Soal Potensi Konflik Agraria Jelang Musim Tanam di Bima, ini Isyarat Sekda

Iklan Semua Halaman

.

Soal Potensi Konflik Agraria Jelang Musim Tanam di Bima, ini Isyarat Sekda

Selasa, 27 Agustus 2019
Ilustrasi.

Kota Bima, Berita11.com— Menjelang musim tanam atau musim hujan, permasalahan kejelasan status batas wilayah menjadi benih konflik. Sebagaimana yang pernah terjadi pada batas wilayah Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan Desa Manggenae Kabupaten Dompu.

Selain batas wilayah kedua desa tersebut, sedikitnya masih ada dua titik batas wilayah Kabupaten Bima dengan daerah sekitar yang masih perlu penyelesaian. Yaitu di Kelurahan Kolo Kecamatan Askota yang berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan batas wilayah Rasanae Timur Kota Bima dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs H Mukhtar Landa MH menjelaskan, berkaitan masalah batas wilayah pihaknya sudah menyampaikan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi NTB agar menfasilitasi penyelesaianan batas wilayah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diakuinya, salah satu permasalahan utama batas wilayah di Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dengan Ambalawi Kabupaten Bima yaitu munculnya SPPT ganda yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima.

“Permasalahan di Kolo karena sesuai regulasi, SK batas wilayah yang diberikan oleh Mendagri tidak sesuai dengan foto satelit yang mereka keluarkan sendiri. Contoh dalam foto satelit, batas wilayah kota dan kabupaten di So Fanda, tapi dalam SK yang dikeluarkan itu dalam so yang berbeda,  Kabag Tatapem kemarin sudah lapor, minta difasilitasi oleh pemerintah provinsi mengembalikan ke Kemendagri, karena foto satelit dengan SK yang ada itu nggak sama,” ujar mantan Kepala BKD Kota Bima ini di kantor Pemkot Bima, Senin (26/8/2019).

Menurut mantan Kadis Sosial Kota Bima ini, mestinya permasalahan dobel SPPT di So Fanda sekitar Kolo mestinya tidak menjadi benih konflik. Karena permasalahan utama di lokasi itu berkaitan adanya SPPT ganda yang dikeluarkan kedua pemerintah daerah.

Selain penyelesaian batas wilayah di Kolo, Pemkot Bima juga menargetkan permasalahan batas wilayah Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima rampung tahun 2019 ini.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tatapem/ Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bima Drs H Masykur MM menyebutkan, pihaknya masih berupaya menyelesaikan permasalahan batas wilayah Kabupaten Bima yaitu batas wilayah di Ambalawi dengan Kelurahan Kolo Kota Bima, batas wilayah Desa Madawau Kecamatan Madapangga dengan Dompu dan batas Kecamatan Wawo dengan Kota Bima.

Regulasi yang mengatur batas wilayah Kabupaten Bima dengan Kota Bima salah satunya Permendagri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016. [US]