Eksistensi Pertambangan di Dompu Luput dari Pembahasan Pemda

Iklan Semua Halaman

.

Eksistensi Pertambangan di Dompu Luput dari Pembahasan Pemda

Selasa, 02 Juli 2019
Lewyer Amirullah, SH yang juga Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Lembaga APPRA Kabupaten Dompu. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Keberadaan atau eksistensi perusahaan pertambangan di Kabupaten Dompu sepuluh tahun terakhir ini, luput dari pembahasan Pemerintah Daerah (Pemda), hal ini dibuktikan dengan laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih beroreantasi pada pendapatan di sektor jagung.

Padahal, secara tidak langsung, jagung tidak memberikan manfaat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melainkan kesejahteraan langsung yang diperoleh petani dari hasil penjualan jagung itu sendiri.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Amirullah, SH pada Berita11.com, Senin (1/7/2019) malam.

Menurut pria yang cukup dikenal dengan profesinya sebagai Lewyer ini, sama halnya dengan perusahaan Sentosa Mantap Sejahtera (SMS) yang berdalilkan perusahaan perkebunan tebu dan produksi gula pasir yang sampai hari ini jumlah barang yang diproduksi belum tercatat dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Pemda.

Lalu, apa saja jenis pendapatan daerah dari sektor pertambangan? 

"Pasal 128 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, ayat (1) mengatakan, Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah," jelas dia.

"Ayat (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: A. pajak daerah, B. retribusi daerah dan C. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Ia menjelaskan, Pendapatan yang dimaksud, tidak termasuk dalam biaya tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, melainkan sudah ditetapkan dalam peraturan lainnya.

"Pasca dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang Kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan batuan di daerah, telah diambil oleh pemerintah propinsi, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah atau Bupati. Meski demikian, Izin Usaha Pertambangan tanpa rekomendasi kepala daerah dalam hal ini Bupati adalah ilegal," urainya.

Sebelum itu, lanjut pria yang sedikit tegas dalam hal dunia hukum serta keadilan ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah menetapkan bahwa kewenangan IUP terletak pada masing-masing Daerah Provinsi Kabupaten atau Kota.

"IUP yang telah diterbitkan Pemda, sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda khususnya, Pasal 402 ditegaskan, izin yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin," ungkapnya.

Jadi, apabila izin tersebut baru berjalan beberapa tahun dan ketika ditetapkannya undang-undang ini, tambahnya, masih memiliki sisa waktu beberapa tahun lagi. Maka, secara otomatis masih tetap berpegang pada aturan lama sampai menunggu izin tersebut habis.

"Jika diperpanjang maka sudah harus merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni kewenangan daerah provinsi dalam hal ini Gubernur," terang dia. [RIS]