Tak Diindahkan Proposal Diajukan, Warga Kembali Mendobrak PT AWB

Iklan Semua Halaman

.

Tak Diindahkan Proposal Diajukan, Warga Kembali Mendobrak PT AWB

Sabtu, 24 Agustus 2019
Kepala Humas PT AWB Jufri dan Ketua Dewan Tani Indonesia Cabang Dompu, Hasan Ncando saat pertemuan di Kantor PT AWB. Foto Ory Liem
Dompu, Berita11.com - Sejumlah warga Desa Nanga Kara dan sekitarnya pada Kamis pagi (15/8/2019) pekan lau, kembali mendobrak PT. Agro Wahana Bumi (AWB) yang terletak di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB, yang juga tidak jauh dari lokasi desa tersebut.

Warga merasa bahwa proposal yang diajukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan bagaimana kawasan hutan yang dikuasai oleh PT AWB agar bisa bermitra dengan warga setempat, namun perusahaan tersebut terkesan tidak mau merespon atau tidak mengindahkan atas permintaan itu.

Menurut Ketua Dewan Tani Indonesia Cabang Dompu Hasan Ncando, proposal tersebut telah lama dimasukan, bahkan sebelumnya, proposal itu telah disepakati saat dikoordinasi via handphone dengan Kepala Humas PT AWB.

Akan tetapi fakta rill yang terjadi warga seolah dibohongi dan diberikan harapan palsu. Pada hal pengajuan proposal itu berdasarkan fakta hukum dan Undang-undang yang jelas tentang kemitraan bersama masyarakat tempatan dan sekitarnya.

“Bagi pemegang ijin, mestinya sudah mengakomodir warga desa sekitarnya dan memberdayakan melalui kegiatan yang bersifat pemanfatan lahan atau kawasan sebagai usaha komodity produktif bagi masyarakat dan itu harus ada sesuai ketentuan Undang-undang yang ada,” ujar Hasan Ncando.

Ia menyebutkan, hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian dan mengembalikan fungsi hutan yang juga berlandaskan asas kemanfaatan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pekat khususnya.

“Tak ada lain semangat optimis masyarakat adalah bagaimana kawasan hutan yang dikuasai oleh perusahaan segera bermitra dengan masyarakat setempat, supaya bisa mengembalikan fungsi hutan serta melestarikannya,” tegasnya.

Sementara Kepala Humas PT AWB Jufrin, menyikapi atas permintaan itu menuai tanggapan berbagai variasi dan asumsi bagi warga yang hadir. Karena, beberapa pernyataan Jufri selaku representatif perusahan itu dinilai miris dan terkesan abal-abal.

Jufri mengakui, ada beberapa permohonan kemitraan warga dan kemudian diperkuat dengan draf proposal dari Ketua Dewan Petani Indonesia Cabang Kabupaten Dompu dengan perihal yang sama. Namun, kondisi riil tanggungjawab dia hanyalah sebatas menampung atas aspirasi warga.

“Hal ini, masih ada lagi pengendali yaitu atasan saya, apa daya saya, saya juga tidak bisa mengambil keputusan. Tapi meski demikian, saya berjanji akan melaporkan ke Dirjen. Jadi, mohon bersabar saja dulu,” janji Jufri dalam menyikapi permintaan warga.

Warga sangat berharap kawasan yang dikuasai itu bisa diberi kesempatan untuk warga sekitar agar bisa mengelola, supaya bisa melakukan penanaman pohon dan bermanfaat sebagai fungsi hutan produktif sesuai visi-misi UU kehutanan dan juga prinsip dasar membangun negara berdasarkan UUD Tahun 1945 sebagaimana dalam amanat pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diatur oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat. [Ory Liem]