Realisasi PPJ Kabupaten Bima Rp8,3 Miliar, Alokasi Lampu Jalan hanya Rp140 Juta, ke mana PAD Menguap?

Iklan Semua Halaman

.

Realisasi PPJ Kabupaten Bima Rp8,3 Miliar, Alokasi Lampu Jalan hanya Rp140 Juta, ke mana PAD Menguap?

Sabtu, 24 Agustus 2019
Kondisi Ruas Jalan Negara di Sekitar Kantor Bupati Bima Tampak Gelap saat Lampu Penerang Jalan tidak Dinyalakan. Foto US Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Realisasi Pendatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap pengguna listrik di Kabupaten Bima sebesar 10 persen dari total pembayaran listrik selama tahun 2018 mencapai Rp8.338.076.151. Realisasi tersebut pada tahun 2019 berpotensi naik hingga Rp9 miliar. Namun pada tahun 2018, Pemkab Bima hanya mengalokasikan anggaran Rp140 juta untuk perawatan lampu jalan.

Anggaran tersebut jauh di bawah realisasi penerimaan PPJ yang bersumber dari masyarakat. Lalu, ke mana PAD itu mengalir?

Kepala Bidang Penagihan dan Pengaduan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima, Nurul Wahyuti SE ME mengaku pihaknya hanya pelaksana pengelola anggaran. Adapun berkaitan usulan penambahan infrastruktur lampu jalan dan perawatan lampu jalan sebagai kompensasi atas pajak miliaran rupiah yang telah dibayar masyarakat Kabupaten Bima merupakan kewenangan TAPD dan Bagian Umum Setda Kabupaten Bima.

“Kalau terkait penambahan infrastruktur dan perawatan itu kami tidak tahu, tergantung Bagian Umum,” ujarnya di BPPKAD Kabupaten Bima, Senin (19/8/2019) lalu.

Nurul menyebutkan, realisasi PPJ Kabupaten Bima yang berasal PLN setiap bulan cenderung meningkat. Bahkan sesuai data terbaru yang direkap pihaknya realisasi PPJ Juni 2019 saja mencapai Rp743.889.638. Sementara total semester pertama tahun 2019 dari Januari hingga akhir Juni 2019 sebesar Rp5.026.770.787.

“Kemarin memang sempat ada penurunan sedikit seperti bulan Mei Rp751.280.835, karena pada bulan tersebut penggunaan listrik berkurang karena masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi setelah itu meningkat lagi,” katanya.

Nurul memprediksi realisasi PPJ dari bulan ke bulan di Kabupaten Bima meningkat seiring rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 100 persen. Selain itu, juga dipengaruhi adanya peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga mengubah daya dari semula kategori subsidi 450VA naik pada kelompok tarif R-1 1.300VA.

“Kalau realiasi PPJ tidak mungkin turun karena jumlah pengguna listrik itu terus meningkat dan ditambah masyarakat yang menaikan daya. Kalaupun berkurang sedikit seperti saat tertentu seperti bulan puasa,” katanya.

Disebutkannya, realisasi PPJ pada tahun 2018 mencapai Rp8.338.076.151 dan tahun 2019 diproyeksikan meningkat hingga mencapai Rp9 miliar lebih. Setiap bulan Pemkab Bima menerima hasil PPJ 10 persen dari PLN yang dibayar melalui sistem transfer langsung oleh PLN pusat. Dana itu kemudian langsung diarahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga tidak mengendap di BPPKAD.

“Potensi penyalahgunaan oleh kami itu tidak ada karena uang itu langsung masuk RKUD. Kalau soal kewajiban pemerintah daerah, sesuai regulasinya seperti dalam Perda memang hasil PPJ diatur agar sebagiannya dialokasikan untuk lampu jalan. Tapi tidak disebut besaran nilainya,” katanya.




Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Bima Rita Wahyuningsih SH menepis dugaan sebagian pihak adanya permainan dalam pengelolaan PPJ. 

Menurutnya, pihaknya hanya menerima setoran dana hasil PPJ dari PLN itu. Namun bagaimana pengelolaan bergantung Pemeritah Daerah, yaitu TAPD. Karena PAD dari hasil PPJ ditampung dalam RKUD.

Adapun berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah termasuk PPJ menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti rasuah itu memberikan catatan berkaitan pengelolaan PAD termasuk dari sektor PPJ.

“Kami pernah didatangi KPK. Tapi tidak ada yang kami pakai duluan, karena semuanya ditampung dalam RKUD. Kami hanya menerima laporan atau atau pemberitahuan slip setoran dari PLN setelah mereka melakukan transfer,” katanya.

Berkaitan MoU yang disinggung legislatif, Pemkab Bima memang membuat nota kesepahaman dengan PLN. Namun perjanjian itu hanya mengatur tentang kewenangan dan kewajiban, serta mekanisme dalam sistem pembayaran.

Sebelumnya, Manager PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima, Maman Sulaiman menyebutkan, setiap bulan PLN lancar membayar hasil PPJ 10 persen kepada setiap pemerintah daerah yang masuk dalam (cover) area PLN Bima. Totalnya untuk tiga Pemerintah Daerah meliputi Pemkot Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Rp2 miliar lebih.

Pada tahun 2020 PLN UP3 Bima memprediksi peningkatan konsumen listrik naik hingga 10 persen, meskipun secara umum seluruh desa di Kabupaten Bima sudah teraliri listrik. Namun potensi lain adanya penambahan daya dan pemasangan baru dari warga yang berpindah lokasi.

