Sorot Dugaan Pungli Sertifikat Tanah dan Transparansi Dana Desa, Warga Mbawa Tutup Jalan

Iklan Semua Halaman

.

Sorot Dugaan Pungli Sertifikat Tanah dan Transparansi Dana Desa, Warga Mbawa Tutup Jalan

Jumat, 09 Agustus 2019
Aksi Blokade Jalan Raya oleh Massa di Desa Mbawa Kecamatan Donggo yang Menuntut Penghentian Dugaan Pungutan Liar dan Transparansi Penggunaan Dana Desa, Kamis (8/8/2019).


Bima, Berita11.com— Ratusan warga Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa setempat, Kamis (8/8/2019). Massa mendesak kepala desa setempat menghentikan dugaan pungutan liar (Pungli) berkaitan pembuatan sertifikat tanah dan meminta transparansi penggunaan dana desa.

Massa juga yang terdiri dari lebih kurang 150 orang menutup ruas jalan di desa setempat. massa meminta agar pemerintah desa segera menerbitkan sertifikat yang diajukan masyarakat setempat.

“Kami aliansi masyarakat Desa Mbawa meminta kepada kepala Desa Mbawa segera mensosialisasikan sertifikat tanah yang diajukan tahun 2018 yang hingga sekarang belum juga keluar,” desa koordinator massa, Fitrah.

Menurut Fitrah, pemerintah desa setempat juga harus menghentikan dugaan Pungli terhadap warga yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah, yang mana setiap warga harus membayar uang administrasi Rp100 ribu.


“Kami sebagai masyarakat tidak akan tinggal diam dengan adanya oknum yang melakukan pungutan liar yang ada di kantor Desa Mbawa ini. Karena setiap mengurus surat apapun masyarakat harus membayar Rp100 ribu. Oknum tersebut harus dicopot dan harus diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia,” desaknya.

Adapun Kepala Desa Mbawa A. Gani tidak memberikan tanggapan berkaitan tuntutan massa.

Setelah tidak memperoleh respon dari pemerintah desa, massa kemudian mengakhiri aksi di depan kantor desa dan menutup ruas jalan penghubung menuju wilayah Kecamatan Bolo menggunakan batu dan barugak. Akibatnya, lalu lintas terganggu.

Tuntutan massa kemudian ditanggapi pihak aparat kepolisian dengan menyampaikan penjelasan berkaitan masalah sertifikat tanah. Berkaitan masalah Pungli aparat kepolisian akan melaksanakan pendalaman dan penyelidikan sehingga akan diproses secara hukum.
Berkaitan sertifikat tanah telah ada dan sudah dapat  diambil sebagaimana hasil komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional/ (BPN/ATR) Kabupaten Bima.

Puas mendengarkan penjelasan aparat keamanan, massa kemudian membubarkan diri. [MR]