Isyarat Politik PRD untuk Pilkada Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

.

Isyarat Politik PRD untuk Pilkada Kabupaten Bima

Rabu, 31 Juli 2019
Ketua Partai Rakyat Demokratik Kabupaten Bima Arif Kurniwan S.Sos (Baju Putih). Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Bima dengan basis masa dan jumlah kader yang mencapai ribuan di Bima akan mengintervensi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima pada tahun 2020 mendatang.

Hal tersebut diisyaratkan Ketua PRD Kabupaten Bima, Arif Kurniawan S.Sos. hal utama yang diperjuangkan PRD adalah mencegah munculnya figur calon kepala daerah yang menganut paham kepemimpinan liberalisme.

Selain itu, PRD akan mengintervensi pemilih melalui kegiatan pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat. masyarakat harus menagih komitmen bakal calon untuk mereka.

“Jelas kita akan mengintervensi lewat konsep kita, agar menghindari gaya kepimpinan yang liberalisme. Kita akan terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bentuk intervensi kita tidak berarti berkoalisi atau membangun blok kekuatan politik atau gerbong dengan para kandidat,” katanya saat dihubungi melalui sambungan Ponsel, Senin (29/7/2019).

Menurut Arif, masyarakat harus memilih calon pemimpin yang dapat mengimplementasikan cita-cita sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

“PRD akan membuat hitam di atas putih kepada calon. Itu pasti, kita akan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar bisa memiliki legitimasi secara yuridis. Artinya komitmen politik itu harus bertanggung jawab. Membangun komitmen politik itu penting, kita akan membuat pakta integritas atau momerandum yang dijalankan secara konsisten oleh calon,” ujarnya.

Menurutnya, masalah pembangunan di wilayah Kabupaten Bima seperti adanya kesenjangan di tengah masyarakat muncul karena pemimpin di daerah tidak menjalankan ideologi Pancasila maupun payung hukum negara yakni UUD 1945.

“Masyarakat memilih pemimpin yang selaras dan sejalan dengan amanat UUD 45 dan Pancasila, tidak hanya terorinya saja tetapi dijiwai dan diimplementasikan.Kita melihat kesenjangan itu karena pemimpin kita tidak secara konsisten menjalankan ideologi Pancasila maupun payung hukum negara ktia UUD,” pungkasnya. [US]