Disnaker Kota Bima Gelar Sosialisasi dan Kepatuhan Program BPJS Tahun 2019

Iklan Semua Halaman

.

Disnaker Kota Bima Gelar Sosialisasi dan Kepatuhan Program BPJS Tahun 2019

Rabu, 10 Juli 2019
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Drs Jufri M.Si dan Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Cabang Bima Menyampaikan Materi kepada Peserta Sosialisasi dan Kepatuhan Program BPJS Tahun Anggaran 2019 di Hotel Lila Graha Kota Bima, Rabu (10/7/2019). Foto MR Berita11.com.

Kota Bima, Berita11.com— Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima menggelar sosialisasi dan kepatuhan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2019 untuk pekerja dan badan usaha di Kota Bima. Sosialisasi yang menggandeng BPJS Kesehatan Cabang Bima dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima ini dilaksanakan di aula Hotel Lila Graha, Rabu (10/7/2019).

Selain Kepala Disnaker Kota Bima Drs Jufri M.Si, Kepala BJS Cabang Bima, Hendro Kusumo dan Kepala BPJS Cabang Bima, sosialisasi juga dihadiri Asisten Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Bima, Drs M Farid M.Si. Peserta sosialisasi sebanyak 80 orang yang merupakan pimpinan perusahaan, tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi mikro lainnya yang ada di wilayah Kota Bima.

Jufri  menjelaskan,  Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program nasional yang bertutuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui program tersebut.

Dikatakannya, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya persiapan karena menderita .sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan memasuki usia lanjut atau pensiun.

Selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa Program Jaminam Sesial, undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.

Kegiatan sosialisasi dan kepatuhan BPJS Tahun 2019 merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Perda Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang APBD Kota Bima Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Bima Tahun 2019.

Keberadaan BPJS memiliki maksud dan tujuan yaitu sebagai Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial, yang salah satu bentuk perlindungan sosial menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Suasana Pemaparan oleh Pemateri Sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima. Foto US Berita11.com.
BPJS menganut prinsip kegotongroyongan yang diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dan bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Peserta yang beresilko rendah membantu beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit melalui prinsip kegotongroyongan serta yang menumbuhkan keadilan sosial sagi seluruh rakyat Indonesia.

Jufri menjelaskan, tujuan kegiatan yaitu menyebarluaskan informasi Ketenagakerjaan baik mengenai peraturan perundang-undangan tentang BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Selain itu, memberikan perlindungan asuransi kepada tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja.

Selain itu, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Dinas Tenaga Kerja dengan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja (PJTKI), meningkatkan kesadaran dan menyatukan pemahaman dalam rangka menciptakan morma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan kesadaran bersama antar pemerintah, lembaga penyalur tenaga kerja dan tenaga kerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejumlah materi umum yang disosialisasikan kepada peserta yaitu  Undang-Undang (UU) Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 03 Tahun 1992 tentang Jamsostek, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

“Banyak-banyak terimakasih, terutama kepada Wali Kota Bima dan Kepala BPJS Ketenakerjaan dan Bpjs Kesehatan yang sudah menyempatkan diri untuk mengahdiri acara kami serta ketersediaannya untuk menjadi narasumber dalam acara sosialisasi ini,” ucap Jufri.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Bima, Anjas Mega SH menyampaikan agar seluruh badan usaha sebagai pemberi kerja menaati seluruh aspek hukum tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan sejumlah regulasi.

Pada dasarnya Kejari Bima akan meninkdaklanjuti terhadap laporan pelanggaran termasuk terkait ketenagakerjaan. [MR/US]