Dari tiga pemerintah daerah tersebut, Kabupaten Bima adalah yang tertinggi dengan jumlah pelanggan listrik terbanyak mencapai 90.000 orang lebih. Sebagaimana data statistik Kabupaten Bima tahun 2019 yang diperoleh Berita11.com, jumlah penikmat strum yang setiap bulan rutin menyetor PPJ 10 persen dari total nilai tagihan listrik yaitu sebanyak 217.247, sedangkan jumlah KWh jual 259.912.857, daya tersambung 206.124.345 VA. Jumlah KWh jual meningkat dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebesar 68.339.271, tahun 2016 sebesar 68.295.765. Adapun nilai jual strum (sold value) pada tahun 2018  sebesar Rp258.281.223.788.

Jumlah tersebut merupakan data pemakaian dan jumlah konsumen listrik untuk tiga daerah meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Rasio terbanyak di Kabupaten Bima.

Kepala Sub-Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Kasmir beralasan pihaknya tidak mengalokasi banyak anggaran untuk pemeliharaan atau pun untuk penambahan infrastruktur lampu jalan karena masih bingung terhadap rencana pengadaan lampu jalan.

Menurutnya, Pemkab Bima masih berupaya melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pengadaan lampu jalan meskipun memiliki realisasi PAD dari PPJ yang cukup besar yakni Rp8,3 miliar lebih. “Kita tetap ada alokasi untuk perawatan Rp100 juta lebih. Memang tahun ini tidak ada untuk pengadaan lampu jalan,” katanya.

Dikatannya, pada tahun 2018 Pemkab Bima mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk pengadaan lampu jalan di jalan kembar di Desa Panda Kecamatan Palibelo sekitar laut. Secara bertahap Bagian Umum Setda Kabupaten Bima akan berupaya menambah lampu jalan agar seimbang kompensasi yang diperoleh masyarakat atas pembayaran PPJ.

“Kemarin kita sudah tangani Bolo sampai Rora Donggo.  Jalan Talabiu-Dore, Sape jalan protokol sudah. Kita tinggal Belo, Nata hingga Cenggu kemudian lanjut ke Wera,” katanya.

Diakuinya, pada tahun 2019 Pemkab Bima hanya mengalokasikan anggaran kecil Rp140 juta untuk peremajaan kabel lampu jalan dan penggantian bohlam lampu jalan. Pihaknya juga tidak menampik sebagian besar lampu jalan yang terpasang di ruas jalan negara seperti di Panda, di sekitar kantor Bupati Bima hingga ruas menuju Kecamatan Bolo berasal merupakan lampu jalan dengan sistem solar cell yang disediakan dari Program Indonesia Terang Distamben Provinsi NTB, bukan dari anggaran yang digelontorkan Pemkab Bima.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber Berita11.com, sebagian besar lampu jalan di ruas jalan negara di wilayah Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Woha dan Kecamatan Bolo dipasang oleh Distamben Provinsi NTB, menggunakan sumber energi surya (solar cell).  Jumlahnya 54 titik di Kecamatan Woha dan 46 lampu di wilayah Kecamatan Bolo. Sebagian titik lampu tersebut sudah mati dan membutuhkan perawatan. Namun setelah perawatan diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Bima dan tidak seluruhnya terurus karena alokasi anggaran perawatan yang terbilang sedikit.

Baca Juga:

Sebelumnya, politisi Partai Nasdem Kabupaten Bima yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima Edy Muchlis S.Sos menyorot tentang pengelolaan PAD yang bersumber dari PPJ. Pemkab Bima dinilai tertutup berkaitan dengan pengelolaan PAD miliaran rupiah tersebut. termasuk berkaitan Mou dengan pihak PLN.

Secara terpisah sejumlah warga Kabupaten Bima mendesak Pemkab Bima meningkatkan pelayanan lampu jalan dengan menambah infrastruktur lampu jalan, sebagai kompesasi pembayaran PPJ 10 persen secara rutin setiap bulan.

“Masih banyak titik jalan di Kabupaten Bima termasuk ruas jalan negara seperti di wilayah Kecamatan Woha dan Kecamatan Bolo yang gelap. Contohnya sekitar perbatasan Kecamatan Woha dan Bolo sekitar gardu induk PLN. Di situ retan perampokan. Jadi mohon diperhatikan oleh Pemda,” desak Usman, warga Kabupaten Bima.

Hal yang sama juga disuarakan oleh warga lainnya, Ahmad. Ia mendesak pemerintah melaksanakan kewajiban menambah infrastruktur lampu jalan. “Masyarakat selama ini kan selalu lancar bayar PPJ. Tidak ada alasan tidak bayar karena itu dipotong langsung. Jadi wajar jika kita tagih agar Kabupaten Bima ini menjadi terang, karena masih banyak lokasinya yang gelap. Dulu dikenal Bima Bersinar motonya,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah warga Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Faisal mengungkapkan, belasan tahun lalu di desa setempat terdapat lampu jalan termasuk yang menerangi Dermaga Bajo. Namun hanya bertahan selama setahun menyala. Setelah itu hingga kini lampu jalan itu tidak menyala. Bahkan fisik lampu jalan itu telah tiada.

Sebagaimana diketahui, tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah termasuk PPJ diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2011, sedangkan ketentuan di atasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi.  

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 Kabupaten Bima tersebut, Pasal 34 secara khusus mengatur poin 1 hingga 3 di antaranya, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 persen, pengguna tenaga listrik dari oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3 persen, penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan dittapkan sebesar 1,5 persen. [RD/ AR]