Lewat tanggal 22 Juli, DAK Rp255 Miliar lebih untuk Kabupaten Bima Hangus!

Iklan Semua Halaman

.

Lewat tanggal 22 Juli, DAK Rp255 Miliar lebih untuk Kabupaten Bima Hangus!

Kamis, 11 Juli 2019
Kepala Seksi Bank dan DAK Fisik BPK KPPN Bima-Kanwil DJBPN NTB Kemenkeu RI. Foto US Berita11.com.


Kota Bima, Berita11.com— Menjelang batas penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima-Kanwil DJBPN NTB Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima segera melengkapi batas syarat pengajuan sebelum batas akhir 22 Juli 2019. Jika tidak, dana yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp255 miliar terancam hangus.

Kepala Seksi Bank dan DAK Fisik BPK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima-Kanwil DJBPN NTB Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Arif Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengirim surat imbauan kepada Pemkab Bima dan sejumlah daerah yang dinaungi KPPN Bima termasuk Pemkab Dompu dan Kota Bima.

“Jadi batas terakhir penyampaian persyaratan penyaluran tanggal 22 Juli 2019, itu tinggal dua minggu. Lebih dari itu hangus, nggak salur. Jadi,  tahap satu sangat menentukan. Kalau tahap 1 tidak salur, tahap 2 dan 3 tidak tersalurkan,” ujar Arif Kurniawan di KPPN Bima, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya KPPN Bima telah mengundang perwakilan Pemkab Bima, Pemkot Bima dan Pemkab Dompu mengingatkan deadline tersebut. ketika itu seluruh Pemda tersebut menyatakan akan menggenjot pengajuan persyaratan penyaluran DAK.

Sejumlah alokasi DAK untuk Kabupaten Bima termasuk di antaranya untuk kegiatan infrastruktur yang tercatat 18 bidang. Adapun untuk Kota Bima 13 bidang, 11 bidang di antaranya telah disalurkan. Total DAK tahun 2019 Kota Bima sebesar Rp71 miliar lebih.

“Kalau ada kegiatan yang sudah terlanjur (diteken kontrak) dengan pihak ketiga, konsekuensinya yang membiayai APBD (Pemda), sehingga kita harapkan memang hasil kemarin kita koordinasi, semuanya menyatakan akan fight (genjot) sebelum tanggal 22. Jadi tanggal 22 itu bukan lagi penginputan tapi sudah penyampaian persyaratan kepada kami,” ujar Arif.

“Kalau data sudah masuk semua dari OPD-OPD itu, sudah disetujui oleh BPKAD, itu sudah harus dicetak dan ditandatangani kepala daerah untuk disampaikan kepada kami pada tanggal itu,” lanjutnya.

Sebelumnya tercatat DAK Kota Bima pernah hangus karena keterlambatan pengajuan persyaratan pencairan. Adapun hasil evaluasi KPPN Bima selama tiga tahun terakhir terhadap penyaluran DAK menunjukan trend yang bagus. Bahkan pada tahun 2018 penyaluran khusus untuk Kabupaten Dompu mencapai 99 persen lebih, sedangkan Kabupaten Bima 98 persen.

Mekanisme penyaluran DAK yaitu tahap pertama 25 persen, tahap kedua 45 persen, sehingga pada tahap ketiga hanya pelengkap. Bahkan kurang dari kebutuhan. 

Diketahui sejumlah item kegiatan proyek DAK yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bima masih dalam proses tender seperti pembuatan jalan dalam kawasan wisata Desa Kawinda Toi Rp630.500.000, pembangunan dermaga Oi Panihi KTM Tambora yang bersumber dari DAK Kementerian PDT dan Transmigrasi Rp1.729.475.000, pengadaan kapal muatan penumpang Rp1.000.000.000, pengadaan mobil penumpang angkutan orang/mini bus Rp1.000.000.000, dan sejumlah proyek DAK di Dinas Dikbudpora. [US]