Penetapan Anggota BPD Dinilai tidak Transparan, APMM Demo Desa Mbuju

Iklan Semua Halaman

.

Penetapan Anggota BPD Dinilai tidak Transparan, APMM Demo Desa Mbuju

Senin, 29 Juli 2019
Korlap Ilham saat orasi di depan Desa Mbuju. Foto ist


Dompu, Berita11.com - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Mbuju (APMM) menggelar aksi demonstrasi Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB, Senin (29/7/2019) pagi.

Massa menilai, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa setempat tidak melalui prosedural serta tidak dilakukan dengan transparansi, sedangkan penetapan dilakukan harus melalui pemilihan di tingkat dusun. Kemudian ditetapkan di tingkat desa, setelah itu, selanjutnya ditindaklanjut ke Pemerintah Daerah (Pemda) kemudian Pemda mengeluarkan Surat Keputasan (SK) kepengurusan BPD.

Tak hanya itu, massa menolak pengangkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara aklamasi yang dilakukan aparatur desa tanpa melalui mekanisme demokrasi.

Kemudian, Kepala Desa (Kades) Mbuju Abdullah menurut massa aksi pernah berjanji bahwa sebagian dari anggaran yang dipungut dalam pengukuhan sertifikat sesuai kesepakatan bersama sebanyak 300 ribu/persertifikat akan disumbangkan untuk pembangunan mesjid namun hingga saat ini janji itu hanya lah palsu belaka.

Menurut Koordinator lapangan (Korlap) Ilham S.Pd dalam orasinya mengatakan, mereka hadir di desa tersebut guna menegakkan suatu keadilan, mereka mengindikasi bahwa Kades beserta jajarannya sudah melanggar aturan dan prosedural yang ada.

“Hari ini tidak di perjelaskan berapa persen untuk mesjid yang sudah dikumpulkan persertifikat, dalam satu wilayah memiliki empat dusun, maka dari itu pembagian perwakilan tiap dusun harus ada karena sesuai peraturan menteri,” teriak Ilham dalam orasinya.
 
Pemuda APMM saat menggelar orasi. foto ist
Usai melakukan orasi secara bergantian, Massa diterima Kades guna dilakukan dialog di ruangan rapat desa setempat. Dalam dialognya, Abdullah mengatakan, terkait dengan BPD belum ada instruksi yang jelas dari kami, karena penetapan tersebut dilakukan oleh Pemda.

“BPD itu tergantung dari Pemda karna yang memberikan SK pengangkatan adalah langsung dari Bupati,” beber Abdullah.

Abdulah menegaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) mempunyai wewenang penuh terkait dengan BUMDes, terkait masalah penjaringan anggota BUMDes, karena Desa Mbuju ada empat dusun, maka pihaknya mengisyaratkan di tiap-tiap dusun hanya perwakilan satu orang saja.

“Kami akan merekrut masing dusun sebagai perwakilan satu orang dan kami tidak membatasi masyarakat yang ingin mengikut sertakan, Untuk keberadaan satu orang sebagai pelengkap kepengurusan, kami akan melakukan pemilihan dengan sistim keterwakilan enam org tiap zona,” tegasnya

Terkait masalah sumbangan untuk Masjid, lanjut Abdullah, pihaknya telah menyumbangkan di salah satu Masjid yang terletak di salah satu dusun. “Kami sudah melakukan donatur ke mesjid yang berada di dusun kambu  dan sampai saat ini tidak ada masalah,” terangnya. [RIF]