Struktur BUMDes dan Pengelolaan ADD Dinilai tak Jelas, FPM-PDT Demo Kepala Desa Ta’a

Iklan Semua Halaman

.

Struktur BUMDes dan Pengelolaan ADD Dinilai tak Jelas, FPM-PDT Demo Kepala Desa Ta’a

Jumat, 02 Agustus 2019
saat berdialog di depan Kantor Desa Ta'a. foto ist

Dompu, Berita11.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Frond Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Desa Ta’a (FPM-PDT melakukan aksi demontrasi Kepala Desa (Kades) Desa Ta’a Kecamatan Kemp Kabupaten Dompu NTB, Jumat (2/8/2019) pagi.

Masa aksi mendesak Kades Sanusi agar diperjelas fungsi dan struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan transparansi Anggaran Dana Desa (ADD) dan RAPBDes tahun anggaran 2018-2019 sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Selain itu, massa juga meminta perbaikan Kantor Desa Ta’a, kemudian perbaikan gang yang ada, pelaksanaan program rumah kumuh agar merata di desa setempat beserta dibuatkan penerangan jalan seperti lampu jalan di setiap gang. Dan yang terpenting lagi, massa meminta Kades setempat untuk menghingkan budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut koordinator lapangan (Korlap) Dedi Kusnandar, Kades Ta’a dinilai menganak tirikan Dusun Reformasi, Dusun Rasabou dan Dusun Permata Hijau. Pasalnya, sejumlah dusun tersebut sama sekali tidak ada pembangunan yang merata dan disentuh.

“Kades harus membeberkan dan memaparkan penggunaan ADD dan DD (Dana Desa) tahun 2019 secara terbuka dihadapan masyarkat Desa Ta’a,” desaknya.

Kekesalan serupa disampaikan Taufik, dalam orasinya, ia menyebutkan bakal melaporkan Kades Ta’a agar diproses secara hukum, karena menurut dia, pelanggaran yang diduga dilakukan Kades, mereka telah mengantongi beberapa bukti.

"Kami menilai struktur dan fungsi Staf desa Taa tidak jelas kinerjanya dan kami akan melaporkan sejumlah pelanggaran ini," teriak Taufik.

Menanggapi atas tuntutan massa aksi, Kades Sanusi menjelaskan semua sesuai tuntutan massa aksi termasuk anggaran BUMDes hingga saat ini masih ada dalam pegangannya. Namun sebelumnya Sanusi menyampaikan ucapan terimakasih terhadap sejumlah pemuda. Hal itu akan dijadikan sebagai bahan masukan dari pemuda Desa Ta’a dalam bentuk pengawalan proses pengelolaan ADD dan masukan pemuda Desa Ta’a akan dijadikan  sebagai masukan untuk kinerjanya kedepan.

Ini tanggapan Kades Sanusi sesuai tuntutan massa aksi.

“Terkait BUMDes memang belum dibentuk dan dananya masih saya pegang dan bertanggung jawab atas dana tersebut, kemudian masalah Karang Taruna belum dibentuk ulang karena memang sudah habis masa aktifnya,” bebernya.

“Kemudian terkait tentang transparansi anggaran ADD, semua itu sudah jelas, karena telah dibuatkan papan informasi disetiap pekerjaan proyek yang menggunakan ADD. Masalah perbaikan Gang disetiap dusun itu sesuai dengan hasil akhir musyawarah desa,” terangnya.

“Untuk rumah kumuh tergantung dari penerimaan pajak, kalau pajak lancar maka bantuan rumah kumuh akan lancar.juga dan penerangan jalan, tergantung Musyawarah Dusun kemudian disampaikan ke Musyawarah Desa untuk diputuskan bersama,” jelasnya. [RIF]