Peneliti CEPP sebut Politik Dinasti terus Meluas karena Parpol belum Modern

Iklan Semua Halaman

.

Peneliti CEPP sebut Politik Dinasti terus Meluas karena Parpol belum Modern

Selasa, 06 Agustus 2019
Peneliti Senior Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP), Dr Ibnu Khaldun M.Si. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Beberapa pekan terakhir salah satu pembahasan publik di Bima yaitu problem politik dinasti. Setelah 22 tahun, dinamika politik era reformasi masih belum mengarah pada politik substansial, demokratisasi bekerja dominan dengan target-target prosedural.

Kenapa ini terus terjadi di era masyarakat sipil? Peneliti Senior Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/ CEPP) Universitas Indonesia, Dr Ibnu Khaldun M.Si menyebut empat problem munculnya politik dinasti.

Pertama, elite-elite Parpol masih oligarkis kekuasaan, dijalankan hanya untuk mempertahankan kekuasaan bukan untuk tujuan bersama (common good).

Kedua, Parpol sampai saat ini masih belum melakukan modernisasi kepartaian. Padahal seharusnya Parpol melakukan penataan sistim kelembagaan dalam tubuh Parpol seperti yang dilakukan oleh kelembagaan lain seperti pemerintah, ada asas-asas demokratis dalam menjankan tugas dan fungsinya, ada azas transparansi, kepastian hukum dan akuntabilitas yang tinggi.

“Misalnya dalam seleksi Caleg dan kepala daerah itu ada tahapan-tahapan yang bisa diakses oleh publik. Selama ini yang terjadi seleksinya relatif tertutup, sekadar formalitas dan dominan gunakan pelicin atau berasal dari keluarga elite Parpol,” ujar Ibnu melalui pesan WhatsApp yang diterima Redaksi Berita11.com, Senin (6/8/2019).

Dikatakannya, penyebab ketika politik dinasti karena kaderisasi Parpol macet, minim kegiatan peningkatan kapasitas, bekerja hanya menjelang momentum politik dan tidak menjenjang kepemimpinan.

Caleg dan Calon Kepala Daerah Diputuskan Elite Pusat Kental Praktik Transaksional

“Keempat sentralisasi dalam kepemimpinan Parpol dibanyak kelembagaan seperti organisasi pemerintah (birokrasi) terjadi desentralisasi. Nah, di Parpol setiap pengambilan keputusan penentuan Caleg atau calon kepala daerah diputuskan oleh elite pusat dan dominan kental praktik transaksional,” kata doktor muda yang juga Ketua STKIP Taman Siswa Bima ini.

Menurutya, fenomena-fenomena tersebut yang memperluas, bahkan memperkuat politik dinasti. [RD]