PT DAL dan KPMG di WPR Diduga belum Kantungi Izin, PRD Demo DPRD Kabupaten Dompu

Iklan Semua Halaman

.

PT DAL dan KPMG di WPR Diduga belum Kantungi Izin, PRD Demo DPRD Kabupaten Dompu

Rabu, 31 Juli 2019
Korlap Surio Sulistio saat berorasi di depan gedung DPRD Kabupaten Dompu. Foto RIF

Dompu, Berita11.com - Komite Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Dompu NTB, Rabu (31/7/2019) melakukan aksi demonstasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu.

Massa aksi mendesak DPR agar memanggil pemilik PT Dompu Alam Lestari (DAL) dan Koperasi Penggalian Mineral Galena (KPMG) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang terletak di Blok Lepadi Kecamatan Pajo karena diduga belum mengantongi ijin resmi dari Dinas Energi dan Sumber Daya mineral provinsi NTB.

Koordinotor lapangan (Korlap) Surio Sulistio (Rio) dalam orasinya, pihaknya sangat menyesalkan kinerja DPR yang telah membiarkan perusahan tersebut merapok harta kekayaan alam yang dimiliki daerah Ngahi Rawi Pahu

“Dompu merupakan salah satu daerah di indonesia yang sudah diakui akan kekayaan sumber daya alam dan mineral. Hal ini, dibuktikan oleh beberapa investor yang sudah masuk dan menggarap hasil kekeyaan sumberdaya alam kita,” teriaknya.

Rio membeberkan bahwa ada oknum investor nakal yang berkonspirasi dengan oknum pejabat daerah sehingga memuluskan akses masuk bagi investor yang diduga kuat tidak mengantongi ijin resmi.
 
saat berdialog di ruangan komisi II. foto Rif
“Aktifitas penggalian mineral galena diwilayah pertambangan rakyat blok Lepadi Kecamatan Pajo dibawah kemitraan PT. Dompu Alam Lestari dan salah satu koperasi yang belum mengantongi ijin pertambangan rakyat,” bebernya.

Menurut dia, di balik aktifitas galian tersebut bertentangan dengan keputusan Bupati Dompu Nomor 546/154/Diskoperindaktamben/2014 tentang perubahan atas keputusan Bupati Dompu Nomor 311 tahun 2013 tentang penetapan wilayah pertambagan 25 Heaktar dengan komoditi Emas, perak, dan tembaga.

Mendesak DPRD Dompu agar memanggil PT. Dompu Alam lestari serta koperasi yang melakukan penggalian meineral gelena (WPR) blok lepadi kecamatan pajo agar. Selain itu, mereka juga mendesak Bupati Dompu agar mencabut IPR yang dimiliki KPMG dengan PT. DAL

Orasi depan DPRD. foto Rif
“DPR harus memanggil perusahan itu, dan perusahan itu harus bertanggung jawab terhadap aktivitas galiannya,” desaknya.

Usai melakukan orasinya beberapa orang anggota DPR yakni Ketua komisi II Drs. Muhtar S.Sos. Ketua pansus H. Didi Wahyudin SE dan komisi III Nadira SE. Akt menerima massa aksi guna melakukan dialog di ruangan komisi II.

Dalam dialog tersebut, Ketua komisi II Drs. Muhtar S.Sos. menyampaikan ucapan terima kasih terhadap massa aksi dan berjanji akan meneruskan ke pimpinan DPR. “Pengadua ini kami terima dan akan kami meneruskan kepimpinan agar segera dilakukan Pansus,” janjinya.

Sementara, Ketua Pansus H. Didi Wahyudin. mengatakan pihaknya juga berjanji da menyarankan terhadap massa aksi untuk segera menyiapkan berkas supaya bertindaklanjut. “Saya minta sama adik-adik semua agar melengkapi data dengan secepatnya agar kami secepatnya melakukan pansus,” pinyanya. [RIF]