Kapan 15 Koleksi ASN Bermasalah Kabupaten Bima Dieksekusi?

Iklan Semua Halaman

.

Kapan 15 Koleksi ASN Bermasalah Kabupaten Bima Dieksekusi?

Rabu, 10 Juli 2019
Ilustrasi.


Kota Bima, Berita11.com— Dua pejabat eselon II di Kota Bima ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pembayaran gaji mantan Kabid di Dinas Dikpora Kota Bima, SE yang telah ditahan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/ money laundering).

Penindakan dan respon terhadap kasus pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Surat Edaran Mendagri Nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut untuk ASN di wilayah Kota Bima terbilang cepat.

SKB juga cepat ditindaklanjuti Pemkot Bima. Namun sebaliknya di daerah tetangga, Kabupaten Bima masih mengoleksi 15 ASN yang terlibat kasus korupsi dari total 20 orang. Dari 20 orang tersebut baru lima di antaranya telah dihentikan gajinya.

Permasalahan tersebut menjadi pertanyaan publik dan sorotan sejumlah pihak termasuk kalangan pemerhati korupsi di Kabupaten Bima. Aktivis Kabupaten Bima, Solihin mendesak Pemkab Bima segera mengeksekusi seluruh ASN yang terlibat kasus korupsi, termasuk di antaranya pejabat eselon II dan eselon III yang masih menduduki jabatan sebagai kepala dinas dan sekretaris dinas.

“Kasus di Kota Bima karena tidak menghentikan pembayaran gaji ASN yang telah ditahan karena kasus TPPU langsung ditetapkan tersangka. Eksekusinya lebih cepat. Tapi di Kabupaten Bima sebaliknya. Seharusnya 20 orang yang tersangkut kasus Tipikor dihentikan gajinya dan dihentikan statusnya sebagai ASN. Ini di Kabupaten Bima dari 20 orang, baru lima orang dihentikan gajinya,” sorot pria yang akrab disapa Igen Prakoso ini, Rabu (10/7/2019).

Igen menilai, masih adanya 15 orang ASN lingkup Pemkab Bima yang terbelit kasus korupsi yang belum dieksekusi  menunjukan seberapa kuat komitmen kepala daerah yang memimpin dalam memberantas segala bentuk korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN.

“Undang-Undang ASN dan tentang Tipikor serta Surat Edaran menegaskan bahwa sejak ditetapkan tersangka diberhentikan gajinya. Salah satu contohnya di Kabupaten Bima LK dan AS, tidak diberhentikan gajinya. Bahkan tetap diberikan jabatan. Tindaklanjut dari 20 orang dihentikan gajinya lima orang  setelah  terus didesak. Padahal setelah adanya SKB harus langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Igen, SE Mendagri tentang pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi sebagai bentuk tindaklanjut SKB dengan KPK dan Men PAN RB, juga berlaku mundur. Artinya ASN yang terlibat kasus yang sama sebelum terbitnya regulasi itu juga dapat dieksekusi seperti yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah lain di Indonesia. 

“Salah satu contohnya daerah di Kalimantan yang menghentikan gaji ASN dan memecat yang pernah terlibat kasus korupsi,” katanya. [US]