Pemprov NTB Sosialisasikan Perda SPBE dan Raperda Persampahan

Iklan Semua Halaman

.

Pemprov NTB Sosialisasikan Perda SPBE dan Raperda Persampahan

Kamis, 08 Agustus 2019
Suasana Sosialisasi Perda SPE dan Raperda Persampahan yang Digelar Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Dinas Kominfo Provinsi NTB di Aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (7/8/2019). Foto Tim Publikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima.

Bima, Berita11.comPemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (SPBE) dan sosialisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Pengelolaan Sampah. Kegiatan digelar di Aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (7/8/2019).

Sosialisasi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Drs H Arifudin HMY.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H Ruslan Abdul Gani SH MH yang memaparkan materi kebijakan pemerintah daerah dalam pembentukan rancangan Perda tentang pengelolaan sampah mengatakan, seiring pertumbuhan jumlah penduduk, maka volume sampah juga akan turut mengalami peningkatan.

“Oleh karena itu rancangan Perda pengelolaan sampah yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan akan pentingnya tata kelola sampah ini,” ujarnya dikutip Kepala Bidang Komunikasi Pulbik dan Desiminasi Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bima, Suryadin M.Si.

berkaitan Raperda tata kelola sampah,  beberapa aspek yang dibahas yaitu strategi pengolahan sampah regional, pengembangan dan penerapan teknologi, kegiatan pengelolaan sampah, larangan, hak dan kewajiban, perizinan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH  memaparkan materi tentang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. 

Dikatakan Gede salah satu fungsi penting pemerintah provinsi adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinasi lintas pemerintah daerah.


“Dalam kaitanya dengan tata kelola informasi, pemerintah harus bersikap terbuka dan memiliki integritas dan memahami bahwa ketika masyarakat melakukan kritik, pasti ada dasarnya. Karena itu, pemerintah harus berfikap arif menyikapi kritik yang ditujukan oleh masyarakat,” ujarnya di hadapan 30 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah terkait.   

Gede memaparkan, aspek lain yang penting dalam tata kelola informasi elektronik yaitu perlunya pengamanan sistem informasi. “Oleh karena itu, pemerintah provinsi sudah membentuk tim keamanan siber daerah yang memperkuat sisi jaringan dan konten informasi. Sehingga ruang publik nantinya akan diisi dengan hal-hal positif,” katanya.

Gede menyajikan materi yang berkatain landasan, struktur, cakupan penyelenggaraan sistem informasi pemerintah daerah, kemitraan,  partisipasi masyarakat  dan dunia usaha, selain itu, berkaitan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian tata kelola informasi elektronik. [AN]