Kejari Dompu Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Rumput Laut

Iklan Semua Halaman

.

Kejari Dompu Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Rumput Laut

Sabtu, 06 Juli 2019
Gambar ilustrasi rumput laut yang terdampar di pinggir pantai. 

Dompu, Berita11.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan rumput laut pada tahun anggaran 2016 lalu.

Hal itu telah dilaporkan secara resmi oleh APPRA dengan nomor terigistrasi 10/L-APPRA/Dpu/V2018 dengan perihal dugaan tindak pidana korupsi Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tertanggal 31 Mei 2018. Namun, hingga saat ini, satupun para pihak yang terlapor belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan.

Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) APPRA, Amirullah, SH mengatakan, kasus yang merugikan negara sebesar Rp 838.705.300 Juta ini menjadi saksi bisu bukti kegagalan Pemerintah Daerah dalam menciptakan pejabat yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme sepuluh tahun terakhir ini.

"Sebagai insan yang memiliki jiwa kecintaan terhadap daerah, perbuatan melawan hukum dengan cara merekayasa administrasi dalam memberikan laporan palsu, berdalilkan kesuksesan program rumput laut di Kabupaten Dompu, tak semestinya dilakukan oleh dinas selaku instansi yang berwenang dalam hal ini," ujarnya, Jumat (5/7/2019) sore.

Ia menyebutkan, padahal instansi yang terkait telah mengetahui jauh sebelum itu bahwa rumput laut tidak bisa berkembang di perairan laut Kabupaten Dompu, dan acuan itu tidak dijadikan pedoman oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) untuk merubah dari rumput laut ke program yang lainnya.

"Akibatnya selama kurun waktu tiga tahun, terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 kegiatan pembibitan dan penanaman rumput laut di Kabupaten Dompu gagal total," imbuhnya.

Dikatakan pria yang berprofesi sebagai Lewyer ini, kegagalan itu bukan terjadi tanpa sebab, namun pihak Diskanlut terus memaksakan program rumput laut untuk terus ditanam oleh petani walau sulit diterima oleh akal sehat para petani rumput laut.

"Masalahnya adalah bibit rumput laut yang dibeli oleh dinas yang dipihak keduakan melalui Cv tidak produktif, dibelinya bibit mati, sehingga pada saat budidaya dan penanaman oleh para petani belum sehari sudah mati mengambang diatas air laut," tuturnya.

Menurut dia, para petani dipaksa untuk menerima kenyataan walau pahit terasa, yang penting serah terima barang yang dibelinya telah sampai pada tujuan.

Untuk menghindari laporan yang hanya berdasarkan opini tanpa data yang ril, lanjut dia, pihaknya hanya melaporkan pelanggaran di tahun 2016 saja, sedangkan di tahun 2014 dan 2015 pihaknya tidak dipersoalkan karena pihaknya belum memiliki bukti yang kuat.

"Kami hanya melaporkan pelanggaran ditahun 2016 saja, diantaranya, Cv Kharisma pemenang tender pengadaan kebun bibit rumput laut cottoni (cultur jaringan) dan Cv. Jaya Mandiri pemenang tender pengadaan paket budidaya rumput laut dan Diskanlut, sedangkan tahun sebelumnya kami tidak persoalkan," bebernya.

Berikut lokasi sasaran bantuan masyarakat petani rumput laut diantaranya Desa Kwangko, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa dan Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. [RIS]