Sorot Pembangunan Puskesmas di Desa Taropo, LAPI dan LAMSIDA Bersurat Ke TP4D

Iklan Semua Halaman

.

Sorot Pembangunan Puskesmas di Desa Taropo, LAPI dan LAMSIDA Bersurat Ke TP4D

Selasa, 20 Agustus 2019
Koordinator LAPI Kabupaten Dompu, Syamsudin Some. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Sorot pelaksanaan tender proyek pembangunan puskesmas yang terletak di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB dinilai melanggar Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Karena itu, dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari aliansi Lembaga Advokasi Pembangunan dan Ekonomi (LAPI) dan Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil Daerah (LAMSIDA) bersurat ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Dompu untuk berdialog dengan pihak-pihak atau komponen terkait.

Dua lembaga tersebut meminta pihak-pihak terkait selain TP4D diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai bunyi dalam surat yang diajukan dengan nomor teregistrasi 07/ALIANSI-LSM/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019. Dan dialog itu diperkirakan besok pada Rabu (21/8) bertempat di aula Dinas Kesehatan.

Menurut Koordinator LAPI Syamsudin Some kepada Berita11.com menuturkan, proses pembangunan Puskesmas yang menghabiskan anggaran meliyaran itu, diduga di luar dari prosedural atau aturan yang berlaku dan pemanggilan pihak-pihak terkait demi keterbukaan informasi publik.

“Tujuannya adalah menggali dan mendapatkan informasi terkait proses pelelangan paket proyek Puskesmas Desa Taropo, senilai 1 meliyar lebih yang menurut pengamatan kami bahawa proses tersebut ada indikasi melanggar aturan,” tutur pria yang disapa akrab Some ini saat menikmati secangkir kopi di sebuah warung malam ini, Selasa (20/8).

Menjawab pertanyaan wartawan terkait pelelangan proyek tersebut, Some menuturkan bahwa proses pelelanaganya, menurut dia, terjadi tiga kali sampai penetapan pemenang dan itu akan terbuka semua dalam dialog yang digelar pada Rabu tanggal 21 Agustus besok.

“Untuk langkah selanjutnya tergantung bagaimana informasi yang didapat pada saat dialog dengan berbagai pihak yang terkait besok, tapi menurut keyakinan kami ini ada indikasi melalaikan aturan dalam proses pelelangan,” ujarnya. [RIS]