Dr Ridwan: Bima Ramah Bagus dari Aspek Konsep, Dangkal di Impelementasi

Iklan Semua Halaman

.

Dr Ridwan: Bima Ramah Bagus dari Aspek Konsep, Dangkal di Impelementasi

Senin, 29 Juli 2019
Akademisi STIH Muhammadiyah Bima, Dr Ridwan. Foto Bimakini.com.


Bima, Berita11.com— Setelah empat tahun Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer M.Pd memimpin apa saja visi-misi dan pembangunan fundamental maupun ekspektasi publik yang sudah terwujud? Pertanyaan tersebut mengemuka di ruang sosial media dan grup diskusi masyarakat.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Dr Ridwan menilai visi-misi Bima Religius Aman, Makmur dan Handal (Andal)/ Bima RAMAH bagus dari aspek konseptual dan relevan dengan kondisi Bima saat ini, akan tetapi visi-misi tersebut dangkal dalam implementasi terutama empat tahun terakhir.

“Persoalan keamanan dan religius merupakan realitas mendasar sosial budaya masyarakat. Dari sisi keamanan adalah kebutuhan mendasar, kita masih sangat konservatif level peradabannya. Karena kita tidak bisa keluar dari kebutuhan mendasar, sehingga dikatakan konseptual di dalamnya ada visi andal, kalau andal mestinya ada inovasi, role model (contoh). Visi Bima RAMAH bagus di konsep dan dangkal di implementasi,” katanya di Kota Bima, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, visi misi Bima RAMAH lemah dari aspek implementasi, salah satunya ditinjau dari postur APBD. Keberpihakan APBD memproteksi desain masyarakat yang aman tidak ada. Hal itu setidaknya dilihat dengan tidak adanya konsep dan ketersediaan anggaran untuk resolusi konflik. Upaya yang dilakukan menangani masalah keamanan sifatnya masih personal dan pendekatan represif, tidak memiliki konsep (by design).

“Juga dari aspek religius tidak dijumpai dari aspek anggaran maupun program APBD. Makanya saya setuju dengan pandangan Pak Ibnu adanya monoteisme. Hal lain bisa kita katakan dangkal dalam implementasi, tidak dijumpai role mode yang didesain, yang mestinya bisa dicontohii daerah lain. Apakah masyarakat yang inovatif di bidang pertanian, atau masyarakat yang aman,” katanya.

Ridwan menegaskan, tugas pemerintah daerah yang mesti mendesain konsep pembangunan agar terarah. Karena Pemda memiliki kemampuan mengkonsolidasi masyarakat melalui perangkat birokrasinya. Selain itu, pemerintah juga memiliki jejaring atau power power politik dengan Parpol.

“Akar rumput, ini juga bukan semata eksekutif, problem Bima RAMAH juga karena fungsi eksekutif yang tiarap mengikuti gaya politik transaksional. Legislatif ketika mendapatkan sesuatu diam dan ketika tidak mendapatkan sesuatu lancang,” katanya.

Dikatakannya, ekspektasi utama masyarakat menginginkan pemerintah memiliki konsep dan target yang mestinya dapat diwujudkan. Hal yang tampak dari Bupati Bima saat ini adalah asal akomodatif. Oleh karena itu, perlu ada “pembisik”  yang dapat memberikan input yang tepat kepada kepala daerah.  

“Kita kehilangan orientasi. Apalagi bicara inovasi. Bima adalah daerah yang kaya, bila dibandingkan daerah lain sumbernya retribusi saja. Kita ingin sekali berperan, tidak ridho kita melegitimasi kepemimpinan dan kekuasaan yang tanpa arah, yang tidak punya visi,” ujar Dr Ridwan.

Bupati harus Tanamkan Kekuasaan sebagai Jalan Menuju Kemuliaan

Dr Ridwan juga menilai problem kepemimpinan yang lemah juga berawal dari proses demokrasi. Saat menentukan pilihan, masyarakat atau publik yang masih didominasi pemilih tradisional tidak memilih berdasarkan kekuatan visi misi atau karena dasar kekuatan kepemimpinan (strong leadership), namun masih dipengaruhi uang dan pertimbangan emosional.

