Kelanjutan Kasus K2 Dompu, KPK Tetap Lakukan Supervisi

Iklan Semua Halaman

.

Kelanjutan Kasus K2 Dompu, KPK Tetap Lakukan Supervisi

Selasa, 30 Juli 2019
Biro Hukum KPK RI, Indra Mantongbati (Kiri) dan Kuasa Hukumnya, Usai Menghadiri Sidang Praperadilan di PN Dompu. Foto RIS.

Dompu, Berita11.com-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tetap berupaya melalukan koordinasi dan supervisi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkaitan perkembangan kasus Kategori 2 (KII) yang melibatkan Bupati Dompu Drs. H Bambang M. Yasin (HBY) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka (TSK) oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) NTB pada tahun 2016 lalu.

Hal itu disampaikan Biro Hukum KPK RI, Indra Mantongbati usai menghadiri gelar perkara praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Senin, (29/7/2019) siang.

Menurut Indra, pada tahun 2019 ini, KPK sudah dua kali melakukan koordinasi dan supervisi dengan Bareskrim Polri RI. Koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti.

"Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dan supervisi Bareskrim Polri, kemarin sudah bersurat pada bulan Februari dan terakhir kami bersurat bulan Mei 2019. Proses ini masih berjalanlah," terang Indra.

Berkaitan kerugian negara seperti yang diberitakan sebelumnya, Indra menegaskan, KPK tidak pernah mengeluarkan statemen bahwa kasus yang melibatkan HBY itu tidak ada kerugian negara, sementara yang mengeluarkan temuan adanya kerugian negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB.

“Kerugian keuangan negara itu laporannya dari BPKP, kami hanya follow up saja permintaan Polda NTB untuk dilakukan koordinasi supervisi dan sampai saat ini memang setelah perkaranya diambil alih oleh Mabes Polri kami tetap melakukan upaya-upaya koordinasi dan supervisi," ungkapnya.


Menjawab pertanyaan wartawan, bahwa penanganan kasus K2 sudah berlangsung hampir empat tahun dan dapat memicu keresahan warga Kabupaten Dompu. Pertanyan publik berkaitan kasus tersebut juga adanya koordinasi Khusus perkara (Korsup) sehingga kasus tersebut tidak dihentikan atau dikeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) maupun dikeluarkan pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap (P-21).

“Ini sedang on progress (masih berjalan, red). Jadi kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa ini perkara sudah layak di P-21 atau di SP3 kan, kami masih melakukan koordinasi dengan Mabes Polri," jelasnya.

Menanggapi tentang proses praperadilan yang sedang berlangsung itu, Indra sangat mengapresiasi masyarakat lebih khusus pemohon, karena telah mengambil langkah tersebut dan Indra berjanji bakal menuntaskan kasus K2 yang menyeret Bupati Dompu HBY sebagai tersangka.

“Kami sangat menghargai langkah yang diambil pemohon dan menghormati proses yang sedang berjalan dan kami akan menindaklanjut dengan upaya-upaya berikutnya. Ini merupakan reminder (peringatan, red) buat kami bahwa ada keinginan yang besar dari pemohon juga masyarakat di sini supaya penanganan perkara ini bisa berlanjut," pungkasnya. [RIS]