Wajah Kabupaten Bima 20 Tahun tanpa Investasi Signifikan, Ibnu: Butuh Kolaborasi Bersama! -->

Iklan Semua Halaman

.

Wajah Kabupaten Bima 20 Tahun tanpa Investasi Signifikan, Ibnu: Butuh Kolaborasi Bersama!

Monday, July 22, 2019
Dr Ibnu Khaldun M.Si. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com  Tiga bulan terakhir beranda sosial media (Sosmed) seperti facebook maupun group diskusi warga Bima umumnya dihiasi prediksi figur bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima peserta Pilkada 2020. Namun jarang yang membahas tentang kekuatan visi misi. Padahal Kabupaten Bima mengalami krisis kepemimpinan yang kuat (strong leadership), figur yang dapat menjawab sejumlah tantangan, termasuk problem investasi.

Peniliti Senior Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center fo Election and Political Party/ CEPP) Jaringan Universitas Indonesia, Dr Ibnu Khaldun M.Si mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama masyarakat sipil, baik media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok berkepentingan yang memiliki komitmen tinggi membangun Bima agar  masalah krisis kepimimpinan yang kuat (strong leadership)  menjadi atensi partai politik sehingga membenahi sistem perekrutan calon pemimpin.

“Itu supaya menjadi perhatian super serius lebih lebih kepada Parpol dan calon yang punya konsen,  punya komitmen tinggi membangun Bima ini. Mari (walaupun) berbeda latar belakang tetapi kita memiliki satu tujuan,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu (13/7/2019).
Menurut mantan Staf Ahli DPR RI ini,  figur yang memiliki kepemimpinan yang kuat adalah kata kunci yang dapat mengurai sejumlah problem pembangunan Kabupaten Bima, masalah tingkat kesejahteraan, problem kemiskinan maupun tantangan investasi. Untuk itu, sejatinya Parpol melaksanakan reformasi sistem rekruitmen calon pemimpin dengan menanggalkan cara-cara konvensional dan beralih lebih modern mendengarkan ekspektasi rakyat. Tak hanya mengandalkan kader semata, apalagi jika tidak dapat mewujudkan harapan masyarakat.

“Selama 20 tahun itu nggak ada yang berani datang ke Bima ini, padahal sumber daya alam punya banyak yang nasional. Jadi, kita punya tanggung jawab yang besar pada generasi ini. Kita tidak ingin Bima hanya diberitakan blokade jalan hanya karena persoalan garam yang belum selesai, persoalan infrastruktur ynag belum selesai, mana jalan provinsi dan mana jalan kabupaten dan kota, ini harus dijawab,” ujar Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Bima Dompu ini.

Dikatakannya, sesuai pengamatan pihaknya dari media sosial, pasca Pileg dan menjelang pelaksanaan Pilkada,  umumnya ada harapan bagi masyarakat terutama kelompok menengah yang membaca media cetak maupun online usia 17-35 tahun terwujudnya percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020.

“Apa yang mereka inginkan? Percepatan itu bukan hanya perubahan, tetapi percepatan perubahan, instrumen partai politik bagi yang menyeleksi calon kepala daerah ini bisa melakukan cara berpikir out of the box, artinya berkreasi, mengkreasi regulasi-regulasi yang ada,” katanya.

Modernisasi sistem perekrutan calon pemimpin tersebut dapat dilakukan Parpol misalnya dengan membentuk tim. Kemudian tim yang dibentuk ditugaskan mencari figur-figur yang memiliki kapasitas yang bisa menjawab kebutuhan percepatan di daerah. Hal itu terutama dapat dilakukan partai-partai yang mendapatkan jatah pimpinan legislatif, dapat mengusung calon sendiri tanpa koalisi.

“Jadi, ada harapan pada Pilkada, dalam penetapan tahapan itu, ada yang dirumuskan oleh tim, penyampaian visi misi, rekam jejak, profil calon dan yang paling ditunggu partai tidak hanya mengandalkan atau melihat dalam mengusulkan calon itu hanya berasal dari kader partai, karena hasil evaluasi dan banyak masukan itu, di tengah mandeknya kaderisasi yang hanya menjalankan kegiatan prosedural saat Pemilu, Pilkada, minim sekali sekali kekegiatan yang membangun rasionalitas pemilih,” ujarnya.

Dikatakan Ibnu, banyak harapan masyarakat terutama kelompok kelas menengah menginginkan modernisasi kepartaian.  Parpol membentuk tim dan membuka tahapan penyampain visi misi dan uji publik secara terbuka, sehingga masyarakat semakin cerdas, banyak yang rasional.

Pada pelaksanan Pemilu yang dibutuhkan tidak hanyak kelompok massa yang menjadi pendukung (supporter), namun lebih dari itu dibutuhkan pemilih rasional (voters) yang dapat melihat dari sisi logis yaitu kekuatan visi-misi yang dapat mewakili ekspektasi masyarakat Bima.

