LMND Desak Gubernur NTB dan Bupati Sikapi Serius Masalah Kualitas Pendidikan

Iklan Semua Halaman

.

LMND Desak Gubernur NTB dan Bupati Sikapi Serius Masalah Kualitas Pendidikan

Sabtu, 03 Agustus 2019
Ketua EW LMND NTB  Agusman.


Mataram, Berita11.com— Aktivisi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) Agusman mendesak gubernur dan Bupati Bima serta sejumlah kepala daerah di NTB menyikapi serius permasalahan kualitas pendidikan yang nyaris menjadi juru kunci dari 34 provinsi.

“Selain perhatian pemerintah pusat, terkait kualitas pendidikan juga mesti menjadi perhatian Gubernur NTB dan para kepala daerah termasuk bupati,” ujarnya ketika dihbungu melalui sambungan Ponsel, kemarin.

Menurut Ketua Wilayah LMND NTB ini, perhatian Pemrov NTB terhadap pendidikan melalui program penyiapan beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri bagus. Akan tetapi juga harus dibarengi upaya memerhatikan kualitas pendidikan tingkat di bawahnya seperti SMA, SMK, SMP hingga SD. Karena sebagaimana data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, rangking kualitas pendidikan NTB nyaris menjadi juru kunci di atas Papua.

Dikatakannya, substansi pendidikan bukan saja mendongkrak kualitas maupun kuantitas program magister. Tetapi memerhatikan kualitas pendidikan di bawahnya. Pemerintah daerah seperti Kabupaten Bima juga diharapkan mencontohi program pemberian beasiswa yang terus dilakukan Gubernur NTB. Harus ada target yang hendak dicapai.

Baca Juga:


“Perlu diperhatikan kualitas pendidikan di bawah tingkat S2. Sehingga bukan  saja beasiswa S2 saja yang diperhatikan, tetapi tingkat SMK, SMA maupun SMP dan SD itu juga perlu diperhatikan,” katanya.

Diisyaratkannya, LMND NTB akan mengonsolidasi kader dan pengurus LMND setiap kota dan kabupaten mendesak kepala daerah agar memerhatikan kualitas pendidikan. LMND NTB juga sepakat dengan rencana Partai Rakyat Demokratik (PRD) membuat pakta integritas atau hitam di atas putih dengan para calon kepala daerah yang kemudian komitmen itu bisa ditagih oleh rakyat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB H Rusman menyebutkan kualitas pendidikan di NTB masih rendah. Bahkan posisinya rangking 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

Sesuai data terbaru Kemendikbud, dari 215 ribu lebih satuan pendidikan di Indonesia, yang baru memiliki mutu baik hanya 40.000 atau 18,8 persen. Dari 314 SMA yang ada di NTB, yang memiliki standar baik hanya 26 SMA. Sisanya masuk kategori kurang bermutu. Demikian halnya dari total seluruh SMK di NTB, hanya 5 sekolah yang kategori bermutu baik.

Kualitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota tidak jauh berbeda.

Rusman menyebut problem kualitas pendidikan di NTB dipengaruhi sejumlah hal di antaranya sarana dan prasarana yang belum merata dan memadai. Selain itu, pengaruh kualitas pendidik dan guru yang belum merata. Terdapat 7.200 guru honorer di wilayah NTB. Akan tetapi belum memiliki SK.

Secara umum, problem pendidikan diyakini memengaruhi langsung pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Walaupun secara nasional pada tahun 2018 rasio gini Indonesia saat ini terendah dalam tujuh tahun terakhir, sesuai yang dicatat BPS rasionanya 0,389.

Pejabat Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs Chairunnas M.Pd menyebut salah satu problem kualitas pendidikan di Kabupaten Bima yaitu masalah distribusi tenaga pendidik atau garu yang belum merata. Masih banyak guru yang umumnya non-PNS lulus Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) statusnya belum jelas dan masih menunggu petunjuk Bupati Bima.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, Angka Partisipasi Murni (APM) formal dan nonformal penduduk Kabupaten Bima menurut karakteristik dan jenjang pendidikan tahun 2018, kelompok SD 99,98 persen, SMP 89,21, SMA 78,12. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) formal dan nonformal penduduk menurut karakteristik dan jenjang pendidikan tahun 2018, kategori SD 116,64, ketegori SMP 91,67, SMA 98,43.

Beberapa persoalan pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bima di antaranya masalah sarana dan prasarana yang memprihatinkan seperti problem kondisi fisik sekolah dasar di Oi Bura Kecamatan Tambora dan kondisi fisik SDN Filial Karampi Kecamatan Langgudu yang belum menjadi atensi pemeritah daerah. [RD]