APPRA Laporkan Tiga Perusahaan Diduga Illegal Mining, Wakapolres Dompu Bakal Mendalami

Iklan Semua Halaman

.

APPRA Laporkan Tiga Perusahaan Diduga Illegal Mining, Wakapolres Dompu Bakal Mendalami

Senin, 19 Agustus 2019
Wakapolres Dompu Kompol Nurdin Sennanang dan Ketua Advokasi Hukum dan HAM Amirullah, SH. Foto RIS


Dompu, Berita11.com - Wakapolres Dompu Kompol Nurdin Sennang bakal mendalami laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu NTB.

Laporan dengan nomor agenda 1025 yang diterima oleh Kepolisian Resor Dompu pada tanggal 19 Agustus 2019 itu, terkait tiga perusahaan pertambangan batu atau yang dikenal galian C yang ada di wilayah Kecamatan Pajo dan Woja diduga belum mengantungi ijin atau illegal mining.

“Kami akan menindaklanjuti atau mendalami atas laporan ini,” ujar Wakapolres di ruang kerjanya usai menerima dan mengcek atas laporan tersebut, Senin (19/8/2019) siang.

Setelah menerima dan mengcek laporan itu, Wakapolres berdiskusi panjang lebar dengan dua orang perwakilan APPRA yakni Ketua bidang Advokasi Hukum dan HAM, Amirullah, SH dan Sekertaris yang juga pendiri APPRA Suparjo, S.Pd terlihat cukup akur. Kemudian Wakapolres mengarahkan ajudannya untuk mengantarkan laporan itu ke ruangan Reskrim untuk ditindaklajut.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Amirullah, SH kepada Berita11.com mengatakan, dua perusahaan itu terletak di Kecamtan Pajo yang dimana saat ini sedang melakukan aktifitas tanpa mengantungi Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
 
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Amirullah, SH saat menyerahkan Laporan kepada Kasium. Foto RIS
”Perusahaan ini di dalamnya bersuplai material antara lain pasir, batu dan tanah urug, dari hasil pantauan kami mereka beroperasi dan melakukan penggalian secara ilegan tanpa IUP,” ungkapnya.

Sedangkan satu perusahaan lainnya, lanjut Amirullah, terletak di Kecamatan Woja yang mana perusahaan itu telah melakukan penggalian secara ilegal. Ia menjelaskan, perusahaan lainnya yang terletak di Kecamatan Pajo yaitu menerima suplai material dari perusahan yang tidak memiliki IUP.

“Dua perusahaan yang kami laporkan itu, diduga telah melakukan penggalian secara ilegal tanpa memiliki IUP sedangkan satu perusahaan lainnya diduga menerima materian dari hasil penggalian perusahaan yang tidak memiliki ijin,” terang Amirullah.

Atas leporan tersebut, Amirullah meminta dengan tegas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian untuk segera bertindak, karena menurut dia perbuatan perusahaan-perusahaan nakal ini dapat merungikan orang banyak termasuk unsur pendapatan daerah tidak ada

“Semoga pihak kepolisian selaku APH segera menindaklanjuti laporan itu, dan segera menertibkan atau memberantas perusahan yang diduga telah melakukan perbuatan kejahatan dengan cara ilegal,” tegasnya.

“Selain itu, perusahan nakal ini bisa menyebabkan kerugian negara lebih khusus masyarakat dompu, begitu juga dengan unsur pendapatan daerah tidak ada yang masuk, karena mereka tidak tercatat atau berijin sehingga bebas dari perpajakan,” sambungnya. [RIS]