terjadi kasus penghinaan terhadap Suku Donggo, selalu berakhir dengan pemberian maaf dan penyelesaian secara kekeluargaan. Tetapi kasus yang sama terus terulang. Karena itu, dengan melaporkan kasus ini secara hukum, supaya ada efek jera dan tidak terjadi lagi kasus serupa pada masa mendatang, baik oleh oknum yang sama maupun oknum-oknum lainnya,” tegasnya.
Akun facebook yang digunakan terduga pelaku penghina suku donggo. foto ist

Pelaporan tersebut diperkuat Humas Lamdo Dompu Sarwon Al Khan. Kepada awak media ia menjelaskan, berdasarkan keputusan rapat pengurus Lamdo, pasca dilaporkan ke Polres Dompu maka diharapkan kepada semua lapisan masyarakat (komunitas) Donggo Dompu agar menghormati proses hukum yang berjalan. Percayakan penanganan dan penuntasan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.
 
"Berikan kesempatan dan biarkan polisi bekerja sesuai Tupoksi, mekanisme dan aturan yang berlaku. Tugas kita mengawal dan memastikan bahwa proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian berjalan sesuai koridor sesungguhnya," ujar Sarwon

Ditegaskannya, pasca dilaporkan secara hukum kasus tersebut, diharapkan semua elemen di komunitas Donggo Dompu agar tidak ada lagi upaya-upaya, tindakan, sikap, perbuatan dan pernyataan di luar keputusan Lamdo.

“Jika hal tersebut terjadi atau dilakukan di luar koordinasi dan pengetahuan Lamdo. Bila terjadi, maka itu dilakukan oknum atau kelompok yang mungkin merasa memiliki hak sebagai warga negara, namun bukan menjadi tanggung jawab Lamdo,” tandasnya. [RIS]