Tinggal Nama, di Mana Muara Anggaran Bansos Rumput Laut dari KKP untuk Petani Dompu?

Iklan Semua Halaman

.

Tinggal Nama, di Mana Muara Anggaran Bansos Rumput Laut dari KKP untuk Petani Dompu?

Jumat, 30 Agustus 2019
Gambar Ruput laut yang mati gagal panen

Dompu, Berita11.com - Dalam setiap momen kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu NTB selalu mengagung-agungkan program Tebu, Rumput Laut, Sapi dan Jagung (TERPIJAR). Salah satunya, saat sambut kedatangan tim penjelajah Gowes nusantara 2019 sebagaimana yang dilansir Berita11.com pada Senin (26/8) lalu.

Program yang menjadi konsep pembangunan Pemda yang menurutnya terbilang cukup sukses sehingga terkenal di mana-mana, namun dibalik semua itu, ada beberapa program di dalamnya yang tidak sesuai dengan kenyataan yakni rumput laut. Program rumput laut bisa dibilang hanya tinggal namanya saja.

Sementara, Bantuan Sosial (Bansos) sejak tahun 2014 lalu hingga kini tetap digelontorkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD yang berjumlah kurang lebih Rp 1Milyar per tahun digunakan untuk pembelian bibit dan penanaman rumput laut juga untuk pembelian sampan fiber bertujuan untuk perawatan dan pemeliharaan.

Ke Manakah Muara Anggaran Bansos Ruput Laut dari KKP untuk Petani Dompu?

Program rumput laut terkesan tidak memberikan arah perubahan yang nyata bagi masyarakat di pesisir pantai khususnya para petani rumput laut. Hal itu terbukti dari salah satu petani rumput laut Junaidin 42 tahun warga Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa saat ditemui Berita11.com, di dompu pada Rabu (28/8/2019) siang.

Junaidin membenarkan atas kegagalan program tersebut bahkan bantuan itu dirinya hanya menerima pada tahun 2014 silam dan dia mengaku pada tahun 2017 pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa penjaring ikan dan tidak tahan lama.

“Memang benar, kami hanya menerima bantuan bibit rumput laut itu hanya tahun 2014 saja, dan itu kami gagal panen mulai itu tidak ada bantuan lagi, kemarin tahun 2017 kelompok kami dapat bantuan penjaringan ikan masing-masing kelompok dapat satu, itu pun cepat rusak hingga sekarang tidak ada bantuan lagi,” terang Junaidin.

Ia menyebutkan, setelah mengalami gagal panen sebagian besar warga setempat terpaksa alih mata pencaharian dengan berladang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan ada juga sebagian kecil memancing.

”Kami terpaksa cari alternatif lain seperti berladang, bertanam jagung, ojek ada juga yang mancing,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu, Sudirman H. Muhammad, SH menuturkan, masalah tersebut telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, tertanggal 31 Mei 2018 lau. Namun pihak Kejari Dompu hingga kini belum juga dipanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangan.

“Kami meminta Kejari Dompu untuk memanggil pihak-pihak terkait terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu beserta saksi untuk dimintai keterangan berdasarkan laporan yang kami ajukan tahun lalu,” pintanya.

Lewat kesempatan ini, APPRA meminta terhadap Pemerintah Pusat untuk distopkan Bansos anggaran budi daya rumput laut khususnya di Kabupaten Dompu karena diduga hanya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dan merugikan anggaran negara.

“Untuk sementara kami meminta terhadap KKP RI untuk tidak merespon dan memberikan Bansos anggaran yang diminta oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, karena diduga menjadi lahan korupsi pihak dinas dan kelompok jaringan CV semata,” tandasnya. [RIS]