Bangun Kesepakatan dengan APH Tegakkan Rupiah, BI NTB Imbau Masyarakat Hati-hati Transaksi Tunai

Iklan Semua Halaman

.

Bangun Kesepakatan dengan APH Tegakkan Rupiah, BI NTB Imbau Masyarakat Hati-hati Transaksi Tunai

Jumat, 02 Agustus 2019
Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani dan Pimpinan Instansi Penegakkan Hukum di NTB Menunjukan Nota Kesepahaman Menegakkan Rupiah sebagai Simbol Negara Usai FGD di kantor setempat, Selasa (30/7/2019) lalu.


Mataram, Berita11.com— Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB membangun kesepakatan bersama aparat penegak hukum (APH) dalam menegakkan rupiah sebagai simbol negara. BI NTB juga mengimbau masyarakat berhati-hati dalam bertransaksi tunai dan melaporkan kepada aparat terkait jika ada keraguan terhadap keaslian uang rupiah.

Komitmen antara BI NTB dengan lembaga penegak hukum dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB dengan Polda NTB, Kejati NTB, Pengadilan Tinggi NTB usai Focus Group Discussion (FGD) bersama APH  bertajuk Penegakan Kedaulatan Rupiah sebagai Simbol Negara, Selasa (30/7/2019) lalu.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Achris Sarwani mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki simbol yang harus dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia.

Dikatakannya, salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia adalah mata uang Rupiah. Uang Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan FGD bersama Kepolisian Daerah NTB, Kejaksanaan Tinggi  dan Negeri di Provinsi NTB dan hakim Peradilan Umum di Provinsi NTB.

Achris mengatakan, selaku otoritas sistem pembayaran, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh BI untuk menekan dan memberantas peredaran uang tidak asli di Provinsi NTB.

“Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, termasuk kepada para penegak hukum seperti yang dilaksanakan pada hari ini,” katanya saat kegiatan FGD sebagaimana dikutip Kepala Fungsi Komunikasi dan Kordinasi Kebijakan BI NTB, Dhita Aditya Nugraha dalam press release resmi BI NTB.

Dikatakan Achris, sebagai simbol kedaulatan negara, rupiah harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Beberapa hal kecil namun penting dilakukan terhadap uang Rupiah adalah mempraktekkan metode 5 J (jangan), yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi.

Sementara itu, pada saat kegiatan tersebut, Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, menyatakan penegakan hukum berkaitan mata uang terutama pemalsuan uang memerlukan perhatian khusus karena kejahatan tersebut memberi efek yang luar biasa bagi perekonomian dan martabat bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat H Kresna Menon SH MH menyampaikan bahwa dalam rangka memutus suatu perkara, termasuk perkara pemalsuan rupiah, hakim diharapkan mempertimbangkan legal justice, social justice, dan moral justice.

“Karena keputusan pengadilan sangat berpengaruh terhadap tegaknya wibawa negara dan meningkatnya kepercayaan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pidana Umum Kejati NTB, Herrus Batubara SH MH mengungkapkan kejahatan pemalsuan akan menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, dan illegal logging, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun terorganisir.

Pada kegiatan FGD tersebut, narasumber Iwan Kurniawan dari Bank Indonesia Provionsi NTB menjelaskan peran Bank Indonesia dalam rangka pemberantasan uang tidak asli sesuai dengan UU Mata Uang,  sedangkan Dr Lalu Parman SH M.Hum, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram mengemukakan pandangan bahwa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana.

Adapun narasumber lain AKBP Yakobus dari Bareskrim Mabes Polri menjelaskan berkaitan modus operandi pemalsuan uang.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, beberapa kasus tindak pidana pengedaran uang palsu terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Solo Jawa Tengah, Bajawa NTT, dan Jember Jawa Timur.

Pengadilan Negeri Jember telah memutuskan hukuman kepada tersangka hingga 14 tahun penjara dan di Pengadilan Negeri Bajawa NTT dengan kasus serupa telah memutuskan hukuman 10 tahun penjara. Beratnya hukuman bagi pelaku pemalsuan uang tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal itu sekaligus juga akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kejahatan pemalsuan uang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kedaulatan rupiah, dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Pengadilan Tinggi NTB dalam rangka penegakan kedaulatan Rupiah.

Wujud dari kesepakatan bersama tersebut adalah  koordinasi antar lembaga berupa tukar menukar informasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pelaksanaan sosialisasi dan seminar.

Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan uang tunai dan tidak ragu melaporkan kepada aparat kepolisian tedekat atau Bank Indonesia apabila ada kecurigaan terhadap keaslian uang rupiah. [AN]