Karut Marut Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bima, Ibnu: Pemda jangan Money follow the Function!

Iklan Semua Halaman

.

Karut Marut Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bima, Ibnu: Pemda jangan Money follow the Function!

Senin, 05 Agustus 2019
Aksi Ibu-ibu dan Ratusan Warga di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima belum lama ini, Mendesak Tanggung Jawab Kepala Desa setempat Berkaitan Pengelolaan Dana Desa yang sebagian di antaranya Rp330 Juta tidak jelas. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Beberapa tahun terakhir pengelolaan dana desa di Kabupaten Bima menuai masalah seperti sebagian pekerjaan fisik yang diduga fiktif, problem pelaporan pajak dan kemampuan pemerintah desa dalam membuat laporan penggunaan anggaran (SPJ).

Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB bulan lalu menunjukan adanya dana desa tahap 2 Rp374 miliar yang masih mengendap dalam rekening kas umum daerah (RKUD), termasuk untuk Kabupaten Bima Rp74,25 miliar. Problemnya karena desa-desa belum menyelesaikan SPJ sehingga berimbas terhadap jadwal pencairan (anfra) dana transfer dari pemerintah pusat itu.

Akademisi STKIP Taman Siswa Bima yang juga Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Bima Dompu, Dr Ibnu Khaldun M.Si mengatakan, untuk mengatasi karut marut pengelolaan anggaran termasuk dana desa yang selalu terulang setiap tahun, pemerintah daerah harus mengubah mindset pengelolaan anggaran money follow the function, menjadi money follow program atau function follow money.

“Dalam istilah ekonomi money follow function. Jadi anggaran mengikuti fungsi,harusnya function follow money, sehingga fungsi dulu baru memikirkan anggaranya. Ini cara berpikir out of the box yang menjadi (solusi) penyakit birokrasi. Karena birokrasi sering dipolitisasi pada saat momentum politik, semangat kerjanya berkurang, diminta atau tidak diminta pasti menjadi pendukung (petahana),” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu lalu.

Menurut Ibnu, dalam perjalanan dana desa yang hampir lima tahun terdapat beberapa problem yang sudah semestinya dievaluasi pemerintah pusat. Setiap perangkat kerja daerah harus menghilangkan prinsip ‘berapa (keuntungan) untuk saya’ dalam menyusun program dan anggaran.

“Kita berharap, memang kalau kita lihat perjalanannya hingga ditetapkan undang-undang ADD itu, ini masih banyak yang harus dievaluasi, yang harus dipikirkan 191 desa (di Kabupaten Bima). Patut juga menjadi pertanyaan ada berapa persen dari 191 desa itu yang bisa meningkat mejadi desa maju? Kita belum mendengarnya, termasuk desa yang tinggi tingkat pendapatan BUMDEsnya,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan modal anggaran rata-rata di atas Rp1 miliar per tahun, seharusnya ada terobosan dari setiap desa yang bisa dipoles oleh pemerintah daerah yang melaksanakan evaluasi dan pengawasan anggaran tersebut.

“ADD Rp1 miliar itu tidak terus dominan pada infrastruktur. Ciri-ciri daerah tertinggal itu infrastruktur belum selesai, listrik, jalan, jembatan dan irigasi yang belum selesai. Seharusnya ada desa-desa sebagai sebagai best practice. Ini baru belum lima tahun berjalan, saya kira yang penting on the track, semua mengikuti tata kelola,” katanya.

Menurutnya, Bupati Bima harus memiliki konsep dan rencana strategis misalnya membentuk desa melek IT (smart village). Memiliki target misalnya membentuk desa cerdas, desa wisata yang seluruh perangkatnya menggunakan sistem informasi (IT).

“Ini mana desa terbaik? Ada Maria, ada Leu, Desa Sari. Dari tahun ke tahun nggak sampai 10 persen, harusnya lebih dari 10 persen. Walaupun belum masuk kategori desa maju tapi sudah ada desa-desa practice, best practice yang bisa menjadi inspirasi. Ada nggak desa-desa yang saling belajar dan membuat MoU untuk membangun berdasarkan zona kebutuhan dan keberadaan potensi-potensinya, ini yang mesti menjadi perhatian lagi yang serius dari kepala daerah,” katanya.

Mantan staf ahli DPR RI ini juga tak menampik, problem pengelolaan dana desa di Kabupaten Bima juga berkaitan masalah SDM aparatur desa, termasuk kepala desa dan bagian atau kepala urusan di desa yang menyusun laporan penggunaan anggaran. Untuk itu, kepala daerah harus memiliki konsep dan target membentuk smart village.

Kendati sesuai undang-undang desa pemerintah desa memiliki otoritas pembangunan di desa. Namun sebagai pembina utama, kepala daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan desa yang menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta terarah, sehingga memiliki output nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Perangkat desa yang belum siap dalam mengelola anggaran besar cenderung melahirkan masalah di kemudian hari.

