Program Rumput Laut Diduga Jadi Lahan Korupsi

Iklan Semua Halaman

.

Program Rumput Laut Diduga Jadi Lahan Korupsi

Rabu, 21 Agustus 2019
Gambar Rumput Laut. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Program rumput laut adalah salah satu program unggulah Pemerintah Daera Kabupaten Dompu NTB yang tercantum dalam Program TERPIJAR. Program yang menghabiskan anggaran negera miliyaran tersebut diduga jadi lahan korupsi pihak-pihak terkait.

Beberapa tahun belakangan ini diketahui bahwa program tersebut mengalami gagal total. Kenapa program rumput laut bisa gagal? Berikut pemaparan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatas namakan Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu, Sudirman H. Muhammad, SH saat ditemui Berita11.com, Rabu (21/8/2019) pagi ini.

“Pertama, Kabar angin akibat terkena bencana padahal lima tahun terakhir ini Kabupaten Dompu khususnya diwilayah sektor pesisir tidak ada guncangan ombak yang begitu dahsyat yang dapat menyebabkan rumput laut mati,” bebernya.

“Kedua, dikarenakan  pestisida obat jagung akibat rembesan air hujan bercampur banjir yang masuk kelaut padahal jarak antara bibir pantai dengan lokasi budidaya berpuluhan mil dari garis bibir pantai,” sambungnya.

Menurut dia, Ibarat kata kawin silang air tawar dan asin jadinya asam digunung garam dilaut dalam tempurung bertemu juga. Jika demikian halnya, kenapa setiap tahun rumput laut ditanam, tanya dia, Ibarat orang kehabisan akal.

“Tau jalan berduri tidak menggunakan alas kaki sepatu atau pun sandal,” tudingnya sambil tersenyum lepas.

Program budidaya rumput laut di Kabupaten Dompu, lanjut dia, memang mengiyurkan, bayangan saja pertahun anggaran yang digunakan untuk membeli bibit rumput laut lebih kurang Rp
900 Juta ditambah biaya pembelian sampan untuk merawat rumput laut oleh petani. Namun ironinya bibit yang ditanam diduga bibit mati.

“Ekspektasi Program ini diduga hanya menguntungkan para kelompok dinas dan jaringan
Cv, penunjukan langsung tanpa mekanisme info tender dalam Satu paket proyek pengadaan bibit rumput laut lebih kurang Rp400 Juta setiap tahun,” terangnya.

Ia menyebutkan, potensi laut di Kabupaten Dompu tidak bisa dimaknai dengan satu konsep kebijakan saja untuk menjalankan program karena, menurut dia, perairan teluk saleh bukan rumput lautnya yang terkenal melainkan satu juta ikan yang beragam warna dengan ukuran besar dan panjang yang bisa menghidupkan para nelayan pesisir pantai.

“Kenapa potensi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kan bisa dilakukan dengan cara budidaya ikan dalam kerambah, atau pemberian bantuan sampan atau kapal penangkap ikan yang lebih moderen untuk para nelayan,” tuntunya.

Dari catatan APPRA berdasarkan informasi yang didapat diberbagai pihak yang bisa dipercaya, luas perairan laut di Kabupaten Dompu ditambah dengan perairan propinsi yang bisa dimanfaatkan adalah seluas
2.763 kilometer yang meliputi laut flores, laut hindia, teluk saleh, dan teluk cempi.

Sedangkan potensi penangkapan ikan, potensi lestari SDI (ton) terdiri dari pelagis
359,69 ton dan demersal 7.415.91 ton selama tahun 2000. Dari luas areal potensial 1.334.53 Kilometer dengan luas 1.428.47 Kilometer belum dimanfaatkan karena kurangnya sarana penangkapan seperti perahu atau kapal, pukat, pancing dan lain-lain dengan teknologi tinggi.

Sedangkan jumlah nelayan dan petani ikan di Kabupaten Dompu pada tahun
2002 tercatat lebih kurang 2.871 orang dan 816 orang.

Produksi ikan di laut khususnya di Kabupaten Dompu pada tahun
2001, 39.78% tercatat 9.385 ton, tahun 2002 6.686.3 ton, dengan nilai produksi ikan dilaut sebesar 21.400.895 tahun 2001. Terjadi peningkatan 5% dari tahun sebelumnya.

“Ini menunjukan bahwa potensi ikan dilaut lebih unggul, namun tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai,” urainya.

APPRA menyimpulkan, ada 11 poin penyelewengan pihak-pihak terkait bedasarkan informasi yang didapat. Berikut 11 poin yang diuraikannya.

Pertama, diduga pihak dinas ada unsur kesengajaan menanam rumput laut padahal diduga bibit yang dibeli adalah bibit mati.
Kedua, Mengetahui bahwa itu akan gagal kenapa harus diteruskan?.
Ketiga, Kenapa tidak mencoba mengganti ke program lainnya.
Keempat, diduga ada niat atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
Kelima, diduga praktek dugaan korupsi secara kelompok dengan perusahaan atau CV pemenang tender walau mengetahui gagal namun tidak ada antisipasi atau evaluasi untuk mencoba alihkan program yang lainnya.
Keenam, diduga modus korupsi ini cukup canggih dengan menggunakan dalil alasan bencana, dan pestisida obat jagung petani.
Ketujuh, diduga dinas juga ikut serta mencari sendiri, atau membeli sendiri bibit dengan menggunakan perusahaan orang lain, atau nama orang lain.
Kedelapan, diduga pihak dinas membuat laporan palsu keberhasilan program budidaya rumput laut di tiga desa di dompu agar kembali mendapatkan anggaran ditahun berikutnya.
Kesembilan, diduga pihak dinas tidak memiliki file atau laporan kegiatan panen raya rumput laut setiap tahun, hanya file dan laporan serah terima barang rumput laut dalam karung, dan tali kebutuhan budidaya.
Sepuluh, merujuk pada pemaparan diatas, jelas kiranya kegagalan rumput laut bukan disebakan karena faktor bencana, dan pestisida, karena pihak dinas sebelumnya juga mendalilkan akibat aktivitas bom ikan oleh warga.
Sebelas, kegagalan budidaya rumput laut di dompu bukan saja terjadi di Kecamatan Manggelewa khususnya Desa Kwangko, Desa Nanga Tumpu, dan Desa Pekat Kecamatan Pekat, melainkan, juga terjadi di Kecamatan Hu’u dan sekitarnya yang jauh dari pencemaran sebagaimana yang didalilkan oleh dinas terkait,” urainya. [RIS]