“Prinsip yang kedua yang dibutuhkan dari percepatan perubahan itu adalah adanya pembicaraan yang berkaitan dengan pembangunan yang mungkin 15 tahun terakhir, tiga tahun terakhir kepemimpinan,  masyarakat butuh ide besar percepatan perubahan. Karena Bima tertinggal, sumber daya alamnya baik, tetapi belum punya strong leadership. Sebab di Medsos dua bulan terakhir yang kami amati, hanya membicarakan siapa, bukan membicarakan apa saja program pembangunan yang sudah berjalan, di mana kendala, apa peluang dan tantangannya, nah inilah yang sampi hari ini belum dijawab oleh partai politik,” katanya.

Menurut Ibnu, masyarakat terutama kelas menengah harus mendorong partai politik, terus mengetuk  pintu Parpol, elit politik di daerah dan terutama pusat agar lebih peduli pada percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal. “Karena anak cucu mereka (menanggung konsekuensi) jika Parpol salah mengusung calon yang diusung,” katanya.

Untuk itu, mesti ada mekanisme evaluasi kader-kader Parpol yang memimpin di pemerintahan. Parpol transparan terhadap publik,  apakah kadernya atau figur yang diusung benar-benar layak menjawab percepatan perubahan pembangunan di daerah atau belum.

Menyelematkan generasi Bima ini butuh kepemimpinan yang kuat. Parpol tidak hanya mengandalkan kader, tetapi harus ada evaluasi dan sikap tegas. Jika tidak ada kader yang layak, (sebaiknya Parpol) menetapkan tim untuk mencari dan membentuk orang-orang terpercaya, secara transparan memberikan kesempatan kepada siapaun yang punya visi baik dan kepemimpinan yang kuat di daerah untuk maju pada Pilkada tahun 2020,” tandas Ibnu.

Ibnu juga berpandangan, ke depan perlu ada diskursus semacam diskusi terarah (Focuss Group Discussion/FGD) membahas problem dan solusi pemanfaatan potensi-potensi yang ada di Bima.

“Potensi pembangunan baik persoalan birokrasi dan infrastruktur, ekonomi dan bisnis. Harus ada lembaga yang konsen sehingga setiap pekan itu, ada tema-tema yang memang dibahas secara rinci di media, sehingga masyarakat terbantu rasionalitasnya, meningkatkan rasionalitas pemilih. Ini lebih kurang 67 persen, masyarakat (Bima) cara berpikirnya masih tradisional karena pengaruh tingkat pendidikan masih rendah, akses terhadap pendidikan masih rendah, dikatakan daerah yang rendah literasi,” ujar Ibnu.

Hari jadi ke-379 Bima mestinya menjadi momentum mendorong rasionalitas masyarakat hingga mencapai 30-70 persen.

“Prinsipnya masyarakat kita (Bima) cinta pada dua hal yaitu agama yakni naik haji dan menyekolahkan anak setinggi mungkin. Tapi menjadi kajian kontra produktif, dalam memilih pejabat, memilih pemimpin bukan berdasarkan yang punya visi yang kuat, yang punya visi jauh, itu yang menjadi masalah. Tingkat kesejahteraan berpengaruh kuat terhadap politik. Jadi demokrasi belum beriringan dengan kesejahteraan. Seharusnya sejahtera dulu baru bicara demokrasi itu, problem di negara yang sedang berkembang itu, beda dengan negara maju,” katanya.

Problem swing voters dan kelompok milenial

Dr Ibnu Khaldun mengamati, munculnya kelompok swing voters dan kelompok milenial seperti pemilih pemula (rock the vote) yang apatis terhadap agenda Pemilu dan Pilkada disebabkan belum adanya isu-isu yang diusung peserta Pemilu sesuai dengan harapan para pemilih kelompok milinial.

“Saya kira kalau kelompok pemilih milenial pada momentum politik itu selalu apatis karena mereka kurang diperhatikan isunya. Misalnya diberikan perhatian nggak tentang beasiswa? Pendidikan berkualitas, sebab bagi mereka bisa sekolah dengan baik, mendapatkan sekolah yang berkualitas itu yang mereka butuhkan. Kenapa selalu pada periode momentum Pilkada itu, pemilih muda itu kurang mendapatkan perhatian sehingga mereka apatis dalam memilih?” kata Ibnu.

Pada era digitalisasi, dibutuhkan kreatifitas. Anggota legislatif juga mestinya memerhatikan kelompok milenial dengan menyiapkan anggaran untuk kegiatan ekonomi produktif. “Kalau DPR itu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, (menyiapkan) anggaran-anggaran yang pro pada pemilih milenial, apakah beasiswa, mereka diperhatikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Jika tidak, itu yang membuat banyak pemilih milenial kurang keseriusannya pada momentum-momentum politik,” tandasnya. [RD]