Pemkab Tegaskan Informasi Bupati Bima Diperiksa KPK RI adalah Hoks

Iklan Semua Halaman

.

Pemkab Tegaskan Informasi Bupati Bima Diperiksa KPK RI adalah Hoks

Rabu, 14 Agustus 2019
Bupati Bima dan Anggota Rombongan saat Meninjau Kondisi Lahan yang Terbakar di Kecamatan Sanggar. Capture/ Dokumen Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima. 


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menegaskan informasi tentang Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) adalah hoaks.

Juru bicara Pemkab Bima, Zainuddin SS menegaskan sepanjang Rabu, 14 Agustus 2019 pihaknya menerima banyak pertanyaan dari elemen masyarakat yang menanyakan kepastian dan keberaan informasi dari sejumlah warga net melalui media sosial facebook yang menyatakan Bupati Bima diperiksa oleh KPK.

“Demi kepastian dan kebenaran informasi publik, perlu saya jelaskan beberapa hal sebagai berikut: Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri pada hari ini (Rabu, 14 Agustus 2019) berada di Bima, melayani semua elemen; terkait berbagai hal baik yang berhubungan dengan hajat sosial maupun urusan pemerintahan,” tandas Kasubag Informasi dan Pemberitaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Zainuddin.

Dijelaskannya juga, Rabu siang hingga menjelang sore hari, Bupati Bima beserta pihak berkaitan melaksanakan perjalanan dinas menuju Kecamatan Sanggar.

“Hingga pernyataan pers ini dilansir, Bupati Bima beserta rombongan masih berada di lokasi guna melakukan pemantauan secara langsung dampak Kebakaran Kawasan Usaha Tani Lestari Doro Tabe (Kawasan Taman Nasional Piong) seluas lebih kurang 400 hektar,” jelas Zainuddin melalui pernyataan pers yang dikirim ke media, Rabu (14/8/2019).

“Sehubungan dengan postingan fitnah hoaks tersebut, diimbau kepada semua pihak untuk secara bijak dan objektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak melahirkan persepsi atau prasangka yang kurang edukatif,” imbau Zainuddin.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan Medsos sebagai wasilah membangun komitmen kolektif guna menciptakan iklim kondusif yang dibarengi dengan produktivitas karya, sehingga para pihak memiliki dorongan dan keyakinan untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam setiap ikhtiar membangun. Bukan sebaliknya,  mengikuti arus menggunakan media sosial sebagai alat menyebar  berita-berita hoaks bernuansa fitnah, adu  domba dan memecah belah serta muatan muatan lain yang dapat mereduksi nilai nilai moral dan etika. 

“Pemerintah daerah menyampaikan ungkapan terima kasih mendalam kepada seluruh masyarakat yang secara cermat menelaah informasi serta mengawal dan bersumbangsih ide dan kreasi dalam setiap agenda pemerintahan dan pembangunan,” pungkasnya. [RD]