“Seluruh sistem dan SOP itu sudah sangat baik yang disiapkan kementerian. Kita sekarang persoalanya butuh sumber daya. Ini persoalan sumber daya, kenapa di desa-desa kita masih memahami kepala desa yang punya well informasi dan well pendidikan, yang berpendidikan baik kan itu yang menjadi persoalan. Sudah berapa kepala desa dari latar belakang pendidikan S1 atau S2, kalau di Jawa kan sudah banyak yang (dari) S2,” ujarnya.

“Persoalannya anggaran ada, kekuasaan ada. Kades itu harus menjawab atau memenuhi kepentingan-kepentingan pada saat pelaksanan Pilkades, ini yang menjadi tantangan tata kelola di desa. Kita ingin cepat berlari, tapi problemnya ada di visi kepala desa itu sendiri dan kemitraan,” lanjut Ibnu.

Pemerintah daerah harus mendorong dan memiliki program mewujudkan penguasaan IT (teknologi informasi) oleh pemerintah desa, sebagaimana yang menjadi problem pengelolaan anggaran seperti masalah penggunaan aplikasi Daring Sistem Keuangan Desa (Sikskeudes). Pengelolaan anggaran desa tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja, namun terarah untuk orang banyak yakni masyarakat di desa.

“Sekarang kan menuju smart governance seperti adanya e-katalog. Apakah desa sudah punya e-katalog, e budgedting, e-governance, tata kelola pemerintahan? Judul besarnya kita tetap tertinggal, di daerah tertinggal kita masih tertinggal,” katanya.

Karut Marut Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bima

Sebelumnya, Kepala Seksi Bank dan DAK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima-Kanwil DJPb NTB Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Arif Kurniawan  menyebutkan pada tahap kedua hingga awal Juli 2019 lalu, terdapat dana desa di Kabupaten Bima yang tertahan di RKUD Kabupaten Bima sebanyak Rp74.247.495.600.

Selain dana puluhan miliaran rupiah tahap dua yang tertahan tersebut,  tercatat dalam data KPPN Bima dana sebesar Rp18.201.826.757 yang tertahan dalam RKUD Kabupaten Bima. Adapun total anggaran transfer dari pemerintah pusat ke RKUD Kabupaten Bima pada tahap pertama tahun 2019 yaitu sebesar Rp37.143.747.800. Problemnya terhambat pada laporan penggunaan anggaran pencairan tahap sebelumnya.

Menurut Arif Kurniawan, jika seluruh desa sudah beres berkaitan SPJ, mestinya pencairan tahap 3 dana desa untuk Kabupaten Bima sudah  bisa dilakukan terhitung mulai bulan Juli 2019 lalu.

Sebagaiamana diketahui sebelumnya tercatat beberapa desa di Kabupaten Bima yang bermasalah dengan pengelolaan dana desa seperti Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora, desa di Langgudu Kabupaten Bima yang kasusnya sampai penanganan oleh pihak kepolisian. Pada tahun 2019, dinamika pengelolaan dana desa di Kabupaten Bima tidak jauh berbeda, ada beberapa pemerintah desa termasuk di dalamnya kepala desa yang dilaporkan warganya berkaitan pengelolaan dana desa seperti Desa Sanolo Kecamatan Bolo terkait dugaan kegiatan fiktif Rp330 juta.

Pada tahun 2018 protes berkaitan pengelolaan dana desa muncul di Desa Rato Kecamatan Bolo berkaitan dana BUMDES, demikian halnya di Desa Lewintana Kecamatan Soromandi. Protes pengelolaan dana desa pada tahun 2019 muncul di Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Presiden Jokowi Minta Hapus Praktik Money follow Function

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi) menekankan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus sinkron, sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.

Salah satu penekanan presiden yaitu menghapus praktik money follow function. Presiden menginginkan tidak ada lagi forum-forum pertemuan hanya dipenuhi prosedur administrasi saja. Tetapi betul-betul konkrit dimanfaatkan secara optimal mendorong prinsip money follow program, terutama pendanaan program-program negara.

Penekanan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional tahun lalu. Presiden tidak menginginkan munculnya prinsip sebagai “lagu lama”, seolah-olah ada dua rezim yaitu perencanaan dan penganggaran, sehingga perencanaan dan penganggaran tidak rampung.

Sebagaimana diketahui paket Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kuangan Negara melahirkan penganggaran yang baru yaitu unfied budget, perfomance based budget (PBB), dan medium term expenditure framework (MTEF). 

Penerapan sistem penganggaran tersebut demi terwujudnya efektifitas, efiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah munculnya prinsip money follow function, di mana pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja. Hal tersebut dimaksudkan agar anggaran tepat sesuai fungsi satuan kerja, the right man in the right place. Namun pola tersebut melahirkan mindset aparatur akan melaksanakan program dengan pertimbangan keuntungan untuk dirinya. 

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan kunjungan ke desa, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE mengingatkan desa untuk mengelola dana desa secara transparan, tepat sasaran dan bertangungg jawab (akuntanbel). Pesan tersebut juga disampaikannya saat mengikuti bhakti sosial yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima di Desa Tambe Minggu, 4 Agustus 2019. [RD]