Politik Fragmentasi Menuju Kabinet Jokowi -->

Iklan Semua Halaman

.

Politik Fragmentasi Menuju Kabinet Jokowi

Friday, July 26, 2019

Oleh: Sofyan Haryadi

(Mahasiswa Doctor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sahid Jakarta)

Tensi politik di bulan politik pasca rekonsilidasi dua tokoh kunci nasional,  Ir H Jokowi Dodo dan Prabowo Subiyanto menghilangkan turbulensi politik yang sempat memanas pada pemilihan presiden 17 April 2019 yang lalu. Bola panas politik saat ini bergerak lincah merangsek di internal partai koalisi pengusung Jokowi. Sinyal merapatnya partai politik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi dimotori Gerindra, membuat partai oposisi lainya patah semangat, merasa kehilangan induk. Kecuali PKS yang tetap konsisten memilih jalur oposisi. Sementara, Demokrat duluan curi start  dan Partai Amanat Nasional (PAN) sedang merintis jalan setapak merapat ke kubu Jokowi. 

Manuver politik Prabowo dan Jokowi membuat sedikit kepanikan di internal partai pengusung. Isu pemberian jatah kursi menteri untuk Gerindra, Demokrat menjadi bola liar, memperuncing suasana kebatinan partai politik dengan kontestan Pemilu presiden. Disela pertemuan Megawati, Prabowo Surya, Palo, Anis menjadi antitesa baru dari gejolak yang terjadi. Inilah masa masa sulit bagi pimpinan partai politik merolling kembali kader di kabinet baru Jokowi Makruf.

Jika  jatah menteri diberikan pada partai politik di luar TKN, otomatis jatah kursi menteri untuk partai pengusung Jokowi Makruf berkurang. The rolling kader partai maksudnya kader partai sebelumnya masuk dalam lingkar hijau sangat mungkin masuk dalam lingkaran merah. Meski  politik tidak mengharamkan kompromi. Kursi jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak luput dari incaran kubu Prabowo Sandi.

Dalih pembenaran pun yang dimainkan  Prabowo Jokowi, dari sisi etika politik sulit diterima akal sehat. Sistem presidensil mendelegasikan daulat politik rakyat langsung di tangan presiden. Presiden memiliki Kewenangan penuh memilih kabinet.  Sebagai presiden terpilih Jokowi, kematangan politik Jokowi sedang diuji. Racikan fragmentasi politik yang sedang dimainkan, mematangkan yang ada atau fragmentasi elaborafif. Rekonsilidatif sebagai jawaban dari gonjang ganjing kelompok midlle class (kelas menengah) lower class (kelas bawah). Reaksi balik dari kelas sosial juga patut dipertimbangkan oleh elit politik.

Sebagai wadah educations politik masyarakat dalam hubungannya dengan rekonsiliasi politik elit politik hendaknya mengutamakan keseimbangan politik dari sahwat kekuasaan.  Menerjemahkan visi misi presiden dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perebutan basis matril kekuasaan,  kursi menteri, ketua MPR, ketua DPR RI melampaui pesan moral  negara kesejahteraan yang susah payah dirintis oleh the fouding fathers karena bagi jatah kekuasaan. Demokrasi selalu menyediakan  waktu lima tahun untuk kita berkompetisi mendapat legitimasi rakyat. Kekalahan hari ini bukanlah akhir dari pertarungan ide gagasan perebutan basis materil kekuasaan. Fragmentasi politik hendaknya menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat untuk bangga ke depan.  Sikap rendah hati, menerima kelelahan, loyalitas kebangsaan, pengabdian, semangat kompetitif, kerjasama hasil akhir dari proses fragmentasi politik.

Hampir satu abad proses fragmentasi politik kita lalui bersama. Langkah politik kita bisa dibilang masih jalan di tempat.  Praktik politik dan narasi politik yang kita acungkan ke publik bertumpuh pada praktik politik dan narasi politik primordialisme, agama, semangat kesukuan serta isu-isu hoaks, kita dijadikan adonan dan menu baru politik yang terus menggelepar di meja-meja diskusi politik electoral, bukan pada politik akomodatif, transpormatif yang konstruktif.

Fragmentasi Politik

Di tengah riuh tepuk tangan sporter kontestasi politik Pilpres, kisruh supporter dengan wasit tak terelakan. Tudingan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu spontan direspon riuh makian, hinaan, hujatan dan amuk masa. Skor akhir pertandingan dua satu diprotes keras oleh suportter tim yang merasa dirugikan. Kelopok 212 pihak yang kurang sepaham dengan rekonsiliasi. Sikap politik sepihak Prabowo sontak membuat kelompok 212 angkat bicara,  tidak lagi berada di garis Prabowo. Realitas politik yang tersaji secara telanjang di ruang publik, coba direduksi dalam proses fragmentasi sepihak elit, untuk kepentingan electoral. Intensitas komunikasi dan tempo komunikasi politik elit mengundang reaksi dari pakar politik. Sumpah serapah masyarakat tidak membuat aktor politik bergeming, mengubah semangat rekonsiliasi. Pertemuan Megawati Soekarno dengan Prabowo,  penegasan serupa arah rekonsiliasi politik yang lagi trendi di tengah masyarakat.

Narasi politik electoral 54:45 bentuk serang balik Prabowo pada patahana. Dari sisi fragmentasi politik jika tawaran Prabowo diterima Jokowi, racikan fragmentasi yang dimainkan Prawabo sukses mengecohkan kelompok patahana. Pengamat politik nasional Gugung menilai tawaran Prabowo CS menciderai konsep demokrasi yang sesunguhnya. Demokrasi bukanlah irisan pepesan kosong tanpa konsekuensi. Yang kalah harus menjadi oposisi, yang menang jadi penguasa. Itulah irisan demokrasi politik dalam bangunan demokrasi yang sesunguhnya. Fighters demokrasi siap kalah siap menang bentuk lain dari politik ketegasan. Politik bukan erupsi mental kader politik yang cengeng, minta disusui kembali.

Sontekan Jokowi oposisi pekerjaan mulia pemanis buatan yang sulit ditepis. Proses fragmentasi lebih mudah diterima masyarakat, apabila proses fragmentasi mencair secara alamiah, di lembaga legeslatif  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Politik fragmentasi mestinya menghasilkan rating internalisasi politik  idiologis yang mapan, bukan adiksi politik culas, politik kartel dan politik dagang sapi. Politik idiologis jangan disamakan dengan narasi kesejahteraan yang selama ini hanya dijadikan daya pikat merangkul konstituen politik temporer. Pada akhirnya rekonsiliasi pemilihan martil lunak dengan yang keras. Bahwa kelompok 212 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dua senyawa yang berbeda tidak larut dalam proses fragmentasi. (*)