Miskin Yodium di “Lumbung” Garam, Pemda Galau

Iklan Semua Halaman

.

Miskin Yodium di “Lumbung” Garam, Pemda Galau

Kamis, 01 Agustus 2019
Sosialiasi Perbub Bima Nomor 52 Tahun 2019 di Aula Kantor Bupati Bima.


Bima, Berita11.com— Kabupaten Bima tidak diragukan lagi sebagai salah satu sentra produksi atau “lumbung” garam. Akan tetapi kasus gangguan akibat kurang yodium (GAKY) berat dan ringan masih ditemukan di daerah ini.

Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bima “galau” dan merumuskan regulasi daerah yaitu Peraturan Bupati Bima Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Kabupaten Bima.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bima, luas lahan garam rakyat di Kabupaten Bima mencapai 1.743,02 hektar yang berloksi di lima kecamatan yaitu Kecamatan Woha, Kecamatan Bolo, Kecamatan Monta, Bolo, Palibelo, dan Lambu pada 11 desa. Pada tahun 2018, produksi garam baku 90 persen didistribusikan keluar daerah seperti Provinsi NTT, Makassar, Sumbawa, Lombok, Bali dan Surabaya. Sisanya hanya 10 persen di untuk di dalam daerah.

Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima HM Qurban, SH cakupan konsumsi garam beryodium di Kabupaten Bima masih masih rendah. Karena masih terdapat daerah endemi GAKY di dua kecamatan dan kategori ringan di lima kecamatan.

“Pemenuhan kebutuhan garam beryodium masih bergantung pada produk industri dari luar Bima. Peredaraan garam beryodium belum menjangkau semua wilayah di Kabupaten Bima, kualitas dan kuantitas garam beryodium lokal terbatas,” katanya saat sosialisasi Perbup Bima Nomor 52 Tahun 2018 di kantor Bupati Bima, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, percepatan peningkatan produksi garam dan peredaran garam beryodium konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bima perlu dilakukan. Hal tersebut karena lahan garam yang ada lebih kurang 751,6 hektar. jumlah petani garam 2.230 orang, kelompok tani garam sebanyak 34 dengan produktivitas lahan 49 ton per hektar dan total produksi per tahun berkisar 50.000-60.000  ton.

Dijelaskannya,  Perbup Bima Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Kabupaten Bima merupakan wujud kepedulian pemerintah dan semua pihak dalam jangka panjang bagi perkembangan Sumber Daya Manusia.

“Dengan demikian kerangka hukum ini bermaksud menjamin kepasatian hukum dalam bidang pengendalian peredaran garam, melindungi dan memberi rasa aman bagi konsumen, petani garam baik perorangan maupun badan hukum sebagai instrumen untuk mengembangkan tanggung jawab bagi pihak yang berkecimpung dalam peredaran garam di Kabupaten Bima,” sebutnya.

Pengawasan kepada produsen dan distributor garam untuk menjamin ketersediaan garam beryodium berkualitas, sedangkan penegakan norma sosial dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh stake holder akan pentingnya garam beryodium dalam upaya penangulangan GAKY.

“Saya berharap semoga dengan adanya kegiatan seperti ini dalam rangka menjamin legalitas peredaran garam agar tepat sasaran, sekaligus melindungi dan menjamin masyarakat Kabupaten Bima dari risiko gangguan akibat kekurangan iodium,” katanya.
Kabid Sosbud Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Rani Wahyuni, ST MT M.Sc menyampaikan sosialisasi regulasi daerah dalam rangka mendukung visi misi bupati dan wakil bupati Bima yaitu meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai– nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

“Sehinggga sasaran yang ingin hendak dicapai yaitu trwujudnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa,” katanya.

Dikatakannya sosialisasi Perbup dan Perda dalam rangka semua masyarakat Kabupaten Bima mengonsumsi garam beryodium pada tahun 2026.

“Serta meningkatkan proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium yang cukup di Kabupaten Bima sebanyak 90 persen dan mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan peredaran sampai seluruh pelosok Kabupaten Bima,” ujarnya. [MR]