Dua Pejabat Eselon II Ditetapkan Tersangka Kasus Gaji Oknum ASN, ini Reaksi Pemkot Bima

Iklan Semua Halaman

.

Dua Pejabat Eselon II Ditetapkan Tersangka Kasus Gaji Oknum ASN, ini Reaksi Pemkot Bima

Rabu, 10 Juli 2019
Ilustrasi.


Kota Bima, Berita11.com  Dua mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima SR dan AY ditetapkan polisi sebagai tersangka berkaitan kasus pembayaran gaji mantan Kabid di Dinas Dikpora Kota Bima berinisial SE yang telah ditahan berkaitan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/ money laundering).

Salah satu tersangka tersebut diperiksa Unit Tipikor Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota, selama 10 jam, Selasa (9/7/2019). SR yang kini menjabat Kepala Dinas Statistik Kota Bima memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Bima Kota didampingi kuasa hukumnya Sukirman Azis SH MH.

SR diperiksa dari pagi pukul 09.30 Wita hingga malam hari pukul 19.17 Wita. Hal tersebut dibenarkan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bima Kota, IPTU Hilmi Manossho Prayugo.

Pemeriksaan SR oleh penyidik Tipikor berkaitan kapasitas dan tanggungjawabnya ketika menjabat Kepala Dinas Dikpora Kota Bima. Ketika itu gaji SE tetap dibayarkan oleh dinas tersebut meskipun mantan Kabid itu telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal sesuai ketentuan, SE mestinya diajukan pemberhentian tidak dengan hormat atau gajinya dihentikan sementara.

Hilmi menjelaskan, atas masalah tersebut penyidik menganggap atas kelalaian SR sehingga menimbulkan kerugian negara. “Kelalain beliau (SR) karena bertentangan dengan aturan, sehingga pembayaran gaji terus dilakukan yang mengakibatkan kerugian negara," sebutnya.

Aparat kepolisian mengagendakan pemeriksaan tersangka lainnya AY berkaitan kasus yang sama tersebut pada hari ini.

Adapun Penasihat Hukum SR, Sukirman Aziz SH MH mengungkapkan kliennya hanya diperiksa nyaris 10 jam. Selama pemeriksaan oleh penyidik Unit Tipikor Polres Bima Kota, kliennya dicecar 43 pertanyaan terutama tentang tugas dan tanggungjawab selama menjabat Kepala Dinas Dikpora Kota Bima.

 “Termasuk terkait sejak kapan SE (inisial) ditahan. Sejak kapan diketahui dan tindakan apa yang dilakukan serta pertanyaan-pertanyaan lainnya,” ujarnya Sukirman.

Sukirman menjelaskan, kliennya menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Kota Bima hingga tahun 2014. Setelah itu, kemudian dimutasi menjadi Asisten Setda Kota Bima. Sementara SE mulai ditahan pada Oktober 2015 lalu, sehingga dari awal SR tidak mengetahui jika mantan Kabid di Dinas Dikpora Kota Bima itu ditahan. Karena sepengatahuan kliennya, SE menjalani pengobatan.

Sukirman menilai, permasalahan pembayaran gaji disebabkan perbedaan penafsiran peraturan belaka.  Ada perbedaan pemahaman tentang sejak kapan gaji seseorang yang telah dipidana harus dihentikan. Umumnya, pihak Pemkot Bima menafsirkan peraturan penghentian gaji terhitung sejak putusan inkrah tahun 2015, namun menurut keterangan ahli harus dihentikan sejak wanit itu ditahan. 

“Munculnya masalah karena kesalahpahaman tentang aturan ini," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bima yang juga penasehat hukum ini.  

Sukirman juga mengungkapkan selama ini Pemkot Bima atau Dinas Dikpora Kota Bima tidak pernah mendapatkan pemberitahuan adanya penahanan SE. Ketika dilakukan pemanggilan terhadap SE,  Dinas Dikpora Kota Bima mendapatkan keterangan jika yang bersangkutan sedang berobat.  “Sehinga tidak dihentikan,  karena dikatakan berobat," tandasnya.

Reaksi Pemkot Bima

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan SH berpendapat tak pantas dua mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima yang masih menduduki jabatan eselon II itu ditetapkan tersangka.

Sebagai pimpinan daerah, dirinya merasa bertanggungjawab terhadap masalah hukum yang menjerat kedua pejabat itu dan Pemkot Bima tidak  melepas tanggungjawab terhadap kedua ASN itu sebagai masalah pribadi.

“Karena kita kolektif dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebagai bentuk tanggungjawab, Pemerintah Kota Bima, sudah melaksanakan rakor dengan Asisten dan Staf Ahli untuk menyikapi status tersangka tersebut,” katanya. 

selain itu, mantan Ketua DPRD Kota Bima ini juga mengisyaratkan, Pemkot Bima akan memberikan pendampingan hukum terhadap dua pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu.

“Pemkot Bima akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Kami juga akan memberikan pendampingan hukum kepada kedua ASN tersebut," katanya di kantor Pemkot Bima, Rabu (10/7/2019).

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama Pemkot Bima, selain ancaman pemecatan tidak terhormat terhadap dua ASN itu, yaitu sanksi moral yang dapat menjadi konsekuensi bagi keduanya. [RD]