Menurutnya, irisan dari wajah politik nasional, liberalisme politik mendorong pragmatisme politik, melahirkan kapitalisasi dalam segala hal. Misalnya, menjadi tokoh agama dilihat dari kacamata politik dan menjadi tokoh masyarakat juga ditinjau dari kacamata politik. Hal tersebut merusak tatanan sosial dan juga mendorong masyarakat yang individual.

“Inti dari masalah kita adalah pragmatisme, liberalisme, politik kapitaslisme. Melihat sesuatu dari nilai ekonomis, dijadikan sokongan. Mestinya direkatkan kembali hubungan dan nilai-nilai. Hal ini cenderung memunculkan pemerintahan oligarki, karena tidak egalitarian (memandang rakyat secara sejajar),” katanya.

Baca Juga:

Dikatakannya, demokrasi struktural memang ditandai adanya demokrasi, akan tetapi substansi dari proses seleksi pemimpin itu belum berjalan. Mestinya memilih pemimpin bukan karena pertimbangan pemikirn primordial maupun karena kekuatan modal (money politics), namun mengutamakan kualitas pemimpin.

“Persentase pemberian uang sebagai motivasi tidak semua diungkap secara hukum, tapi bisa oleh akal sehat. Secara yuridis, ini juga salah pemburu kekuasaan, keliru melihat esensi hidup dan esensi kekuasaan. Kekuasaan itu mulia, kalau meraihnya dengan cara-cara kecurangan, kalau suap menyuap dan menyogok, dari perspektif theologis itukan sedang menzolimi diri sendiri,” ujar Dr Ridwan.

Kelompok kelompok waras harus muncul membangunkan penguasa agar menjalankan visi bagus itu secara konseptual dan implementatif. “Penguasa harus diingatkan tentang itu. Yang merasakan kalau kekuasaan tanpa (implementasi) konsep, imbasnya generasi selanjutnya. Jangan sampai generasi selanjutnya menanggung beban mereka yang tidak mengelola amanah dan kekuasaan dengan baik,” katanya.

Dr Ridwan juga mengatakan, salah satu problem dari implementasi visi misi Bima RAMAH yaitu sulit dijumpai program-program yang secara parsial. Dari aspek indeks pembangunan manusia (human development index) masih terbilang bagus, akan tetapi masih banyak kesenjangan yang harus diatasi.

“Ini kesalahan juga di legislatif yang mengesahkan anggaran. Saya mengimbau kepada bupati agar kekuasaan sebagai jalan kemuliaan. Karena sebagai jalan kemuliaan, maka gunakan kesempatan yang singkat untuk membuahkan tinta emas, mendorong kesejahteraan masyarakat. Keluhuran keluhuran Bima harus diutamakan,” katanya.

“Saya tidak yakin, tapi kita berdoa saja, wakil-wakil rakyat yang terpilih, harus perbaiki frame berpikir. Kesalahan cara memaknai kekuasaan. Kalau kita memaknai kekuasaan jalan menuju kemuliaan itu bagus.  Memang untuk membenahinya bisa dari aspek struktural dan kultural. Tugas kita mengingatkan, bukan karena kita benci, tapi kecintaan kita terhadap pemimpin, kencintaan kita terhadap daerah ini,” lanjutnya.

Berkaitan pelibatan kalangan cendikiawan untuk mewujudkan arah pembangunan yang lebih baik, Dr Ridwan melihat Bupati Bima belum memiliki konsep dan komitmen untuk hal tersebut.

“Kalau dia mau tinggal bersurat ke kampus. Setiap perguruan tinggi membawa konsep. Apalagi program beasiswa masih jauh. Ini rata-rata putra putri Bima ini ribuan yang kuliah terutama di daerah rata-rata ekonomi di bawah. Seolah olah kita hidup tanpa pemimpin. Orangtua hanya bayar pajak saja hidupnya,  anaknya tidak diperhatikan (pemerintah). Selama ini mereka (birokrasi) berlindung di balik tidak ditemukannya nomenklatur,” sorotnya.

Sebelumnya, Kasubag Informasi dan Pemberitaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Zainuddin SS menyebut, implementasi Bima RAMAH tetap memiliki progres. Bupati dan Wakil Bupati Bima konsisten mewujudkan visi misi tersebut hingga menjelang akhir periode pertama kepemimpinannya. [RD]