Nah, Petani Protes Pupuk Bersubsidi dan Nonsubsidi Dijual Paket, ini Penjelasan Distributor

Iklan Semua Halaman

.

Nah, Petani Protes Pupuk Bersubsidi dan Nonsubsidi Dijual Paket, ini Penjelasan Distributor

Selasa, 09 Juli 2019
Puluhan Zak Pupuk Urea Dijarah oleh Petani di Desa Donggobolo Kecamatan Woha dari Truk Pengangkut yang Hendak Menuju Kecamatan Bolo. Dokumen Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Sejumlah petani di Kabupaten Bima memprotes penjualan pupuk bersubsidi yang dipaket dengan pupuk nonsubsidi oleh distributor dan pengecer sehingga merugikan mereka. Bahkan para petani mendesak pemerintah daerah segera mencabut ijin distributor.

Petani sawah asal Desa Talabiu Kecamatan Woha, Ahmad mengungkapkan, praktik penjualan pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk nonsubsidi sudah berlangsung lama. Bahkan selama itu pula mereka menyampaikan protes kepada pemerintah agar mencabut ijin distributor. Namun hingga kini belum ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan.


“Kami minta agar ijin distributor dicabut karena membebankan kepada petani membeli pupuk bersubsidi yang digabung dengan pupuk nonsubsidi sehingga yang untuk distributor karena pupuk nonsubsidi menjadi laku,” katanya Senin (8/7/2019).

Menurutnya, penjualan pupuk bersubsidi yang digabung dengan nonsubsidi oleh distributor dan pengecer tidak beralasan. Apalagi jika petani membeli pupuk di bawah kuota maksimal yang ditetapkan pemeritah 4 zak atau 200 kilogram. “Makanya dari itu kami minta agar ijin distributor dicabut. Apalagi saat ini petani lagi sangat membutuhkan pupuk. Itu paket yang satu kilog urea dicampur dengan NPK harganya Rp140 ribu. Padahal pupuk bersubsidi urea hanya Rp90 ribu,” keluhnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh petani lainnya, Hamzah. Dia meminta pemerintah daerah segera mencabut ijin distributor dan pengecer yang menyalahi ketentuan pemerintah. 

“Bagaimana ceritanya distributor dan pengecer menjual pupuk bersubsidi yang dipaket dengan pupuk nonsubsidi tanpa ijin dari pemerintah. Kan itu menyalahi aturan. Kalau begini kami akan demo kantor bupati,” ujar pria yang juga petani tambak yang dikenal vokal memprotes kebijakan yang salah ini.

Dikatakannya, saat ini rata-rata petani di Kecamatan Woha dan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Bima sedang membutuhkan pupuk. Khususnya pupuk urea. Oleh karena itu mestinya petani mendapatkan jatah pupuk urea bersubsidi sepenuhnya tanpa dicampur dengan pupun nonsubsidi.

“Ngapain dicampur pupuk bersubsidi dengan pupuk nonsubsidi. Kalau petani membeli mestinya diberikan pupuk subsidi sepenuhnya hingga batas kuota yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur CV Rahmawati H Ibrahim selaku distributor pupuk di Kabupaten Bima, tidak menampik jika pihaknya menjual pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk nonsubidi. Bahkan hal itu sudah lama dilakukannya.

Menurutnya, hal tersebut terpaksa dilakukannya mengingat kuota pupuk subsidi yang disediakan pemerintah hanya 30.000 ton dari total kebutuhan di wilayah Kabupaten Bima 40.000 ton. “Sehingga ada kekurangan 10.000 ton untuk kebutuhan petani di Kabupaten Bima,” katanya di Kecamatan Bolo, Senin (8/7/2019).

Dikatakannya, untuk mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi, pihaknya berinisiatif menjual pupuk bersubsidi yang dipaket dengan pupuk nonsubsidi. Karena rata-rata petani membutuhkan hingga 500 kilogram pupuk, sedangkan yang baru disubsidi oleh pemerintah hanya 200 kilogram.

“Untuk kekurangan 300 kilogram itulah kita mencoba menambahkan dengan pupuk nonsubsidi. Petani kuota maksimalnya 200 kilogram, kalau lebih dari itu berarti ngambil punya orang lain. Makanya muncul penjarahan dan lain-lain,” katanya.

Dijelaskannya, pupuk nonsubsidi yang dipaketkan dengan pupuk subsidi disesuaikan dengan kebutuhan petani, baik pupuk NPK maupun pupuk urea nonsubsidi. Bagi petani yang mengorder atau membeli pupuk sebanyak 200 kilogram ditambah dengan pupuk nonsubsidi sebanyak 50 kilogram, sedangkan yang membeli 1 zak atau 50 kilogram ditambah dengan pupuk nonsubsidi 5 kilogram dengan harga Rp140 ribu.

Kita ini memberikan pemahaman kepada petani secara perlahan lahan agar paham, tahu bahwa penggunaan pupuk subsidi itu hanya 200 kilo, kelebihan dari itu dia harus mengambil pupuk nonsubsidi, kalau dia paksa ambil 250 sampai 300 Kg berarti sudah ada hak orang lain dia paksa ambil,” katanya. [US]