Laksanakan KKN Par Adminduk, KOMPAK Indonesia-Australia Undang STKIP Tamsis Lokakarya

Iklan Semua Halaman

.

Laksanakan KKN Par Adminduk, KOMPAK Indonesia-Australia Undang STKIP Tamsis Lokakarya

Selasa, 09 Juli 2019
Foto Bersama Peserta Lokakarya Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Partisisipatif Tematik Adminduk NTB. STKIP Taman Siswa Bima Menjadi satu-satu Wakil Perguruan Tinggi di Bima yang Mengikuti Lokakarya yang Digelar KOMPAK Indonesia-Australia dan Pemrov NTB Tersebut. 


Bima, Berita11.com— STKIP Taman Siswa Bima pada Juli hingga September 2019 mendatang akan menyelenggarakan KKN Tematik Adminduk (Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Bima. Kegiatan KKN Tematik Adminduk tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima.

Kerjasama tersebut didasari akan pentingnya penuntasan masyarakat yang belum memiliki identitas hukum meliputi KTP, kartu keluarga , Kartu Identitas Anak (KIA), akta kematian dan akta kelahiran, sehingga bagi warga yang belum memiliki sejumlah dokumen kependudukan tersebut dapat memiliki indentitas hukum karena sangat berguna dalam berbagai ranah kebijakan seperti bantuan sosial (Bansos), pendidikan, kesehatan, Pemilu dan keperlua lainnya.

Dalam rangka efektifnya kegiatan KKN Tematik Adminduk tersebut, Bappeda, DPMPD dan Dinas Dukcapil Provinsi NTB bekerjasama dengan KOMPAK menyelenggarakan kegiatan lokakarya penyusunan panduan pelaksanaan KKN Tematik Adminduk tingkat Provinsi NTB di Hotel Santika Mataram pada tanggal 2-3 Juli 2019.

Pada lokakarya tersebut, STKIP Taman Siswa diwakili Anisah, M.Pd dan Zulharman, M.Ling. Selain itu, hadir juga  instansi terkait seperti Bappeda,  Dinas Dukcapil sejumlah kabupaten dan kota di NTB dan beberapa kampus di Pulau Lombok dan Sumbawa. Perguruan tinggi di Bima diwakili STKIP Taman Siswa Bima. Acara tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda NTB yang mewakili Gubernur NTB.

Dalam sambutannya,  Kepala Bappeda NTB Ir Wedha Magma Ardy MT menjelaskan, kegiatan lokakarya panduan KKN Partisipasi Adminduk merupakan kegiatan yang sangat bagus karena permasalahan indentitas hukum seperti KTP, akta kelahiran, KK dan dokumen kependudukan lainnya. Masih ada penduduk di NTB yang belum memiliki sejumlah dokumen kartu tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya KKN Par Adminduk diharapkan perguruan tinggi melalui mahasiswa yang melaksanakan KKN dapat membantu menuntaskan permasalahan tersebut.

Dalam lokakarya tersebut, juga  dibahas tentang panduan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Monev) serta pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan KKN Par Adminduk nanti.  Sebelum KKN Par akan diadakan penandatanganan MoU KKN Par Adminduk antara STKIP Taman Siswa Bima dengan Dinas Dikcapil Kabupaten Bima yang intinya berisi bagaimana pelaksanaan KKN tersebut agar berlangsung dengan baik.

Ketua LPPM STKIP Taman Siswa Bima, Anisah, M.Pd menjelaskan, kegiatan KKN Par Adminduk akan dilaksanakan di dua kecamatan sebagai pilot project yaitu di Kecamatan Woha yang meliputi Desa Tenga, Donggobolo dan Risa dan di Kecamatan Bolo meliputi Desa Tambe, Desa Tumpu dan Desa Nggembe. “Pemilihan kecamatan tersebut karena merupakan kecamatan dampingan KOMPAK,” jelas Anisah. [RD]