Lewyer Amirullah: Penerbitan IUP tanpa Rekomendasi Bupati "Ilegal"

Iklan Semua Halaman

.

Lewyer Amirullah: Penerbitan IUP tanpa Rekomendasi Bupati "Ilegal"

Selasa, 02 Juli 2019
Lewyer Amirullah, SH yang juga selaku Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Lembaga APPRA Kabupaten Dompu. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Sebelum diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemerintah Provinsi (Gubernur) harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati atau Walikota, jika penerbitan IUP tanpa rekomendasi Bupati, bisa dikatakan ilegal.

Penegasan ini disampaikan Lewyer Amirullah, SH yang juga Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu, Senin (1/7/2019) malam.

Hal itu juga telah tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan.

Menurut pria yang telah bertahun-tahun menggeluti dunia hukum ini, usaha atau kegiatan pertambangan batuan merupakan kegiatan yang bersiko besar bagi lingkungan serta mengancam kehidupan masyarakat di sekitar perusahan pertambangan.

"Hal ini dapat terlihat dari aspek kegiatan yang dibangun perusahaan yang membutuhkan potensi sumber daya alam yang cukup besar," ujarnya.

Dengan adanya IUP yang dikeluarkan pemerintah, lanjut dia, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal atau menetap disekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan yang ada.

"Secara umum, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang," terang Amirullah.

Ia menyebutkan, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau usaha pertambangan di daerah tidak saja memikirkan laba atau keuntungan semata dari hasil usaha yang diperoleh, melainkan punya tanggungjawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Sebagai akibat resiko kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan," tandasnya.

Kemudian, dia mempertanyakan, sudah sejauh mana peranan perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sebagai bentuk kemitraan perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka di tengah masyarakat.

"Bila ini tidak dilakukan sebaiknya pemerintah mencabut izin usaha pertambangan batuan di daerah, karena tidak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar," tudingnya. [RIS]