Visi Religius belum Terkonsep, H Fitrah Malik: Bupati jangan Sekadar Hadiri MTQ dan Kegiatan Seremonial

Iklan Semua Halaman

.

Visi Religius belum Terkonsep, H Fitrah Malik: Bupati jangan Sekadar Hadiri MTQ dan Kegiatan Seremonial

Selasa, 30 Juli 2019
Tokoh Agama Berpengaruh di Kabupaten Bima, Drs H Fitrah Malik. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bima yang juga tokoh agama Drs H Fitrah Malik menyorot implementasi visi religius seperti yang menjadi klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.

Menurut mantan qori nasional ini visi-misi Bima Religius Aman, Makmur dan Handal (Andal)/ Bima RAMAH terutama visi religius belum ada implementasinya. Meskipun dari sisi lain Pemkab Bima melaksanakan program keagamaan seperti magrib mengaji dan subuh berjemaah yang dituangkan dalam Gerakan Pesantren Sehari (GPS).

Dikatakannya, visi religius harus dituangkan lebih jauh. Tak sekadar konsep semata. Namun memiliki program yang nyata dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian output dari visi tersebut harus terarah dan terukur. Misalnya pemberian beasiswa kepada santri dan target membentuk 1.000 qori.

“Program untuk membentuk visi religius belum ada. Palingan baru ada bupati kunjungan salah tarawih di sana. Kunjungan di sana dan di sini. Baru formalitas, belum ada konsep,” ujar H Fitrah Malik ketika dihubungi melalui sambungan Ponsel, Jumat (26/7/2019).


Pimpinan Ponpes Al Maliky Desa Talabiu Kecamatan Woha ini mengaku bingung dengan visi religius yang menjadi klaim Pemkab Bima selama ini, sementara para ulama dan pimpinan Ponpes tidak pernah digandeng Pemda untuk mewujudkan visi tersebut.

“Saya tetap berharap yang namanya program Bima RAMAH itu benar-benar dijalankan secara konsisten. Sekarang ini kan ada yang namanya gerakan pesantren sehari, ajaklah kami orang-orang pesantren untuk membicarakan itu. Bukan sekadar ada program, kelihatannya tidak jalan. Jangankan di luar orang Ponpes, sesama pondok saling ada perbedaan. Jadi sekali-sekali ajaklah kami sebagai orang Ponpes,” katanya.

Dikatakannya, komitmen Pemda mewujudkan iklim religius di daerah belum tampak ditinjau dari politik anggaran maupun gerakan nyata di tengah masyarakat. Konsep pemerintah daerah masih dalam bentuk seremonial. Umumya jikapun ada bantuan untuk Ponpes sumbernya dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).

“Ciri khas kita, apalagi mayoritas kita Islam, betul-betul wujudkan daerah religius. Masyarakat kita banyak sekali yang tidak tahu penanggalan Hijriah sehingga saya waktu Ketua LPTQ, pernah mengusulkan pada Bupati Fery waktu MTQ di Parado agar kita semua mengenal penanggalan Hijriah. Akhirnya oleh Bupati Fery saat itu disarankan pemakaian kelender Hijriah, tetapi tidak diikuti penanggalan-penanggalan Hijriah. Hal-hal seperti ini mesti diperhatikan,” katanya.

H Fitrah Malik juga menilai komitmen mewujudkan daerah yang religius masih lebih baik Pemerintah Kota Bima yang tidak menuangkan visi-misi.



“Visi misi religius itu belum maksimal, masih ada lagi perlu dijalankan. Jangan hanya sekadar omongan saja, yang ringan-ringan saja masyarakat itu. Contoh ketika ada ulang tahun Bima tempo hari tasyakuran itu, kita contohlah Kota Bima selalu ada haflah Alquran, ini kan ringan saja. Kenapa kabupaten tidak pernah, padahal punya visi religius,” katanya.

Pemkab Bima harus punya target dan desain nyata mewujudkan visi religius, tidak teori saja. Harus ada target-target yang disusun untuk direalisasikan untuk mendukung program magrib mengaji dan subuh berjemaah seperti narasi yang digaungkan setiap lawatan Bupati Bima selama ini.

Upaya Deradikalisme dan Mewujudkan Islam yang Rahmatan lil alamin

Menurut H Fitrah Malik, Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima juga harus memiliki konsep mewujudkan daerah yang aman yang teringrasi melalui visi religius. Salah satunya melalui upaya dan program deradikalisme. Karena sebagaimana diketahi selama ini, wilayah Bima termasuk dalam zona merah.

Visi religius harus menghadirkan perspektif agama sebagai penyejuk dan penggerak sektor-sektor mewujudkan aspek fisik. Salah satu caranya, Pemkab Bima harus mulai menggandeng para ulama misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah yang terdiri dari utusan Ormas Islam seperti Persis, NU dan Muhammadiyah.

“Selain Syamsuri Firdaus, masih ada banyak bibit qori yang harus dibina, peran LPTQ harus didorong. Untuk itu, Pemda harus punya konsep nyata. Jadi saya setuju dengan Pak Doktor Ibnu, jangan tiba masa tiba akal,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabuaten Bima, Drs H Zainuddin MM menyatakan Pemkab Bima memiliki komitmen menggandeng sejumlah Ponpes.

“Kami terima Ponpes, insya Allah pemerintah daerah memberikan bantuan dan dukungan. Teman-teman (OPD) saat melaksanakan Jumat Khusuq itu bekerja sama dengan pondok pesantren,” ujar H Zainuddin seperti dilansir Berita11.com.

Menurutnya, pemerintah daerah juga berkomitmen menghilangkan kesalahan pemahaman di dalam masyarakat beragama, terutama paham-paham beraliran keras. Program program religius tetap dilaksankan Pemda dengan melanjutkan gerakan shalat subuh berjemaah, gerkan pesantren sehari dan Jumat Khusuq. [RD]