BIG Bekali Camat dan Kades di Kabupaten Bima tentang Deliniasi Batas Desa

Iklan Semua Halaman

.

BIG Bekali Camat dan Kades di Kabupaten Bima tentang Deliniasi Batas Desa

Selasa, 27 Agustus 2019


Kegiatan Badan Informasi Geospasial di Kantor Pemkab Bima.

Bima, Berita11.com— Badan Informasi Geospasial (BIG) membelaki para camat dan kepala desa di Kabupaten Bima tentang materi deliniasi batas desa. Tim BIG hadir di kantor Pemkab Bima, Senin (26/8/2019).

Materi yang dibahas menyangkut Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa secara Kartometrik tanpa Kesepakatan dan sejumlah pejabat terkait dari Pemkab Bima.  

Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bima Syafruddin Daud, S.Sos  menjelaskan, kegiatan dalam rangka mempercepat  pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang ada di wilayah. Kabupaten Bima saat ini bekerja sama dengan BIG dalam penyediaan informasi spasial untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dijelaskannya, kerja sama diawali pilot project penyusunan Sistem Informasi Spasial Desa di Kabupaten Bima dengan tujuan untuk membuat purwarupa Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu instrumen dan wadah informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Menurutnya, sistem informasi spasial desa dilengkapi dengan batas wilayah administrasi tingkat desa bahkan hingga administrasi terkecil di desa. Hal itu menjadi penting karena kejelasan batas wilayah administrasi yang tegas akan meminimalisasi potensi timbulnya permasalahan.

Untuk mendapatkan batas administrasi yang mendukung sistem informasi desa , BIG bekerja sama dengan pemerintah di tingkat desa melakukan deliniasi batas desa secara kartometrik.

“Kartometrik memiliki pengertian sebagai penggambaran dan penentuan batas desa dilakukan di atas draft peta kerja yang didiskusikan oleh masyarakat secara partisipatif,” katanya dikutip Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bima, Zainuddin SS.

Ia menambahkan, berbicara pemetaan sangat erat dengan pekerjaan di lapangan, di mana  batas antardaerah bisa berupa batas alam seperti sungai atau nonalam seperti jalan. “Batas desa akan menjadi jelas bila memiliki aspek hukum dan aspek teknis dan administrasi yang jelas sehingga kejelasan status batas kelurahan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Sekda Kabupaten Bima Drs HM. Taufik HAK, M.Si dalam sambutan mengatakan bahwa  kegiatan yang dilaksanakan sebagai cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya. Bahkan merupakan awal pembangunan Indonesia, BIG melakukan prototipe pemetaan batas desa/kelurahan dan kecamatan secara kartometris di beberapa kabupaten, salah satunya di Kabupaten Bima. 

Dikatakannya, pemetaan itu dilakukan sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dikatakannya, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan peraturan bupati. Pada pasal 17 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Menurut  Sekda, tujuan kegiatan adalah percepatan pembangunan garis segmen batas desa yang definitif seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Bima, tersusunnya jadwal ajudikasi penarikan garis batas desa secara kartometrik di kecamatan seluruh Kabupaten Bima serta tersusunnya berita acara segmen batas antardesa dan antarkecamatan di Kabupaten Bima.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dalam rangka upaya percepatan penetapan dan penegasan batas desa oleh Pemerintah Kabupaten Bima sekaligus dengan adanya penetapan batas desa ini akan mempermudah Pemerintah Kabupaten Bima dalam memetakan aset-aset pemerintah kabupaten  yang selama ini, sehingga akan memudahkan bilamana aset-aset tersebut dilakukan sertifikasi,” katanya.

Perwakilan Badan Informasi Geospasial Republik Indoneisa, Ahmad Raniwahdani menjelaskan bahwa delineasi merupakan program nasional, dalam hal percepatan penataan penegasan batas desa di seluruh Indonesia. Sehingga didapatkan peta kerja di desa berupa peta citra desa. Harpaannya dengan adanya pemetaan batas wilayah ini oleh BIG dapat menyelesaikan masalah maupun konflik terkait data yang berbeda-beda, yang mengakibatkan ketidakpastian pengelolaan sumber daya alamnya.

“Pemetaan batas hingga penegasan batas ini bukan hal yang ringan atau sepele, kegiatan ini sangat mendukung program One Data.  Untuk itu, dukungan dari teman-teman di desa/kelurahan sangat dibutuhkan oleh Tim BIG dalam menyelesaikan pemetaan batas wilayah ini. Selanjutnya nanti, pihak desa yang harus menganggarkan untuk pembuatan tapal batasnya sebagai kegiatan demarkasi, sehingga batas wilayah dapat manjadi definitif dengan penerbitan Peraturan Bupati Bima,” katanya.

Dijelaskannya, keberadaan batas wilayah dalam memperkuat pemerintahan antara lain dibutuhkan untuk ketertiban administrasi dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam admisnistrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi penarikan pajak, blok sensus dan penataan ruang.

Diharapkan dengan adanya kegiatan deliniasi batas wiayah desa/kelurahan secara 
kartometrik di Kabupaten Bima akan dapat mensinergikan SKPD terkait batas wilayah, sehingga didapatkan data batas wilayah yang satu data dan dapat mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dan dapat mengurangi konflik penguasaan lahan. [AN]